Close Menu
WikiParlemen
  • Home
  • MPR
  • DPR
  • DPD
  • Daerah
  • Nasional
  • Peristiwa
  • Polhukam
Populer

BNI Perkuat Jaringan dan Layanan Digital, Perluas Akses Keuangan Nasabah

9 November 2026

Cegah Peredaran Narkoba, Kehadiran Polisi di Tengah Masyarakat Harus Lebih Aktif

3 November 2026

Kedaulatan Rakyat Harus Bermuara pada Keadilan Sosial

3 November 2026
Facebook X (Twitter) Instagram
Trending
  • BNI Perkuat Jaringan dan Layanan Digital, Perluas Akses Keuangan Nasabah
  • Cegah Peredaran Narkoba, Kehadiran Polisi di Tengah Masyarakat Harus Lebih Aktif
  • Kedaulatan Rakyat Harus Bermuara pada Keadilan Sosial
  • Soal Fast Track UU, Baleg DPR Susun RUU Pembentukan Undang-Undang
  • Martin Tumbelaka Soroti Mekanisme Ganti Rugi dalam Pembahasan RUU Perampasan Aset
  • Desy Ratnasari Minta Kualitas Layanan Kesehatan Bagi Masyarakat Ditingkatkan
  • UU Perampasan Aset Bisa Rampas Harta Kasus Investasi Bodong
  • Komisi IV DPR Desak Hukuman Bagi Korporasi Terlibat Karhutla Diperberat
Jumat, November 13
WikiParlemenWikiParlemen
  • Home
  • MPR
  • DPR
  • DPD
  • Daerah
  • Nasional
  • Peristiwa
  • Polhukam
Login
WikiParlemen
Beranda » DPR Minta Pengawasan Alih Fungsi Lahan Diperkuat

DPR Minta Pengawasan Alih Fungsi Lahan Diperkuat

redaksiBy redaksi22 Oktober 2026Updated:3 November 2026 DPR Tidak ada komentar1 Min Read
Share
Facebook Twitter LinkedIn Pinterest Email

Anggota Komisi XIII DPR RI Saadiah Uluputty, mendorong penguatan pengawasan terhadap lahan pascakebakaran agar kerusakan lingkungan tidak berlanjut akibat perubahan fungsi lahan yang tidak sesuai ketentuan.

Menurutnya, alih fungsi lahan yang tidak memperhatikan kondisi hidrologis dapat meningkatkan kerentanan kawasan terhadap kebakaran, terutama saat musim kemarau.

Terlebih, pengeringan gambut dan perubahan tata air dapat menyebabkan lahan lebih mudah terbakar. Karena itu, pemulihan hidrologis perlu menjadi bagian penting dari upaya rehabilitasi kawasan terdampak karhutla.

“Di lahan gambut, pengeringan dan perubahan tata air dapat meningkatkan risiko kebakaran berulang. Karena itu, pemulihan hidrologis harus menjadi prioritas,” kata Saadiah, dalam keterangan persnya, dikutip Kamis, 22 Oktober 2026.

Selain itu, Pemerintah juga perlu memastikan pemulihan ekosistem berjalan, mengawasi pemanfaatan lahan pascakebakaran, serta menindak setiap pelanggaran yang terjadi.

Langkah tersebut dinilai penting agar kawasan terdampak tidak terus terjebak dalam siklus kebakaran dan kerusakan lingkungan yang berulang.

“Keberhasilan penanganan karhutla bukan sekadar memadamkan api, tetapi memulihkan ekosistem, mengawasi pemanfaatan lahan, dan mencegah kebakaran berulang,” katanya menambahkan.

DPR
redaksi

Keep Reading

Cegah Peredaran Narkoba, Kehadiran Polisi di Tengah Masyarakat Harus Lebih Aktif

Kedaulatan Rakyat Harus Bermuara pada Keadilan Sosial

Soal Fast Track UU, Baleg DPR Susun RUU Pembentukan Undang-Undang

Martin Tumbelaka Soroti Mekanisme Ganti Rugi dalam Pembahasan RUU Perampasan Aset

Desy Ratnasari Minta Kualitas Layanan Kesehatan Bagi Masyarakat Ditingkatkan

UU Perampasan Aset Bisa Rampas Harta Kasus Investasi Bodong

Berita Terkini

BNI Perkuat Jaringan dan Layanan Digital, Perluas Akses Keuangan Nasabah

9 November 2026

Cegah Peredaran Narkoba, Kehadiran Polisi di Tengah Masyarakat Harus Lebih Aktif

3 November 2026

Kedaulatan Rakyat Harus Bermuara pada Keadilan Sosial

3 November 2026

Soal Fast Track UU, Baleg DPR Susun RUU Pembentukan Undang-Undang

3 November 2026
Kebijakan JP Moso
© WikiParlemen 2024. Web Design by Aconymous
  • Kebijakan Privasi
  • Pedoman Media Siber
  • Redaksi

Type above and press Enter to search. Press Esc to cancel.

Sign In or Register

Welcome Back!

Login to your account below.

Lost password?