Close Menu
WikiParlemen
  • Home
  • MPR
  • DPR
  • DPD
  • Daerah
  • Nasional
  • Peristiwa
  • Polhukam
Populer

BNI Perkuat Jaringan dan Layanan Digital, Perluas Akses Keuangan Nasabah

9 November 2026

Cegah Peredaran Narkoba, Kehadiran Polisi di Tengah Masyarakat Harus Lebih Aktif

3 November 2026

Kedaulatan Rakyat Harus Bermuara pada Keadilan Sosial

3 November 2026
Facebook X (Twitter) Instagram
Trending
  • BNI Perkuat Jaringan dan Layanan Digital, Perluas Akses Keuangan Nasabah
  • Cegah Peredaran Narkoba, Kehadiran Polisi di Tengah Masyarakat Harus Lebih Aktif
  • Kedaulatan Rakyat Harus Bermuara pada Keadilan Sosial
  • Soal Fast Track UU, Baleg DPR Susun RUU Pembentukan Undang-Undang
  • Martin Tumbelaka Soroti Mekanisme Ganti Rugi dalam Pembahasan RUU Perampasan Aset
  • Desy Ratnasari Minta Kualitas Layanan Kesehatan Bagi Masyarakat Ditingkatkan
  • UU Perampasan Aset Bisa Rampas Harta Kasus Investasi Bodong
  • Komisi IV DPR Desak Hukuman Bagi Korporasi Terlibat Karhutla Diperberat
Jumat, November 13
WikiParlemenWikiParlemen
  • Home
  • MPR
  • DPR
  • DPD
  • Daerah
  • Nasional
  • Peristiwa
  • Polhukam
Login
WikiParlemen
Beranda » Pengaturan Ekosistem Transportasi Daring Akan Dibahas Lewat Regulasi Tersendiri

Pengaturan Ekosistem Transportasi Daring Akan Dibahas Lewat Regulasi Tersendiri

redaksiBy redaksi7 Oktober 2026Updated:3 November 2026 DPR Tidak ada komentar1 Min Read
Share
Facebook Twitter LinkedIn Pinterest Email

Wakil Ketua DPR RI Cucun Ahmad Syamsurijal, mengatakan pengaturan lebih spesifik mengenai ekosistem transportasi daring yang mengatur hubungan kemitraan antara pengemudi ojek online (ojol) dan perusahaan aplikator akan dibahas melalui regulasi tersendiri.

Karena menurutnya, relasi antara pengemudi dan perusahaan aplikasi tidak serta-merta dapat dikategorikan sebagai hubungan kerja konvensional antara pekerja dan pemberi kerja, mengingat pengemudi ojol memiliki status sebagai pelaku UMKM yang menjalankan pola kemitraan dengan perusahaan aplikator.

“Regulasi yang lebih spesifik mengenai ekosistem transportasi daring nantinya akan dirumuskan secara terpisah agar tetap mengakomodasi fleksibilitas dan karakteristik pekerjaan berbasis digital,” kata Cucun, dalam keterangan persnya, dikutip Rabu, 7 Oktober 2026.

Ia menilai, penyusunan regulasi khusus tersebut diperlukan untuk memberikan kepastian hukum sekaligus memastikan adanya perlindungan yang adil bagi para pengemudi maupun perusahaan penyedia platform digital.

Oleh sebab itu, kata Cucun, DPR bersama pemerintah berkomitmen mendorong hadirnya payung hukum yang secara khusus mengatur hubungan kemitraan dalam ekosistem platform digital untuk menjawab perkembangan pola kerja berbasis teknologi.

DPR
redaksi

Keep Reading

Cegah Peredaran Narkoba, Kehadiran Polisi di Tengah Masyarakat Harus Lebih Aktif

Kedaulatan Rakyat Harus Bermuara pada Keadilan Sosial

Soal Fast Track UU, Baleg DPR Susun RUU Pembentukan Undang-Undang

Martin Tumbelaka Soroti Mekanisme Ganti Rugi dalam Pembahasan RUU Perampasan Aset

Desy Ratnasari Minta Kualitas Layanan Kesehatan Bagi Masyarakat Ditingkatkan

UU Perampasan Aset Bisa Rampas Harta Kasus Investasi Bodong

Berita Terkini

BNI Perkuat Jaringan dan Layanan Digital, Perluas Akses Keuangan Nasabah

9 November 2026

Cegah Peredaran Narkoba, Kehadiran Polisi di Tengah Masyarakat Harus Lebih Aktif

3 November 2026

Kedaulatan Rakyat Harus Bermuara pada Keadilan Sosial

3 November 2026

Soal Fast Track UU, Baleg DPR Susun RUU Pembentukan Undang-Undang

3 November 2026
Kebijakan JP Moso
© WikiParlemen 2024. Web Design by Aconymous
  • Kebijakan Privasi
  • Pedoman Media Siber
  • Redaksi

Type above and press Enter to search. Press Esc to cancel.

Sign In or Register

Welcome Back!

Login to your account below.

Lost password?