Close Menu
WikiParlemen
  • Home
  • MPR
  • DPR
  • DPD
  • Daerah
  • Nasional
  • Peristiwa
  • Polhukam
Populer

BNI Perkuat Jaringan dan Layanan Digital, Perluas Akses Keuangan Nasabah

9 November 2026

Cegah Peredaran Narkoba, Kehadiran Polisi di Tengah Masyarakat Harus Lebih Aktif

3 November 2026

Kedaulatan Rakyat Harus Bermuara pada Keadilan Sosial

3 November 2026
Facebook X (Twitter) Instagram
Trending
  • BNI Perkuat Jaringan dan Layanan Digital, Perluas Akses Keuangan Nasabah
  • Cegah Peredaran Narkoba, Kehadiran Polisi di Tengah Masyarakat Harus Lebih Aktif
  • Kedaulatan Rakyat Harus Bermuara pada Keadilan Sosial
  • Soal Fast Track UU, Baleg DPR Susun RUU Pembentukan Undang-Undang
  • Martin Tumbelaka Soroti Mekanisme Ganti Rugi dalam Pembahasan RUU Perampasan Aset
  • Desy Ratnasari Minta Kualitas Layanan Kesehatan Bagi Masyarakat Ditingkatkan
  • UU Perampasan Aset Bisa Rampas Harta Kasus Investasi Bodong
  • Komisi IV DPR Desak Hukuman Bagi Korporasi Terlibat Karhutla Diperberat
Kamis, November 12
WikiParlemenWikiParlemen
  • Home
  • MPR
  • DPR
  • DPD
  • Daerah
  • Nasional
  • Peristiwa
  • Polhukam
Login
WikiParlemen
Beranda » DPR Minta Pertamina Amankan Pasokan BBM Rakyat Pascaledakan Depo Plumpang

DPR Minta Pertamina Amankan Pasokan BBM Rakyat Pascaledakan Depo Plumpang

redaksiBy redaksi4 Maret 2023 DPR Tidak ada komentar2 Mins Read
Share
Facebook Twitter LinkedIn Pinterest Email

Anggota Komisi VII DPR RI Mulyanto meminta Pertamina tetap dapat menyediakan pasokan BBM bagi masyarakat. Ia percaya Pertamina memiliki rencana kerja cadangan (contigency plan). 

Contigency plan tersebut harus memungkinkan pelayanan pengadaan BBM tetap berjalan meskipun terjadi musibah kebakaran di depo Plumpang.

“Pertamina perlu mengambil langkah untuk menutupi kekurangan pasokan distribusi BBM dan gas di wilayah Jabodetabek agar kegiatan ekonomi masyarakat lainnya tidak terganggu,” ujar Mulyanto dalam keterangan tertulis yang diterima pada Sabtu (4/3/2023).

Menurutnya, Pertamina harus diberi kesempatan untuk menyelesaikan permasalahan kebakaran terlebih dahulu.

Sebab, hal itu lebih penting karena menyangkut keamanan dan keselamatan orang-orang yang ada di kawasan depo dan lingkungan masyarakat sekitar.

“Kita jangan berpolemik dulu tentang penyebab kebakaran. Masalah itu bisa kita bicarakan setelah kebakaran diselesaikan dan penanganan korban sudah dituntaskan,” imbuh Politisi Fraksi PKS ini.

Untuk menghindari kejadian serupa, Mulyanto minta Pertamina segera melakukan audit keamanan di semua depo dan kilang BBM.

Ia menyebut kebakaran di depo dan kilang BBM Pertamina termasuk sering terjadi. Karena itu proses pemeriksaan dan pengawasan perlu ditingkatkan.

Apalagi kondisi cuaca belakangan ini sering hujan disertai kilat dan petir sehingga bisa menyebabkan kebakaran di kilang-kilang minyak. 

“Pertamina harus sungguh-sungguh melakukan penelitian untuk mengetahui kondisi setiap depo dan kilang yang dimiliki sehingga dapat dilakukan mitigasi dan pencegahan di masa-masa mendatang,” ujar Mulyanto.

Ia minta pemeriksaan depo dan kilang BBM dilakukan secara berkala. Bagi fasilitas depo dan kilang BBM yang sudah tua harus diaudit secara komprehensif.

“Langkah mitigasi dan pencegahan yang diambil dari kasus sebelumnya menjadi penting. Ini harus menjadi perhatian serius pertamina,” tegas Mulyanto.

DPR
redaksi

Keep Reading

Cegah Peredaran Narkoba, Kehadiran Polisi di Tengah Masyarakat Harus Lebih Aktif

Kedaulatan Rakyat Harus Bermuara pada Keadilan Sosial

Soal Fast Track UU, Baleg DPR Susun RUU Pembentukan Undang-Undang

Martin Tumbelaka Soroti Mekanisme Ganti Rugi dalam Pembahasan RUU Perampasan Aset

Desy Ratnasari Minta Kualitas Layanan Kesehatan Bagi Masyarakat Ditingkatkan

UU Perampasan Aset Bisa Rampas Harta Kasus Investasi Bodong

Berita Terkini

BNI Perkuat Jaringan dan Layanan Digital, Perluas Akses Keuangan Nasabah

9 November 2026

Cegah Peredaran Narkoba, Kehadiran Polisi di Tengah Masyarakat Harus Lebih Aktif

3 November 2026

Kedaulatan Rakyat Harus Bermuara pada Keadilan Sosial

3 November 2026

Soal Fast Track UU, Baleg DPR Susun RUU Pembentukan Undang-Undang

3 November 2026
Kebijakan JP Moso
© WikiParlemen 2024. Web Design by Aconymous
  • Kebijakan Privasi
  • Pedoman Media Siber
  • Redaksi

Type above and press Enter to search. Press Esc to cancel.

Sign In or Register

Welcome Back!

Login to your account below.

Lost password?