Penulis: redaksi

Ketua Komisi III DPR RI, Habiburokhman, mengatakan pihaknya telah menargetkan pembahasan RUU Perampasan Aset akan selesai paling lambat Desember 2026 dan menghasilka kebijakan yang berkeadilan untuk memulihkan kerugian negara secara cermat. Hal itu ia sampaikan dalam Rapat Paripurna DPR RI ke-3 Masa Persidangan I Tahun Sidang 2026-2027, di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Kamis 27 Agustus 2026. “Saya katakan bahwa ini bukan lagi target tapi sudah dapat dipastikan undang-undang perampasan aset paling lambat akan kita sahkan di rapat paripurna di bulan Desember tahun 2026,” kata Habiburokhman. Pihaknya juga menjelaskan bahwa pembahasan RUU Perampasan Aset membutuhkan waktu yang lama mengingat undang-undang tersebut baru. “Kalau Undang-Undang Perampasan Aset…

Komisi V DPR RI menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Ketua Komite Nasional Keselamatan Transportasi (KNKT). Rapat berfokus pada evaluasi mendalam terkait penanganan kecelakaan di jalan tol serta pembenahan fasilitas keselamatan infrastruktur transportasi darat. Ketua Komisi V DPR RI Lasarus mengungkapkan sejumlah temuan krusial hasil pendalaman bersama mitra kerja. Salah satu yang disorot adalah tantangan baru terkait penanganan darurat kendaraan listrik di jalan tol. Menurutnya, proses pemadaman kendaraan listrik jauh lebih sulit dibandingkan kendaraan konvensional berbahan bakar minyak karena risiko baterai yang mudah terbakar, berpotensi meledak, hingga memicu sengatan listrik saat terjadi kebakaran di kala hujan. “Ada temuan menarik dari kami. Tadi ada pertanyaan…

Anggota Komisi III DPR RI Safaruddin mendorong sinkronisasi data antarlembaga dalam menangani berbagai persoalan dan konflik pertanahan. Kesamaan data penting agar pemerintah dan aparat penegak hukum memiliki gambaran yang jelas mengenai jumlah serta karakteristik persoalan tanah yang terjadi di masyarakat. Dia menilai perbedaan data antarlembaga dapat menyulitkan proses penanganan, terutama dalam menentukan perkara mana yang membutuhkan langkah hukum dan mana yang perlu diselesaikan melalui mekanisme lain. Karena itu, kata dia, data dari kepolisian maupun lembaga terkait, termasuk Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA), perlu dipadukan sebagai dasar dalam menentukan langkah penyelesaian. “Supaya kita sepakat mana data itu. Berapa sih yang bermasalah,” kata Safaruddin dalam…

Pimpinan DPR RI dan pimpinan Komisi VI DPR RI hari ini menerima audiensi dari serikat buruh PT Pos Indonesia. Pertemuan tersebut dipimpin oleh Wakil Ketua DPR RI Dasco. Dalam pertemua tersebut, Komisi VI DPR RI mendorong pemerintah segera mencairkan tagihan PT Pos Indonesia kepada Kementerian Sosial (Kemensos) senilai Rp158 miliar untuk pemyehatan kondisi keuangan dan memastikan gaji puluhan ribu karyawan tetap terpenuhi. Ketua Komisi VI DPR RI Anggia Ermarini mengatakan, kepastian pembayaran sejumlah tagihan perusahaan diperlukan agar operasional dan kesejahteraan pekerja tidak terganggu. Pihaknya mengatakan, surat permintaan pembayaran tagihan tersebut telah diajukan sejak 12 Agustus 2026, dan DPR mendorong agar pencairan dilakukan secepatnya. “Secepatnya. Minggu ini, secepatnya,” kata Anggia, di Kompleks Parlemen Senayan,…

Anggota Komisi V DPR RI Yuliansyah mengimbau Pemerintah Daerah (Pemda) Kalimantan Barat beserta seluruh pemangku kepentingan terus memperkuat sinergi dalam menangani ancaman krisis air bersih akibat fenomena El Nino. Berdasarkan prakiraan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG), musim kemarau di wilayah Kalimantan Barat berpotensi berlangsung hingga awal November 2026. “Dengan situasi El Nino saat ini, di mana kemarau menurut perkiraan BMKG bisa terjadi sampai awal November, kita mengimbau pemerintah daerah untuk mencarikan solusi-solusi untuk masyarakat,” kata Yuliansyah dalam keterangannya, Jakarta, Selasa, 25 Agustus 2026. Dia mengatakan bahwa penanganan krisis air memerlukan kolaborasi lintas instansi. Dari sisi teknis meteorologi, BMKG telah melakukan Operasi…

