Penulis: redaksi

Wakil Ketua Komisi IX DPR RI, Nihayatul Wafiroh, mengatakan program Makan Bergizi Gratis (MBG) tidak hanya bertujuan meningkatkan gizi masyarakat, tetapi juga memiliki dampak ekonomi yang signifikan. Karena tingginya kebutuhan bahan baku MBG, seperti ayam, dapat membuka peluang pemberdayaan masyarakat lokal. Terlebih satu SPPG dengan sekitar 3.000 penerima manfaat bisa membutuhkan lebih dari 200 potong ayam setiap hari. “Ini tentu membutuhkan suplai besar dan menjadi peluang bagi masyarakat untuk mulai beternak ayam, baik ayam petelur maupun ayam potong,” kata Nihayatul, dalam keterangan persnya, Jumat, 24 April 2026. Ia pum mendorong optimalisasi penggunaan produk lokal serta penguatan distribusi antar daerah. Sebab menurutnya, potensi komoditas unggulan…

Anggota Komisi III DPR RI Bob Hasan mendorong hadirnya perwakilan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) hingga ke daerah pelosok. Kehadiran lembaga pelindung saksi ataupun korban itu demi membangun keadilan restoratif di masyarakat. Bob mengatakan setelah revisi Undang-Undang tentang Pelindungan Saksi dan Korban (PSDK) disahkan, penyempurnaan payung hukum harus difokuskan pada penguatan lembaga yang bersentuhan langsung dengan masyarakat. “Kehadiran LPSK secara utuh sangat menentukan bagaimana keadilan restoratif bisa benar-benar terbangun di tengah masyarakat,” kata Bob dalam keterangannya di Jakarta, Jumat, 24 April 2026. Ketua Badan Legislasi DPR RI itu juga mengatakan LPSK merupakan instrumen mutlak yang mewakili dan merepresentasikan kepentingan masyarakat yang berhadapan dengan…

Ketua DPR RI Puan Maharani mendorong agar sistem pengawasan dalam pelaksanaan Ujian Tulis Berbasis Komputer Seleksi Nasional Berdasarkan Tes (UTBK SNBT) diperketat guna mencegah kecurangan berulang. “Berbagai temuan kecurangan yang masih terjadi di UTBK 2026 menjadi tantangan integritas dalam kompetisi pendidikan nasional,l kata Puan dalam keterangan diterima di Jakarta, Jumat, 24 April 2026. Dia menyoroti maraknya kecurangan dalam UTBK SNBT 2026 yang dimulai sejak 21 April 2026. Tercatat sebanyak 2.640 peserta terindikasi melakukan kecurangan. Panitia menemukan beragam modus, mulai dari penggunaan joki dengan identitas palsu, pemalsuan dokumen, alat komunikasi tersembunyi, hingga taktik manipulatif untuk mengelabui pengawas. Selain itu, panitia juga mengendus adanya…

Badan Pengusahaan Batam (BP Batam) mencatat realisasi investasi pada Triwulan I 2026 mencapai Rp17,4 triliun. Angka ini tumbuh signifikan sebesar 102,85 persen secara tahunan (year-on-year) dan 68,92 persen dibandingkan triwulan sebelumnya (quarter-to-quarter). Capaian tersebut menandai akselerasi kuat Batam di awal tahun 2026 sekaligus mempertegas posisinya sebagai salah satu pusat pertumbuhan investasi paling dinamis di Indonesia. Dari total realisasi tersebut, investasi asing (PMA) menyumbang Rp8,8 triliun, sementara penanaman modal dalam negeri (PMDN) sebesar Rp8,5 triliun. Lonjakan PMDN yang mencapai 216 persen secara tahunan menjadi indikator meningkatnya kepercayaan investor domestik. Di sisi lain, investasi asing tetap menunjukkan kinerja solid dan stabil. Secara…

Wakil Ketua DPD RI, GKR Hemas, menerima penghargaan KWP Award 2026 dari Koordinatoriat Wartawan Parlemen dengan kategori Senator Perempuan Penggerak Harmoni dan Budaya Nasional. Penghargaan tersebut diberikan sebagai bentuk apresiasi atas kiprahnya dalam menjaga nilai-nilai kebudayaan, sekaligus mendorong harmoni sosial di tengah dinamika kehidupan berbangsa. Dalam keterangannya, GKR Hemas juga menyampaikan apresiasi atas penghargaan yang diberikan. Ia menegaskan bahwa penghargaan ini bukan hanya bentuk pengakuan terhadap dirinya secara pribadi, tetapi terhadap pentingnya peran budaya sebagai fondasi persatuan nasional. “Saya mengapresiasi pemberian KWP Award 2026 ini. Penghargaan ini menjadi motivasi bagi saya untuk terus mendorong penguatan nilai-nilai budaya dan harmoni dalam…

