Penulis: redaksi

Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI Singgih Januratmoko, mendorong percepatan rekonstruksi Desa Adat Sade, Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat (NTB), pascakebakaran agar masyarakat dapat kembali melakukan aktivitasnya. Namun menurutnya, pembangunan kembali perlu mengacu pada konsep awal kawasan dengan tetap melibatkan masyarakat adat dalam proses perencanaan demi mempertahankan karakter dan konsep tradisional Desa Adat Sade yang diwariskan secara turun-temurun. “Harapannya, nanti sesuai yang disampaikan kepala dusun, desa ini dibangun lagi sesuai dengan konsep awal. Ini kan turun-temurun. Semua bahan bangunannya akan disesuaikan dengan yang awal,” kata Singgih, dalam keterangan persnya, Minggu, 30 Agustus 2026. Ia pun mengingatkan agar aspek keselamatan tidak diabaikan dalam proses rekonstruksi. Sehingga…

Anggota Komisi VI DPR RI Ahmad Labib, meminta agar keberadaan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP) mampu menjadi daya ungkit dan hub yang memperkuat pertumbuhan ekonomi masyarakat di tingkat desa. Menurutnya, program KDKMP harus diikuti dengan desain program yang mampu mencapai tujuan awal pendiriannya tanpa mengorbankan pelaku usaha masyarakat yang telah menjadi bagian dari rantai ekonomi desa. “Ini harus dikelola dengan cara-cara yang bertanggung jawab agar tujuan dari pendirian program KDKMP ini sesuai dengan apa yang dijalankan,” kata Labib, dalam keterangan persnya, dikutip Minggu, 30 Agustus 2026. Ia pun menegaskan, KDKMP seharusnya tidak hanya berorientasi pada aktivitas jual-beli. Koperasi tersebut justru perlu menjadi penghubung sekaligus…

Anggota Komisi XIII DPR RI Rieke Diah Pitaloka menekankan pentingnya transparansi, standar pembuktian yang jelas, dan pengawasan pengadilan dalam penerapan mekanisme non-conviction based (NCB) pada Rancangan Undang-Undang (RUU) Perampasan Aset. Menurut Rieke, mekanisme NCB atau gugatan perdata terhadap aset diperlukan agar aset yang diduga berasal dari tindak pidana tetap dapat dipulihkan meskipun pelaku meninggal dunia atau melarikan diri. “RUU Perampasan Aset ini bukan sekadar regulasi teknis, melainkan instrumen penting untuk memastikan negara tidak kalah dari pelaku kejahatan. Aset hasil kejahatan harus bisa dirampas, meski pelaku sudah meninggal atau melarikan diri. Namun, standar pembuktian dan kontrol pengadilan tetap harus dijaga agar tidak menimbulkan…

Anggota Komisi XIII DPR RI Mafirion meminta Direktorat Jenderal (Ditjen) Imigrasi mengevaluasi sistem pengawasan warga negara asing (WNA) di Bali agar penindakan tidak bersifat reaktif setelah suatu pelanggaran menjadi perhatian publik. “Kalau persoalan WNA sudah berulang kali muncul di Bali, berarti yang harus dievaluasi bukan hanya WNA-nya, tetapi juga sistem pengawasannya. Negara tidak boleh kalah cepat dengan pelanggaran,” kata Mafirion dalam keterangannya di Jakarta, Sabtu, 29 Agustus 2026. Dia mengapresiasi langkah Direktur Jenderal Imigrasi Hendarsam Marantoko yang memimpin operasi pengawasan orang asing di kawasan Canggu, Kabupaten Badung, Kamis, 27 Agustus 2026, tetapi meminta pengawasan WNA dilakukan secara berkelanjutan dan tidak dengan pola…

PT Astra International Tbk melalui Nurani Astra membangun tujuh posko bantuan di sejumlah wilayah terdampak gempa bumi di Nusa Tenggara Timur (NTT). Posko tersebut menjadi titik penyaluran kebutuhan dasar sekaligus bagian dari upaya mendampingi masyarakat dalam proses pemulihan pascabencana. Hingga 26 Agustus 2026, dukungan Nurani Astra telah diterima sebanyak 35.726 penerima manfaat. Bantuan yang disalurkan antara lain 5.605 paket sembako, 2.700 paket selter, serta layanan kesehatan yang telah diberikan kepada 1.946 pasien di wilayah terdampak. Tujuh posko bantuan tersebut tersebar di Kabupaten Sikka, Manggarai Timur, Manggarai, Nagekeo, Ngada, dan Ende. Chief of Corporate Affairs Astra Boy Kelana Soebroto mengatakan, Astra…

