Wakil Ketua Badan Urusan Rumah Tangga (BURT) DPR RI, Desy Ratnasari, meminta upaya meningkatkan kualitas layanan kesehatan bagi masyarakat perlu terus dilakukan dengan mengedepankan pelayanan yang profesional dan proporsional.
Namun, ia mengingatkan bahwa peningkatan cakupan layanan juga harus mempertimbangkan kecukupan tarif serta kemampuan pembiayaan program.
“BPJS Kesehatan merupakan program jaminan kesehatan sosial dengan manfaat dan batasan yang diatur oleh pemerintah, bukan asuransi yang menanggung seluruh jenis pengobatan tanpa pengecualian,” kata Desy, dalam keterangan persnya, Selasa, 3 November 2026.
“Masalah keterbatasan anggaran, prioritas kebutuhan medis, menghindari pembiayaan ganda, pertimbangan efektivitas pengobatan serta pemisahan kebutuhan medis dan nonmedis,” imbuhnya.
Selain itu, di tengah meningkatnya persoalan kesehatan fisik dan mental, pihaknya menilai pembaruan manfaat jaminan kesehatan menjadi salah satu hal yang perlu terus dibicarakan.
Sebab, akses terhadap layanan kesehatan yang tepat bukan sekadar persoalan pengobatan, melainkan juga bagian penting dari upaya menjaga kualitas hidup masyarakat.
Karena itu, ia mendorong BPJS Kesehatan untuk memperbarui cakupan layanan kesehatan dan jenis obat-obatan yang dijamin, agar menjangkau kebutuhan medis masyarakat yang terus berkembang, termasuk masalah psikologis.
“BPJS Kesehatan perlu mengupdate perihal layanan kesehatan dan obat-obatan yang tidak ditanggung seperti masalah psikologi terapi. Penyakit skizofrenia misalnya dalam beberapa tingkatan ada obat-obatan yang tidak ditanggung oleh BPJS,” tuturnya.