Anggota Badan Legislasi (Baleg) DPR RI Aria Bima menilai penyusunan RUU tentang Pengelolaan Air Minum dan Sanitasi harus mampu menjawab kebutuhan masyarakat, terutama dalam memastikan ketersediaan air bersih dan sanitasi yang layak secara merata. Ini disampaikan Aria dalam Rapat Pleno Baleg DPR RI dengan agenda penyempurnaan rumusan RUU berdasarkan pemaparan Badan Keahlian DPR RI, Kompleks Parlemen, Jakarta, Senin, 24 Agustus 2026. Aria mengatakan urgensi pengaturan air minum dan sanitasi semakin kuat karena persoalan tersebut berkaitan langsung dengan ketahanan kesehatan masyarakat. Dia menilai tata kelola sumber daya air perlu diintegrasikan dengan standar sanitasi nasional agar pelayanan dapat berjalan secara berkelanjutan. “Urgensi dari RUU air minum dan sanitasi…

Ketua Komisi III DPR RI Habiburokhman memastikan pihaknya terus mempercepat pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Perampasan Aset. Payung hukum ini ditargetkan rampung paling lambat pada Desember 2026. Menurut dia, Komisi III DPR RI akan terus menggelar Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) penyerapan aspirasi, harmonisasi, rapat kerja dengan pemerintah, pembahasan DIM, pengesahan tingkat pertama, hingga akhirnya pengesahan tingkat kedua di paripurna pada bulan Desember 2026. “Jika dihitung waktu efektif masa sidang DPR, setelah dipotong masa reses berarti pembahasan RUU Perampasan Aset ini cuma membutuhkan waktu sekitar 8 minggu lagi,” kata Habiburokhman di Jakarta, Selasa, 25 Agustus 2026. Dia menyampaikan sejauh ini Komisi III DPR RI sudah menggelar 35…

Anggota Komisi XIII DPR RI Rieke Diah Pitaloka mendukung ketegasan pemerintah dalam menangani kebakaran hutan dan lahan (karhutla). Termasuk menghukum korporasi yang terbukti melakukan pembakaran.  Demikian disampaikan Rieke merespons pernyataan Presiden RI Prabowo Subianto seusai memimpin rapat penanganan karhutla di Palangka Raya. “Saya mendukung sikap tegas presiden dalam penanganan karhutla. Seusai memimpin rapat penanganan Karhutla di Palangka Raya, 22 Agustus 2026, Presiden menegaskan terhadap korporasi yang terbukti melakukan pembakaran hutan atau lahan: ‘Kalau benar-benar terbukti, ya kita tindak. Kita akan tindak sesuai dengan hukum’,” kata Rieke kepada awak media, Jakarta, Senin, 24 Agustus 2026. Rieke mengatakan pemerintah juga telah mengungkap empat korporasi…

Wakil Ketua Komisi V DPR Syaiful Huda mengusulkan pembentukan lembaga baru khusus menghadapi bencana alam. Pembentukan itu penting buntut terjadinya gempa M 7,7 di Nusa Tenggara Timur (NTT). Huda ingin lembaga tersebut memiliki kewenangan luas atau bersifat ‘superbody’ dalam menangani bencana. Dia yakin lembaga khusus itu nantinya efektif dan dapat bergerak cepat menangani setiap bencana yang terjadi di Tanah Air. “Nah, sebenarnya ini isu gagasan lama, karena sekali lagi kita membutuhkan efektivitas kerja yang selain efektif, cepat, terkomando dalam satu pintu gitu oleh sebuah kelembagaan,” kata Huda dalam keterangannya, Jakarta, Senin, 24 Agustus 2026. Legislator dari Fraksi PKB itu mengatakan bila selama…

Anggota Komisi V DPR RI Mori Hanafi menilai operasi modifikasi cuaca menjadi salah satu langkah penting dalam membantu penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Kalimantan Barat. Menurut dia, upaya tersebut dapat mendukung percepatan pemadaman di tengah kondisi kemarau yang masih berlangsung. Legislator dari Fraksi Partai NasDem ini mengatakan modifikasi cuaca merupakan metode yang efektif dan perlu terus dioptimalkan bersama berbagai upaya pemadaman lainnya. “Setuju. Modifikasi cuaca itu sangat penting juga. Itu juga adalah salah satu upaya pemadaman yang baik, yang ampuh,” kata Mori dalam keterangannya, Jakarta, Senin, 24 Agustus 2026. Meski demikian, Mori mengingatkan bahwa hasil modifikasi cuaca tidak dapat diperoleh…