Anggota Komisi IX DPR RI, Netty Prasetiyani, meminta pemerintah untuk memperjelas peta jalan penanganan stunting nasional dan memperkuat pembangunan keluarga sebagai fondasi pembangunan sumber daya manusia Indonesia.
Ia pun menyoroti status Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 yang masih menempatkan BKKBN sebagai koordinator percepatan penurunan stunting.
Menurutnya, setelah transformasi kelembagaan menjadi kementerian, pemerintah perlu menjelaskan kembali konsep, pembagian peran, dan mekanisme koordinasi antar kementerian dalam penanganan stunting.
“Saya pikir pemerintah perlu mendefinisikan ulang mulai dari konsep pencegahan dan penanganan stunting, dan siapa aktor yang terlibat dalam penanganan stunting ini,” ungkapnya.
Selain itu, pihaknya juga meminta evaluasi terhadap program Gerakan Orang Tua Asuh Stunting (GENTING) agar tidak berhenti pada seremoni dan peluncuran semata, melainkan benar-benar memberikan dampak langsung bagi keluarga berisiko stunting.
“Jangan sampai kita euforia bahwa ada sekian orang tua asuh stunting, tetapi kemudian tidak berbanding lurus dengan penyelesaian stunting itu sendiri,” tegasnya.
Terakhir, Netty menyoroti pentingnya pembangunan keluarga di tengah meningkatnya berbagai persoalan sosial, mulai dari kekerasan terhadap perempuan dan anak, perceraian, hingga persoalan kesehatan mental.
“Kita semua adalah produk keluarga. Lahir dari keluarga, berkumpul di keluarga, berinteraksi di keluarga, dan ditanamkan nilai oleh keluarga. Baik buruknya seseorang juga ditentukan oleh nilai yang dianut oleh keluarga,” tuturnya.
