Penulis: redaksi

Anggota Komisi I DPR RI, TB Hasanuddin, meminta pemerintah bergerak cepat untuk mengungkap fakta di balik insiden baku tembak di Kemburu, Kabupaten Puncak, Papua Tengah, yang diduga menewaskan 12 warga sipil. Ia pun mendorong pembentukan tim investigasi yang melibatkan pemerintah daerah, pemerintah pusat, serta unsur gabungan termasuk aparat penegak hukum, agar tidak menimbulkan keresahan di tengah masyarakat. “Harus ada tim yang benar-benar turun ke lapangan untuk memastikan apa yang sesungguhnya terjadi. Ini penting agar tidak menimbulkan keresahan di masyarakat, tetapi juga tidak memojokkan institusi TNI tanpa dasar yang jelas,” kata TB Hasanuddin, dalam keterangan persnya, Senin, 20 April 2026. Menurutnya, pemerintah perlu…

Read More

Anggota Komisi III DPR RI Rikwanto mendorong agar Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Perampasan Aset Terkait Tindak Pidana mengatur pembentukan badan khusus untuk mengelola aset hasil perampasan. “Jangan sampai saat disita nilainya sekitar Rp100 juta dan menjadi kekayaan negara, namun seiring waktu turun menjadi Rp1 juta karena penyusutan dan faktor lain,” kata Rikwanto dalam Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) di Kompleks Parlemen, Jakarta, Senin, 20 April 2026. Menurut dia, pengaturan tersebut penting guna mencegah penurunan nilai aset secara signifikan akibat pengelolaan yang tidak optimal. Legislator dari Fraksi Partai Golkar itu menyebut badan khusus tersebut dapat berada di bawah kejaksaan, di luar kejaksaan, atau…

Read More

Anggota Komisi I DPR RI Yudha Novanza Utama meminta pemerintah memastikan keamanan warga negara Indonesia (WNI) di Lebanon. Pengamanan bisa dilakukan dengan mengantisipasi situasi eskalasi konflik antara Israel dan Hizbullah yang berdampak pada kondisi WNI di kawasan tersebut. “Keselamatan WNI di luar negeri harus menjadi prioritas utama negara, terutama di tengah situasi konflik bersenjata yang masih berpotensi meningkat sewaktu-waktu,” kata Yudha di Jakarta, Senin, 20 April 2026. Berdasarkan informasi dari Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia, dia menyampaikan saat ini terdapat 934 WNI di Lebanon, terdiri dari 756 personel yang bertugas dalam misi perdamaian United Nations Interim Force in Lebanon (UNIFIL) serta 178…

Read More

Badan Kerja Sama Antar Parlemen (BKSAP) DPR RI, meminta PBB untuk memperkuat peran parlemen dalam pelaksanaan program dan agenda global. Menurut Wakil Ketua BKSAP DPR RI, Muhammad Husein Fadlulloh keterlibatan parlemen merupakan faktor penting agar program-program PBB dapat berjalan lebih efektif, mengingat parlemen memiliki legitimasi langsung dari rakyat. “Delegasi Indonesia meyakini kehadiran PBB hanya di tingkat pemerintah tidak akan mencapai potensi maksimalnya tanpa keterlibatan aktif parlemen, sebagai institusi yang memegang mandat langsung dari rakyat,” kata Husein, dalam keterangan persnya, Minggu, 19 April 2026. Ia pun menekankan perlunya transformasi dalam pola koordinasi PBB, yang tidak hanya berfokus pada hubungan dengan pemerintah eksekutif, tetapi juga membuka ruang dialog yang…

Read More

Anggota Komisi VII DPR RI Novita Hardini, mengajak perempuan Indonesia untuk menyalakan api perjuangan positif sebagai energi perubahan di tengah dinamika sosial dan ekonomi yang semakin kompleks, melalui penyelenggaraan TGX Women Summit 2026. Pihaknya berharap, kegiatan tersebut dapat menjadi ruang kolaboratif bagi perempuan, anak muda, serta pelaku ekonomi kreatif untuk menyalakan optimisme dan kekuatan menghadapi tantangan kehidupan modern. “Hingga tahun 2026, kita masih menghadapi banyak barier yang tidak menguntungkan bagi perempuan di berbagai lapisan masyarakat. Karena itu, saya mengajak seluruh perempuan untuk menyalakan api perjuangan yang positif agar mampu menghadapi kehidupan masing-masing,” kata Novita dalam keterangan persnya, Minggu, 19 April 2026. Menurutnya, kebangkitan perempuan dalam…

