Penulis: redaksi

Wakil Ketua Badan Kerja Sama Antar-Parlemen (BKSAP) DPR RI, Ravindra Airlangga, menegaskan pentingnya perlindungan keanekaragaman hayati, dalam forum Standing Committee on Sustainable Development, Sidang IPU di Arusha, Tanzania. Ia pun mendorong pengembangan mekanisme pendanaan inovatif untuk mengatasi kesenjangan pembiayaan konservasi keanekaragaman hayati global, sebagai bagian dari upaya menjaga keberlanjutan kehidupan manusia. Terlebih, Indonesia dinilai memiliki posisi strategis dalam upaya pelestarian keanekaragaman hayati karena berada di peringkat kedua dunia dalam hal kekayaan biodiversitas. “Oleh karena itu, Indonesia mendukung target 30×30, yakni upaya melindungi 30 persen wilayah daratan dan lautan pada 2030,” kata Ravindra, dalam keterangan persnya, dikutip Senin, 19 Oktober 2026.…

Badan Anggaran Dewan Perwakilan Rakyat (Banggar DPR) RI menyebut bila koreksi dari perusahaan riset investasi global, Morgan Stanley Capital International (MSCI), tetap diterima sebagai evaluasi yang serius terhadap pasar saham Indonesia. Ketua Banggar DPR RI Said Abdullah menyatakan pengumuman MSCI terhadap Bursa Saham Indonesia (BEI) laksana ‘petir di siang bolong’ yang membuat Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) turun 11,57 persen. “Saham-saham bigcap dan bluechip yang selama ini menggambarkan nilai pasar dan fundamentalitasnya kuat menjadi tak berdaya, beberapa di antaranya malah terjun di angka 14 bahkan hampir 15 persen,” kata Said dalam keterangan yang diterima di Jakarta, Senin, 19 Oktober 2026.…

Anggota DPR RI Fraksi Partai Golkar Rizki Faisal mendorong pemerintah menetapkan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) sebagai bencana nasional. Desakan ini menyusul luasnya kebakaran serta dampaknya terhadap kesehatan dan kehidupan masyarakat di sejumlah wilayah Indonesia. “Pemerintah perlu mempertimbangkan secara serius penetapan karhutla sebagai bencana nasional. Dampaknya sudah sangat luas, bukan hanya terhadap lingkungan, tetapi juga kesehatan dan aktivitas masyarakat,” kata Rizki dalam keterangannya, Jakarta, Senin, 19 Oktober 2026. Berdasarkan data Kementerian Kesehatan per 13 Oktober 2026, tercatat 283.270 kasus infeksi saluran pernapasan akut (ISPA) di 63 kabupaten/kota yang tersebar di tujuh provinsi terdampak karhutla. Sementara itu, pemantauan Auriga Nusantara memperkirakan…

Anggota Komisi VIII DPR RI Maman Imanulhaq mendesak Pemerintah Azerbaijan mencabut kebijakan larangan penggunaan jilbab bagi perempuan Muslim, karena dinilai berpotensi mendiskriminasi warga berdasarkan keyakinan agama. Menurutnya, persoalan tersebut bukan sekadar menyangkut penggunaan atribut keagamaan, melainkan juga penghormatan terhadap hak asasi manusia (HAM), kebebasan beragama, kesetaraan gender, dan upaya melawan Islamofobia. “Saya mendesak pemerintah Azerbaijan segera mencabut larangan jilbab,” kata Maman, dalam keterangan persnya, dikutip Senin, 19 Oktober 2026. “Jangan sampai kebijakan negara justru membatasi hak perempuan Muslim untuk menjalankan keyakinannya. Kebebasan beragama adalah hak fundamental, bukan privilese yang boleh diberikan atau dicabut oleh kekuasaan,” imbuhnya. Ia menilai, perbedaan ekspresi…

Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Hulu Sungai Selatan (HSS), Kalimantan Selatan, mengapresiasi langkah PT Subur Agro Makmur (SAM), anak usaha PT Astra Agro Lestari Tbk (AALI), yang turut membantu penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di area milik warga. Dukungan perusahaan perkebunan kelapa sawit tersebut dilakukan melalui pengerahan personel, peralatan pemadaman darat, hingga helikopter untuk melakukan pemadaman melalui metode water bombing atau pengeboman air dari udara. Kepala Pelaksana BPBD HSS Ika Agus mengatakan, keterlibatan berbagai pihak sangat diperlukan untuk mengatasi karhutla, terutama di tengah cuaca kering dan panas yang meningkatkan risiko kebakaran. Kondisi geografis, keterbatasan sumber air, serta sulitnya…

