Close Menu
WikiParlemen
  • Home
  • MPR
  • DPR
  • DPD
  • Daerah
  • Nasional
  • Peristiwa
  • Polhukam
Populer

BNI Perkuat Jaringan dan Layanan Digital, Perluas Akses Keuangan Nasabah

9 November 2026

Cegah Peredaran Narkoba, Kehadiran Polisi di Tengah Masyarakat Harus Lebih Aktif

3 November 2026

Kedaulatan Rakyat Harus Bermuara pada Keadilan Sosial

3 November 2026
Facebook X (Twitter) Instagram
Trending
  • BNI Perkuat Jaringan dan Layanan Digital, Perluas Akses Keuangan Nasabah
  • Cegah Peredaran Narkoba, Kehadiran Polisi di Tengah Masyarakat Harus Lebih Aktif
  • Kedaulatan Rakyat Harus Bermuara pada Keadilan Sosial
  • Soal Fast Track UU, Baleg DPR Susun RUU Pembentukan Undang-Undang
  • Martin Tumbelaka Soroti Mekanisme Ganti Rugi dalam Pembahasan RUU Perampasan Aset
  • Desy Ratnasari Minta Kualitas Layanan Kesehatan Bagi Masyarakat Ditingkatkan
  • UU Perampasan Aset Bisa Rampas Harta Kasus Investasi Bodong
  • Komisi IV DPR Desak Hukuman Bagi Korporasi Terlibat Karhutla Diperberat
Jumat, November 13
WikiParlemenWikiParlemen
  • Home
  • MPR
  • DPR
  • DPD
  • Daerah
  • Nasional
  • Peristiwa
  • Polhukam
Login
WikiParlemen
Beranda » Ateng Sutisna Dorong Evaluasi PLN Imbas Blackout di Batam

Ateng Sutisna Dorong Evaluasi PLN Imbas Blackout di Batam

redaksiBy redaksi14 Oktober 2026Updated:3 November 2026 DPR Tidak ada komentar2 Mins Read
Share
Facebook Twitter LinkedIn Pinterest Email

Anggota Komisi XII DPR RI Fraksi PKS, Ateng Sutisna, menyoroti meluasnya pemadaman listrik (blackout) di Batam. Menurutnya, PLN perlu melakukan evaluasi keandalan sistem kelistrikan Batam secara menyeluruh.

Terlebih, pemadaman luas juga pernah terjadi di Batam pada awal Januari 2023, dan hal itu dapat berdampak luas terhadap kehidupan masyarakat. Karena selain mengganggu aktivitas usaha, pemadaman juga turut memengaruhi operasional sejumlah instalasi pengolahan air.

“Masyarakat berhak mengetahui apa yang terjadi dan bagaimana langkah perbaikannya. Penjelasan itu harus didukung data dan diikuti langkah perbaikan yang terukur,” kata Ateng, dalam keterangan persnya, dikutip Rabu, 14 Oktober 2026.

Pihaknya menegaskan, investigasi teknis memang membutuhkan kehati-hatian. Pemeriksaan perlu menelusuri urutan kejadian serta faktor yang menyebabkan dampak pemadaman meluas, sehingga penyebab pasti belum dapat disimpulkan.

Namun, ia meminta agar PLN tetap menyampaikan perkembangan yang telah terverifikasi sambil melanjutkan pemeriksaan terhadap aspek yang belum dapat dipastikan. Karena masyarakat haru mendapatkan informasi yang akurat terkait dengan pemadaman.

“Saya meminta PLN menjelaskan apa yang sudah diketahui, apa yang belum diketahui, dan apa yang sedang dilakukan untuk menemukan akar masalahnya. Informasi awal dan kesimpulan akhir memang berbeda, tetapi perkembangan penanganan harus disampaikan secara berkala,” ungkapnya.

Selain itu, pemeriksaan juga perlu ditelaah secara independen agar rekomendasi yang dihasilkan menjelaskan mengapa gangguan dapat meluas dan bagaimana risiko pengulangan dapat ditekan.

Meski demikian, pihaknya mengapresiasi petugas yang bekerja memulihkan pasokan listrik di tengah gangguan. Karena berdasarkan pembaruan PLN Batam pada pukul 17.58 WIB, sejumlah wilayah mulai kembali mendapat pasokan, sementara pemulihan sistem masih berlangsung.

DPR
redaksi

Keep Reading

Cegah Peredaran Narkoba, Kehadiran Polisi di Tengah Masyarakat Harus Lebih Aktif

Kedaulatan Rakyat Harus Bermuara pada Keadilan Sosial

Soal Fast Track UU, Baleg DPR Susun RUU Pembentukan Undang-Undang

Martin Tumbelaka Soroti Mekanisme Ganti Rugi dalam Pembahasan RUU Perampasan Aset

Desy Ratnasari Minta Kualitas Layanan Kesehatan Bagi Masyarakat Ditingkatkan

UU Perampasan Aset Bisa Rampas Harta Kasus Investasi Bodong

Berita Terkini

BNI Perkuat Jaringan dan Layanan Digital, Perluas Akses Keuangan Nasabah

9 November 2026

Cegah Peredaran Narkoba, Kehadiran Polisi di Tengah Masyarakat Harus Lebih Aktif

3 November 2026

Kedaulatan Rakyat Harus Bermuara pada Keadilan Sosial

3 November 2026

Soal Fast Track UU, Baleg DPR Susun RUU Pembentukan Undang-Undang

3 November 2026
Kebijakan JP Moso
© WikiParlemen 2024. Web Design by Aconymous
  • Kebijakan Privasi
  • Pedoman Media Siber
  • Redaksi

Type above and press Enter to search. Press Esc to cancel.

Sign In or Register

Welcome Back!

Login to your account below.

Lost password?