Pemerintah telah resmi menerbitkan Peraturan Presiden (Perpres) yang mengatur penyelenggaraan ojek online (Ojol). Aturan tersebut merupakan hasil sinkronisasi dan harmonisasi antara DPR dan pemerintah untuk mengakomodasi aspirasi para pengemudi ojol.
Wakil Ketua DPR RI, Dasco mengatakan, aturan tersebut akan mengatur sejumlah aspek terkait pengangkutan ojek online roda dua, mulai dari angkutan orang, tarif, hingga layanan pengiriman barang dan makanan.
“Dalam rangka kemudian mengakomodasi aspirasi dari yang beraktivitas menyelenggarakan ojek online, setelah sekian lama kemudian melakukan sinkronisasi, harmonisasi, agar didapat satu aturan yang dapat mengatur dengan baik tentang pengangkutan ojek online roda dua,” kata Dasco dalam konferensi pers, Kamis, 8 Oktober 2026.
“Oleh karena itu, pada hari ini Kementerian Sekretariat Negara akan resmi merilis Perpres Nomor 27 yang kemudian akan mengatur hal-hal yang tadi sudah saya sampaikan,” imbuhnya.
Pihaknya juga menjelaskan, sejumlah kementerian akan memiliki peran dalam pelaksanaan aturan tersebut sesuai dengan bidang masing-masing. Seperti Menteri UMKM berperan sebagai pengampu.
Sementara itu, Kementerian Perhubungan akan menangani aspek angkutan orang dan pengaturan tarif. Adapun pengaturan terkait layanan pengangkutan barang dan makanan akan menjadi kewenangan Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi).