Anggota Komisi IV DPR RI Dadang M. Naser, menegaskan perlunya penertiban segera temuan maraknya keberadaan jaringan kabel laut yang belum mengantongi izin resmi. Menurutnya, penertiban perlu dilakukan secara tegas sebagai bentuk penegakan hukum dan perlindungan kepentingan nasional, lantaran berpotensi merugikan negara. Sehingga, pihakmya akan mendorong langkah-langkah strategis agar potensi penerimaan negara dari sektor ini dapat dimaksimalkan. “Kalau tanpa izin, harus ditertibkan. Tegakkan aturan, karena ini menyangkut kepentingan dan keuntungan negara,” kata Dadang, dalam keterangan persnya, dikutip Kamis, 23 April 2026. Terlebih, jaringan fiber optik bawah laut tersebut terbentang luas dan bahkan terhubung hingga ke negara tetangga seperti Australia. Namun, sebagian jaringan tersebut belum…

Wakil Ketua Komisi IV DPR RI Abdul Kharis Almasyhari, menyoroti temuan banyaknya jaringan kabel laut ilegal termasuk fiber optik yang belum mengantongi izin resmi. Menurutnya, hal itu menyebabkan potensi Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) belum dapat dioptimalkan oleh negara. Sehingga dapat merugikan negara. “Ini temuan yang sangat berharga. Dikarenakan ada potensi pendapatan negara yang cukup besar dari kabel laut yang belum berizin,” kata Abdul Kharis, dalam keterangan persnya, dikutip Kamis, 23 April 2026. Ia menegaskan kondisi tersebut tidak bisa dibiarkan karena jumlah kabel laut ilegal diduga lebih banyak dibandingkan yang telah memiliki izin resmi. Oleh karena itu, pihaknya mendorong Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (PSDKP)…

Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) DPR RI tegas memberikan dukungan penuh terhadap pengesahan Rancangan Undang-Undang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga (RUU PPRT). Pengesahan itu bahkan dinilai sebagai langkah nyata mewujudkan keadilan sosial. Juru bicara Fraksi PKS Saadiah Uluputty dalam rapat Baleg menekankan bahwa RUU ini merupakan jawaban atas kebutuhan mendesak akan perlindungan hukum di sektor domestik. Saadiah menekankan bahwa selama ini PRT sering kali berada dalam posisi tawar yang lemah. Kehadiran undang-undang ini diharapkan mampu mengubah paradigma tersebut. “PRT harus ditempatkan sebagai subjek hukum yang setara, yang memiliki hak dan kewajiban sebagaimana warga negara lainnya. Perlindungan yang adil dan bermartabat bukan sekadar tuntutan…

Rapat Paripurna ke-17 DPR RI Masa Persidangan IV Tahun 2025-2026 menyetujui Rancangan Undang-Undang tentang Pelindungan Pekerja Rumah Tangga (RUU PPRT) untuk disahkan menjadi undang-undang (UU). “Apakah Rancangan Undang-Undang tentang Pelindungan Pekerja Rumah Tangga dapat disetujui untuk disahkan menjadi undang-undang?” kata Ketua DPR RI Puan Maharani di Kompleks Parlemen, Jakarta, Selasa, 21 April 2026. “Setuju,” jawab seluruh peserta rapat. Seluruh daftar inventarisasi masalah (DIM) RUU PPRT rampung dibahas Badan Legislasi (Baleg) DPR RI pada Senin (20/4) malam. Ketua Baleg DPR RI Bob Hasan mengatakan disahkannya RUU PPRT pada hari ini, setelah dibahas selama dua dekade lamanya, merupakan ‘kado terindah’ pada Hari Kartini yang diperingati setiap tanggal 21 April. “Kiranya…

Rapat Paripurna ke-17 DPR RI Masa Persidangan IV Tahun 2025–2026 menyetujui Rancangan Undang-Undang tentang tentang Pelindungan Saksi dan Korban (RUU PSDK) untuk disahkan menjadi undang-undang (UU). “Apakah Rancangan Undang-Undang tentang Pelindungan Saksi dan Korban dapat disetujui untuk disahkan menjadi undang-undang? Setuju?” kata Ketua DPR RI Puan Maharani di Kompleks Parlemen, Jakarta, Selasa, 21 April 2026. “Setuju,” jawab peserta rapat. RUU PSDK sebelumnya rampung dibahas pada pembicaraan tingkat satu dalam rapat kerja yang digelar Komisi XIII DPR RI, Senin, 13 April 2026. Wakil Ketua Komisi XIII DPR RI Andreas Hugo Pareira menjelaskan RUU PSDK terdiri atas 12 bab dan 78 pasal yang memuat penguatan terhadap pelindungan saksi dan korban,…