Anggota Pansus RUU tentang Desain Industri DPR RI I Nengah Senantara, mengatakan pengaturan dalam Desain Industri mempertimbangkan skema pelindungan yang paling sesuai bagi pelaku UMKM, khususnya yang berada di wilayah pedesaan.
Salah satu hal yang perlu dikaji ialah penerapan mekanisme pendaftaran atau pencatatan desain. Menurutnya, kewajiban mengikuti tahapan pendaftaran dapat menjadi persoalan bagi UMKM yang memiliki keterbatasan akses dan kemampuan.
“UMKM kita pahami, itu musiman kadang ada, kadang tidak. Nah, kalau ini harus dimasukkan ke tahap pendaftaran, tentu ini banyak kesulitan,” kata I Nengah, dalam keterangan persnya, dikutip Minggu, 27 September 2026.
Selain itu, persoalan akses juga perlu diperhatikan agar mekanisme pelindungan desain tidak semakin menjauhkan UMKM desa dari kepastian hukum. Ia menilai, pelaku UMKM di perdesaan memiliki kondisi dan kemampuan yang berbeda dengan pelaku usaha yang berada di pusat-pusat ekonomi.
“Saya yakin yang namanya UMKM, apalagi yang ada di desa-desa itu, suruh masuk ke tahap pendaftaran, itu jauh dari rakyat,” tegasnya.
Dengan demikian, pihaknya berharap pembahasan RUU Desain Industri dapat menemukan skema yang mampu memberikan pelindungan secara utuh sekaligus tetap realistis bagi UMKM.
