Penulis: redaksi

PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk atau BNI terus memperkuat jaringan layanan fisik dan digital guna menghadirkan akses keuangan yang andal, mudah dijangkau, serta sesuai dengan kebutuhan nasabah. Optimalisasi infrastruktur, sumber daya manusia, dan teknologi menjadi bagian dari strategi perseroan dalam meningkatkan kualitas layanan sekaligus mendorong pertumbuhan bisnis. Hingga September 2026, BNI didukung 1.777 outlet, 13.381 unit ATM, serta 27.214 karyawan. Kekuatan jaringan tersebut dioptimalkan melalui integrasi layanan fisik dan digital, termasuk penguatan fungsi kantor cabang melalui inisiatif BRAVE (Branch, Region & Area Value Empowerment). Corporate Secretary BNI Okki Rushartomo mengatakan, optimalisasi jaringan dan sumber daya merupakan langkah strategis untuk…

Anggota Komisi III DPR RI, Nasyirul Falah Amru, meminta agar kehadiran polisi di tengah masyarakat harus lebih aktif, sehingga mampu membangun komunikasi, mendeteksi potensi peredaran narkotika, serta mendorong partisipasi warga dalam menjaga lingkungan. Hal itu ia sampaikan merespons penggerebekan di Kampung Bahari, Jakarta Utara, dalam operasi gabungan yang melibatkan sekitar 1.800 personel Polri dan BNN untuk menyisir peredaran narkotika di wilayah tersebut. Bahkan sejumlah pelaku berhasil diamankan. Menurutnya, penguatan pendekatan kepolisian kepada masyarakat dinilai penting untuk mencegah dan memutus mata rantai peredaran narkoba hingga ke lingkungan masyarakat agar tidak kembali tumbuh. “Kami meminta pola kemitraan dengan masyarakat ditingkatkan dengan membentuk…

Ketua DPR RI Puan Maharani mengingatkan demokrasi tidak boleh sekadar dimaknai sebagai mekanisme pergantian kekuasaan melalui pemilu. Demokrasi harus mampu memastikan rakyat memiliki kedaulatan dalam menentukan arah kehidupan sekaligus menikmati hasil pembangunan. Pesan tersebut disampaikan Puan saat memberikan pidato kebangsaan dalam Habibie Democracy Forum (HDF) 2026 di Hotel Le Meridien, Jakarta, Selasa, 3 November 2026. Bagi Puan, legitimasi kekuasaan negara harus bersumber dari rakyat. Kekuasaan juga harus dijalankan dengan penuh tanggung jawab dan diarahkan untuk kepentingan masyarakat. “Dari pergulatan itulah berkembang kesadaran bahwa kekuasaan negara harus memperoleh legitimasi dari rakyat, dijalankan dengan pertanggungjawaban kepada rakyat, dan diabdikan bagi kepentingan rakyat,”…

Badan Legislasi (Baleg) DPR RI mulai menyusun Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Pembentukan Undang-Undang. Payung hukum ini ditujukan untuk mengatur mekanisme percepatan pembentukan undang-undang atau fast track.  Ketua Badan Legislasi (Baleg) DPR RI Bob Hasan menjelaskan bila RUU dengan mekanisme tersebut dilakukan agar sebuah undang-undang bisa dibuat cepat tanpa mengurangi unsur formil, makna formil maupun materiil terkait syarat pembentukan undang-undang, termasuk partisipasi publik yang bermakna. “Sebelum memasuki masa sidang aktif atau pembukaan dari masa reses, kita sudah bisa menyusun atau mempersiapkan dalam rangka untuk ya kemudian nanti penyusunan undang-undang yang kita mungkin dapat persingkat dengan nama fast track ya, atau rancangan…

Anggota Komisi III DPR RI, Martin Tumbelaka, menyoroti mekanisme ganti kerugian dalam RUU Perampasan Aset. Menurutnya, kesalahan dalam proses penyitaan berpotensi menimbulkan kerugian bagi pemilik aset maupun pihak ketiga yang memiliki kepentingan keperdataan. Sehingga pengaturan mengenai ganti kerugian dinilai perlu dipertimbangkan agar kewenangan negara dalam merampas aset tetap berjalan seiring dengan perlindungan hak masyarakat. “Misalkan terdapat penyitaan yang di kemudian hari dinyatakan tidak sah oleh pengadilan. Nah, ini menjadi hal yang sangat penting karena di situ akan muncul kerugian tentunya,” kata Martin, di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Selasa, 3 November 2026. Ia menilai, dampak dari kesalahan penyitaan tidak hanya berkaitan…

