Anggota Komisi III DPR RI, Martin Tumbelaka, menyoroti mekanisme ganti kerugian dalam RUU Perampasan Aset. Menurutnya, kesalahan dalam proses penyitaan berpotensi menimbulkan kerugian bagi pemilik aset maupun pihak ketiga yang memiliki kepentingan keperdataan.
Sehingga pengaturan mengenai ganti kerugian dinilai perlu dipertimbangkan agar kewenangan negara dalam merampas aset tetap berjalan seiring dengan perlindungan hak masyarakat.
“Misalkan terdapat penyitaan yang di kemudian hari dinyatakan tidak sah oleh pengadilan. Nah, ini menjadi hal yang sangat penting karena di situ akan muncul kerugian tentunya,” kata Martin, di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Selasa, 3 November 2026.
Ia menilai, dampak dari kesalahan penyitaan tidak hanya berkaitan dengan penguasaan aset selama proses hukum berlangsung, tetapi juga dapat memengaruhi nilai ekonomi aset yang disita, terutama apabila aset mengalami penyusutan nilai selama berada dalam penguasaan negara.
Selain itu, kesalahan penyitaan juga dinilai berpotensi menimbulkan kerugian bagi perusahaan serta mengganggu hak keperdataan pihak ketiga. Kondisi tersebut perlu menjadi perhatian agar pelaksanaan perampasan aset tidak justru menimbulkan persoalan hukum baru.
“Nilai aset yang menyusut, perusahaan mengalami kerugian, dan pihak ketiga kehilangan hak keperdataannya,” ungkapnya.