Anggota Komisi XI DPR RI, Amin Ak, meminta para investor tidak panik dengan pengumuman MSCI pada 15 Oktober 2026 yang mengusulkan penurunan klasifikasi pasar saham Indonesia dari Emerging Market menjadi Standalone Market. “Ini peringatan serius, tetapi bukan keputusan final. Investor tidak perlu panik. Pemerintah, regulator, dan pelaku pasar harus menjadikannya momentum untuk berbenah,” kata Amin Ak, dalam keterangan persnya, dikutip Minggu, 18 Oktober 2026. Pasalnya, MSCI akan meninjau kembali usulannya jika konsultasi menemukan bukti perbaikan material dalam tata kelola dan fungsi pasar, dan keputusan akhir akan diumumkan paling lambat akhir Juni 2027. Artinya, masih ada waktu sekitar delapan bulan untuk…

Anggota Komisi XI DPR RI, Habib Idrus Salim Aljufri, meminta agar keputusan Morgan Stanley Capital International (MSCI) dapat menjadi bahan evaluasi bagi Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Bursa Efek Indonesia (BEI), untuk mempercepat reformasi pasar modal. Hal itu ia sampaikan setelah Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) anjlok 8,01 persen dan memicu penghentian sementara perdagangan (trading halt) di Bursa Efek Indonesia (BEI) selama 30 menit usai MSCI menurunkan klasifikasi pasar saham Indonesia dari Emerging Market menjadi Standalone Market. Ia pun meminta OJK memprioritaskan lima langkah, yakni memperkuat transparansi kepemilikan saham atau beneficial ownership, memastikan kualitas free float (porsi saham yang benar-benar…

Anggota Komisi XII DPR RI Syarif Fasha, menegaskan pentingnya memperkuat koordinasi lintas sektor agar penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) berjalan terpadu. Menurutnya, keterlibatan kementerian dan lembaga terkait, seperti Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) dan kementerian yang menangani kehutanan, perlu diiringi kerja sama yang efektif dengan pemerintah daerah. “Jangan sampai nanti saling menyalahkan. Oh, ini tanggung jawab si A, ini tanggung jawab si B, tapi tanggung jawab kita bersama,” kata Syarif, dalam keterangan persnya, dikutip Minggu, 18 Oktober 2026. Ia pun menegaskan perlunya evaluasi mitigas karhutla yang terus berulang untuk memastikan kesiapan pemerintah dalam mencegah kebakaran, mempercepat pemadaman, serta meminimalkan…

Anggota Komisi XII DPR RI Syafruddin meminta pemerintah memaksimalkan seluruh upaya untuk menghentikan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) yang telah berlangsung selama berbulan-bulan dan berdampak pada sejumlah wilayah di Indonesia. Dia mendorong pemerintah mempertimbangkan penerimaan bantuan dari negara lain untuk mempercepat pemadaman. Menurut dia, berkepanjangannya karhutla tidak hanya menjadi persoalan lingkungan, tetapi juga telah berkembang menjadi persoalan kemanusiaan. Masyarakat di wilayah terdampak harus menjalani aktivitas sehari-hari di tengah kepungan asap, menghadapi ancaman gangguan kesehatan, serta mengalami hambatan dalam bekerja, belajar, dan menjalankan kehidupan secara normal. “Karhutla ini sudah berlangsung berbulan-bulan. Masyarakat terus-menerus berada dalam kepungan asap dan harus menanggung dampaknya…

Wakil Ketua Komisi IV DPR RI Alex Indra Lukman menegaskan penanganan karhutla tidak boleh semata berfokus pada pemadaman api. Sebab, dampak karhutla jauh melampaui kawasan tempat api muncul. Dia menekankan bila asap kebakaran dapat menurunkan kualitas udara, mengganggu pernapasan, membatasi aktivitas luar ruang, hingga menghambat kegiatan belajar dan bekerja. “Jika kebakaran meluas, transportasi serta aktivitas ekonomi juga dapat terdampak. Karena itu, penanganan Karhutla harus menempatkan keselamatan masyarakat sebagai prioritas,” kata Alex dalam keterangannya, Jakarta, Sabtu, 17 Oktober 2026. Legislator dari Fraksi PDI Perjuangan (PDIP) itu meminta pemerintah daerah di wilayah terdampak terus menyampaikan informasi kualitas udara yang mudah dipahami masyarakat,…