Wakil Ketua Badan Urusan Rumah Tangga (BURT) DPR RI, Desy Ratnasari, meminta upaya meningkatkan kualitas layanan kesehatan bagi masyarakat perlu terus dilakukan dengan mengedepankan pelayanan yang profesional dan proporsional. Namun, ia mengingatkan bahwa peningkatan cakupan layanan juga harus mempertimbangkan kecukupan tarif serta kemampuan pembiayaan program. “BPJS Kesehatan merupakan program jaminan kesehatan sosial dengan manfaat dan batasan yang diatur oleh pemerintah, bukan asuransi yang menanggung seluruh jenis pengobatan tanpa pengecualian,” kata Desy, dalam keterangan persnya, Selasa, 3 November 2026. “Masalah keterbatasan anggaran, prioritas kebutuhan medis, menghindari pembiayaan ganda, pertimbangan efektivitas pengobatan serta pemisahan kebutuhan medis dan nonmedis,” imbuhnya. Selain itu, di…

Ketua Komisi III DPR RI Habiburokhman mengatakan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Perampasan Aset disusun untuk bisa merampas harta pelaku pidana investasi bodong demi pemulihan korban. Menurut dia, kasus-kasus investasi bodong atau tindak pidana kejahatan di sektor keuangan yang bisa dirampas itu mulai dari investasi bodong, trading saham dan komoditas fiktif, koperasi gagal bayar, hingga penipuan penyelenggaraan ibadah umrah. Habiburokhman menyebut praktik penegakan hukum selama ini menunjukkan bahwa korban kejahatan keuangan sangat sulit untuk mendapatkan ganti kerugian (restitusi). “Sistem peradilan pidana konvensional terlalu berfokus pada penghukuman badan (in personam), bukan pada pemulihan kerugian korban,” kata Habiburokhman di Jakarta, Jumat, 30 Oktober…

Wakil Ketua Komisi IV DPR RI, Alex Indra Lukman, mendesak adanya pemberatan hukum bagi pelaku dugaan tindak pidana kebakaran hutan dan lahan (Karhutla), baik korporasi maupun perorangan. Pasalnya, sejauh ini penegakan hukum yang dilakukan Kementerian Kehutanan (Kemenhut) baru di sampai di level sanksi administratif berupa pembekuan izin maupun paksaan pemulihan ekosistem hutan. “Ada laporan yang mengungkap, terdapat korporasi yang diduga jadi pelaku Karhutla berulang. Sejatinya, korporasi ini layak dijerat dengan dakwaan kumulatif dan pemberatan maksimum yang disertai pidana tambahan perampasan keuntungan ekonomis korporasi,” kata Alex, dalam keterangan persnya, dikutip Jumat 30 Oktober 2026. Ia pun berharap Kemenhut dapat berkoordinasi dengan…

Anggota Komisi IV DPR RI, Johan Rosihan, meminta pertanggungjawaban 20 korporasi yang ditetapkan sebagai tersangka oleh Polri dalam kasus kebakaran hutan dan lahan (karhutla) karena terbukti melanggar aturan. Ia pun mengapresiasi langkah Polri yang telah menetapkan 20 korporasi sebagai tersangka, termasuk 4 di antaranya perusahaan penanaman modal asing. “Selama ini kita terus mendorong agar penanganan karhutla tidak berhenti pada pemadaman api dan pemberian sanksi administratif, tetapi juga menyentuh pertanggungjawaban pidana korporasi yang terbukti melakukan pelanggaran,” kata Johan, dakam keterangan persnya, dikutip Jumat, 30 Oktober 2026. Ia menegaskan, perusahaan atau investor asing harus tunduk pada peraturan yang berlaku di Indonesia. Sehingga…

Anggota DPR RI Mardani Ali Sera, mendukung sikap Majelis Ulama Indonesia (MUI) yang dengan tegas menolak konser Andrea Bocelli demi menjaga konsistensi dukungan Indonesia terhadap Palestina. Menurutnya, dukungan terhadap kemerdekaan Palestina harus disertai kesadaran untuk tidak memberikan dukungan kepada pihak-pihak yang dinilai justru menghambat terwujudnya kemerdekaan tersebut. “Ini bukan sikap anti-agama, bukan anti-Semit, bukan anti-kerja sama, tetapi ada entitas yang mendukung Zionis, bahkan salah satu inti utama gerakan Zionis, Israel Defense Force, yang harus terus kita hambat,” kata Mardani, dalam keterangan persnya, Jumat, 30 Oktober 2026. Ia pun menekankan pentingnya memastikan bahwa dukungan, termasuk aliran dana, tidak justru berkontribusi terhadap…