Wakil Ketua DPR Saan Mustopa memastikan bila ruang bagi masyarakat yang ingin memberikan masukan terkait substansi Rancangan Undang-Undang (RUU) Perampasan Aset masih terbuka lebar. Saan menjelaskan masyarakat dapat menyampaikan pandangan melalui perwakilan atau juru bicara yang diutus untuk mengikuti rapat dengar pendapat umum (RDPU) di DPR. “Siapa juru bicara dan siapa yang akan diutus untuk ikut RDPU di DPR, silahkan masukkan semua masukan terkait substansi dan isi undang-undang tersebut. Apa yang menjadi kekhawatiran dan keinginan masyarakat menjadi komitmen kita bersama,” kata Saan dalam keterangannya diterima di Jakarta, Jumat, 28 Agustus 2026. Legislator dari Fraksi Partai NasDem ini pun memastikan pembahasan RUU Perampasan Aset akan…

Fraksi Partai Golkar DPR RI siap mengawal pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) Perampasan Aset hingga tuntas. Pengawalan itu sebagai bagian dari upaya memperkuat pemberantasan korupsi dan tindak pidana yang merugikan negara. “Masyarakat menghendaki instrumen hukum yang lebih kuat agar hasil kejahatan tidak bisa dinikmati oleh pelakunya. RUU Perampasan Aset adalah salah satu instrumen penting untuk memperkuat pelacakan, penyitaan, perampasan, dan pemulihan aset hasil tindak pidana, sesuai prinsip negara hukum,” kata Ketua Fraksi Partai Golkar DPR RI Muhammad Sarmuji dalam keterangannya di Jakarta, Jumat, 28 Agustus 2026. Sarmuji menegaskan Fraksi Golkar mendukung percepatan proses legislasi RUU Perampasan Aset, namun harus tetap memperhatikan prinsip kehati-hatian dan kualitas pembentukan undang-undang. “RUU…

Anggota Komisi IV DPR RI, Riyono, mengajak masyarakat untuk menjaga kelestarian hutan dan mencegah kebakaran hutan dan lahan (karhutla) yang dapat merusak ekosistem dan mengancam kehidupan masyarakat. Hal itu ia sampaikan merespons maraknya karhutla yang terjadi di Indonesia. Bahkan berdasarkan catatan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), luas karhutla di Indonesia telah mencapai 72.798 hektare per 22 Agustus 2026. Ia menilai, karhutla tidak hanya berdampak terhadap lingkungan, tetapi juga dapat mengganggu ketahanan pangan dan mata pencaharian masyarakat di sekitarnya. “Mari kita jaga hutan kita jangan sampai terjadi kebakaran hutan dan lahan,” kata Riyono, dalam keterangan persnya, Jumat, 28 Agustus 2026. Meski demikian, pihaknya mengaskan…

Rapat Paripurna ke-3 DPR Masa Persidangan I Tahun 2026-2027 menyetujui Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Pelindungan Ketenagakerjaan ditetapkan menjadi usul inisiatif DPR. Persetujuan diambil usai perwakilan fraksi partai politik (parpol) menyampaikan pandangan secara tertulis. Selanjutnya, draf RUU yang merupakan tindak lanjut putusan Mahkamah Konstitusi (MK) itu akan dibahas bersama-sama dengan pemerintah. “Apakah RUU usul inisiatif Komisi IX DPR RI tentang Pelindungan Ketenagakerjaan dapat disetujui menjadi RUU usul inisiatif DPR RI?” kata Wakil Ketua DPR Cucun Ahmad Syamsurijal (Kang Cucun) di Kompleks Parlemen, Jakarta, Kamis, 27 Agustus 2026. “Setuju,” jawab para legislator yang hadir dalam Rapat Paripurna. RUU Pelindungan Ketenagakerjaan sebelumnya telah melewati harmonisasi di Badan Legislasi (Baleg) DPR. Dalam rapat bersama…

Pimpinan DPR RI telah berkomitmen dan berjanji untuk segera menyelesaikan pembahasan RUU Perampasan Aset yang ditargetkan paling lambat bulan Desember 2026. Hal itu disampaikan oleh Wakil Ketua DPR RI, Dasco, saat menerima aspirasi dari Aliansi Masyarakat Pati Bersatu (AMPB) di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis, 27 Agustus 2026. “Tadi di dalam rapat paripurna, kita sudah sampaikan, sepakati, dan disetujui bahwa limit waktu paling lambat untuk rancangan undang-undang perampasan aset itu akan diketok di paripurna pada tanggal 15 Desember 2026,” kata Dasco. Pihaknya juga akan berkoordinasi dengan Komisi III DPR untuk mengundang perwakilan masyarakat Pati yang tergabung dalam AMPB untuk ikut serta dalam Rapat Dengar Pendapat membahas…