Close Menu
WikiParlemen
  • Home
  • MPR
  • DPR
  • DPD
  • Daerah
  • Nasional
  • Peristiwa
  • Polhukam
Populer

BNI Perkuat Jaringan dan Layanan Digital, Perluas Akses Keuangan Nasabah

9 November 2026

Cegah Peredaran Narkoba, Kehadiran Polisi di Tengah Masyarakat Harus Lebih Aktif

3 November 2026

Kedaulatan Rakyat Harus Bermuara pada Keadilan Sosial

3 November 2026
Facebook X (Twitter) Instagram
Trending
  • BNI Perkuat Jaringan dan Layanan Digital, Perluas Akses Keuangan Nasabah
  • Cegah Peredaran Narkoba, Kehadiran Polisi di Tengah Masyarakat Harus Lebih Aktif
  • Kedaulatan Rakyat Harus Bermuara pada Keadilan Sosial
  • Soal Fast Track UU, Baleg DPR Susun RUU Pembentukan Undang-Undang
  • Martin Tumbelaka Soroti Mekanisme Ganti Rugi dalam Pembahasan RUU Perampasan Aset
  • Desy Ratnasari Minta Kualitas Layanan Kesehatan Bagi Masyarakat Ditingkatkan
  • UU Perampasan Aset Bisa Rampas Harta Kasus Investasi Bodong
  • Komisi IV DPR Desak Hukuman Bagi Korporasi Terlibat Karhutla Diperberat
Jumat, November 13
WikiParlemenWikiParlemen
  • Home
  • MPR
  • DPR
  • DPD
  • Daerah
  • Nasional
  • Peristiwa
  • Polhukam
Login
WikiParlemen
Beranda ยป Novita Hardini Minta Pemerintah Tetapkan Batas Pakai Galon Isi Ulang

Novita Hardini Minta Pemerintah Tetapkan Batas Pakai Galon Isi Ulang

redaksiBy redaksi10 Oktober 2026Updated:3 November 2026 DPR Tidak ada komentar2 Mins Read
Share
Facebook Twitter LinkedIn Pinterest Email

Anggota Komisi VII DPR RI Novita Hardini meminta pemerintah menetapkan batas usia pakai maksimal galon guna ulang berdasarkan kajian ilmiah. Langkah ini penting untuk memastikan keamanan air minum yang dikonsumsi masyarakat.

“Kami dorong agar pemerintah, di sini ada Kementerian Perindustrian untuk segera menetapkan batas usia pakai maksimal yang aman,” kata Novita dalam keterangannya di Jakarta, Jumat, 9 Oktober 2026.

Dia menegaskan pengawasan keamanan galon guna ulang harus berorientasi pada keselamatan konsumen, bukan pada persaingan antarmerek. Karena itu, dia meminta isu keamanan produk tidak dikaitkan dengan kepentingan merek tertentu.

“Di sinilah fungsi legislasi di mana yang kami awasi itu bukan mereknya. Di sini isu tentang persaingan merek A ke merek B itu harus ditepis karena DPR RI tidak melihat mereknya,” ujar Novita.

Legislator dar Fraksi PDI Perjuangan (PDIP) itu mengatakan penetapan batas usia pakai galon perlu memiliki landasan yang jelas dan didukung kajian ilmiah agar ketentuan yang dibuat pemerintah dapat menjamin keamanan penggunaannya.

Novita mengungkapkan pernah menemukan galon guna ulang yang telah berusia 20 tahun, tetapi masih digunakan. Kondisi tersebut, kata dia, menjadi salah satu alasan perlunya aturan mengenai usia pakai maksimal yang aman.

Dia menjelaskan perlindungan keamanan konsumsi masyarakat memiliki landasan konstitusional.

Menurut dia, Pasal 28 serta Pasal 33 ayat (2) dan (3) Undang-Undang Dasar 1945 menjadi bagian dari kerangka perlindungan kepentingan masyarakat dalam pemanfaatan sumber daya dan pengelolaan sektor yang menyangkut hajat hidup orang banyak.

“Kami melihat tentang keamanan konsumsi masyarakat di mana kerangka ideologis sudah jelas dilindungi oleh Undang-Undang,” ucapnya.

Sementara itu, berdasarkan hasil pemantauan Komunitas Konsumen Indonesia (KKI) selama 2024-2026, terdapat beragam keluhan konsumen terkait galon guna ulang, mulai dari kondisi galon yang kusam dan retak hingga dugaan peredaran galon berusia tua.

Paparan panas, sinar ultraviolet (UV) serta proses pencucian juga menjadi faktor yang perlu diperhatikan dalam menilai keamanan dan kelayakan galon guna ulang.

Oleh karena itu, penetapan batas usia pakai maksimal yang berbasis kajian ilmiah diharapkan dapat menjadi salah satu langkah untuk memperkuat perlindungan konsumen, sekaligus memberikan kepastian mengenai standar keamanan penggunaan galon guna ulang.

DPR
redaksi

Keep Reading

Cegah Peredaran Narkoba, Kehadiran Polisi di Tengah Masyarakat Harus Lebih Aktif

Kedaulatan Rakyat Harus Bermuara pada Keadilan Sosial

Soal Fast Track UU, Baleg DPR Susun RUU Pembentukan Undang-Undang

Martin Tumbelaka Soroti Mekanisme Ganti Rugi dalam Pembahasan RUU Perampasan Aset

Desy Ratnasari Minta Kualitas Layanan Kesehatan Bagi Masyarakat Ditingkatkan

UU Perampasan Aset Bisa Rampas Harta Kasus Investasi Bodong

Berita Terkini

BNI Perkuat Jaringan dan Layanan Digital, Perluas Akses Keuangan Nasabah

9 November 2026

Cegah Peredaran Narkoba, Kehadiran Polisi di Tengah Masyarakat Harus Lebih Aktif

3 November 2026

Kedaulatan Rakyat Harus Bermuara pada Keadilan Sosial

3 November 2026

Soal Fast Track UU, Baleg DPR Susun RUU Pembentukan Undang-Undang

3 November 2026
Kebijakan JP Moso
© WikiParlemen 2024. Web Design by Aconymous
  • Kebijakan Privasi
  • Pedoman Media Siber
  • Redaksi

Type above and press Enter to search. Press Esc to cancel.

Sign In or Register

Welcome Back!

Login to your account below.

Lost password?