Read More

Badan Legislasi (Baleg) DPR RI menargetkan revisi Undang-Undang (UU) Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh rampung pada tahun ini. Sehingga implementasinya dapat segera berlaku pada tahun depan. Wakil Ketua Baleg DPR RI Ahmad Doli Kurnia mengatakan percepatan pembahasan revisi UU Pemerintahan Aceh penting untuk memastikan terjaganya kesinambungan pembangunan di Aceh. “Sehingga tahun ini kita bisa selesaikan dan tahun depan sudah efektif karena memang masa berlaku kekhususan ekonomi ini ada batas waktunya,” kata Doli dalam keterangannya di Jakarta, Sabtu, 18 April 2026. Baleg tengah menyerap berbagai masukan dari pemerintah daerah terkait keberlanjutan otonomi khusus (otsus), khususnya menjelang berakhirnya masa berlaku kekhususan ekonomi Aceh. Legislator…

Read More

Wakil Ketua Badan Legislasi (Baleg) DPR RI Ahmad Doli Kurnia mengusulkan adanya pembentukan badan khusus yang bakal membantu mengelola dana otonomi khusus (otsus) Aceh. Badan khusus ini bertugas memastikan manfaat dana otsus bisa dirasakan hingga masyarakat paling bawah. “Saya kira harus ada badan khusus yang dilibatkan dalam pengelolaan dana otsus Aceh ini. Apakah namanya badan perencanaan percepatan pembangunan Aceh,” kata Ahmad Doli Kurnia saat bersilaturahmi dengan pengurus DPD I Golkar Aceh, di Banda Aceh, Aceh, Jumat, 17 April 2026. Doli mengatakan pembuatan badan khusus itu sudah pernah diusulkan pihaknya untuk dipertimbangkan dan telah mendapatkan respons pemerintah. Nantinya, badan tersebut bisa melibatkan pemerintah…

Read More

Wakil Ketua Komisi I DPR RI Dave Laksono mendukung penuh pemerintah melalui Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) agar tetap konsisten menegakkan aturan mengenai kewajiban pendaftaran sebagai Penyelenggara Sistem Elektronik (PSE). Dave juga mendorong penegakan aturan digalakkan ke Wikipedia atau Wikimedia Foundation yang belum menyelesaikan proses pendaftaran. Dia mengatakan tata kelola ruang digital di Indonesia harus dijalankan dengan tertib dan sesuai dengan aturan hukum yang berlaku. Legislator dari Fraksi Partai Golkar ini mengatakan kewajiban pendaftaran sebagai PSE merupakan instrumen penting yang dirancang untuk memastikan keteraturan, akuntabilitas, serta perlindungan kepentingan masyarakat. “Setiap platform digital, baik lokal maupun internasional, termasuk Wikimedia Foundation sebagai pengelola Wikipedia,…

Read More

Anggota Komisi IV DPR RI, Daniel Johan, mengimbau masyarakat untuk menjadikan lonjakan harga plastik akibat dinamika global sebagai momentum perubahan pola konsumsi, termasuk dengan membiasakan membawa kantong belanja saat beraktivitas. Pasalnya, kenaikan harga plastik telah berdampak pada sektor perdagangan, pelaku usaha kecil, hingga masyarakat sebagai konsumen. “Harus diakui plastik sudah menjadi kebutuhan premier masyarakat sehari-harinya. Dan saat harga plastik melonjak, sektor domestik pun menjadi ikut terdampak besar,” kata Daniel, dalam keterangan persnya, Jumat, 17 April 2026. Menurutnya, ketergantungan nasional terhadap material berbasis fosil masih sangat tinggi dan rentan terhadap perubahan eksternal. Sehingga ia berharap kenaikan harga plastik dapat menjadi momentum untuk mengurangi ketergantungan plastik…

Read More

Wakil Ketua DPR RI Sari Yuliati menegaskan komitmen Indonesia dalam mengembangkan pasar karbon yang berintegritas tinggi sebagai bagian dari upaya global menghadapi krisis iklim. Demikian disampaikan Sari saat menghadiri acara Discussion bertajuk ‘Towards High-Integrity Carbon Markets in Indonesia: Progress and Prospects’ di Washington DC, Amerik Serikat. Dalam sambutan, Sari menekankan bahwa Indonesia sebagai salah satu pemilik hutan tropis terbesar di dunia, memiliki tanggung jawab sekaligus peluang unik dalam pertempuran global melawan perubahan iklim. “Hutan kita bukan hanya bernapas untuk Indonesia, tetapi juga untuk dunia,” kata Sari dalam keterangannya, Jakarta, Jumat, 17 April 2026.. Dia mengatakan aset strategis berupa hutan, tanah, dan mangrove…

Read More