Close Menu
WikiParlemen
  • Home
  • MPR
  • DPR
  • DPD
  • Daerah
  • Nasional
  • Peristiwa
  • Polhukam
Populer

BNI Perkuat Jaringan dan Layanan Digital, Perluas Akses Keuangan Nasabah

9 November 2026

Cegah Peredaran Narkoba, Kehadiran Polisi di Tengah Masyarakat Harus Lebih Aktif

3 November 2026

Kedaulatan Rakyat Harus Bermuara pada Keadilan Sosial

3 November 2026
Facebook X (Twitter) Instagram
Trending
  • BNI Perkuat Jaringan dan Layanan Digital, Perluas Akses Keuangan Nasabah
  • Cegah Peredaran Narkoba, Kehadiran Polisi di Tengah Masyarakat Harus Lebih Aktif
  • Kedaulatan Rakyat Harus Bermuara pada Keadilan Sosial
  • Soal Fast Track UU, Baleg DPR Susun RUU Pembentukan Undang-Undang
  • Martin Tumbelaka Soroti Mekanisme Ganti Rugi dalam Pembahasan RUU Perampasan Aset
  • Desy Ratnasari Minta Kualitas Layanan Kesehatan Bagi Masyarakat Ditingkatkan
  • UU Perampasan Aset Bisa Rampas Harta Kasus Investasi Bodong
  • Komisi IV DPR Desak Hukuman Bagi Korporasi Terlibat Karhutla Diperberat
Jumat, November 13
WikiParlemenWikiParlemen
  • Home
  • MPR
  • DPR
  • DPD
  • Daerah
  • Nasional
  • Peristiwa
  • Polhukam
Login
WikiParlemen
Beranda » DPR Dorong Kolaborasi Antara Pemda dan Kementrian Untuk Dunia Pendidikan

DPR Dorong Kolaborasi Antara Pemda dan Kementrian Untuk Dunia Pendidikan

redaksiBy redaksi19 Februari 2023Updated:22 Februari 2023 DPR Tidak ada komentar2 Mins Read
Share
Facebook Twitter LinkedIn Pinterest Email

Wakil Ketua Komisi X DPR RI Hetifah Sjaifudian mendorong kolaborasi antara Kemendikbudristek, Kemenpan RB, Kemendagri dan juga kementerian terkait untuk memenuhi kompetensi guru.

Termasuk penerapan kurikulum ‘Merdeka Belajar’ yang lebih komprehensif, kesejahteraan guru serta penyelenggaraan pendidikan vokasi yang saat ini masih terkendala.

“Seperti yang kita tahu bahwa pendidikan vokasi akan banyak guru yang sudah akan pensiun. Ya kita tentunya harus mengantisipasi itu padahal sekarang pendidikan vokasi inikan sedang digencarkan jadi ada harapan nanti mungkin bukan hanya Kemendikbudristek ya, tapi juga harus di dorong oleh Kemenpan RB yang di support oleh Kemendagri dan berbagai Kementerian terkait lainnya. Agar upaya kita untuk. memenuhi kebutuhan bisa terpenuhi,” jelas Politisi Partai Golkar tersebut seusai memimpin Kunjungan Kerja Reses masa Sidang III tahun 2022-2023 di Palembang, Sumatera Selatan, yang dikutip pada Minggu (19/2/2023).

Hetifah juga menekankan bahwa dalam proses pengangkatan guru honorer menjadi PPPK saat ini masih terkendala beberapa masalah.

Bukan hanya di Sumatera Selatan saja, tapi di daerah-daerah lain dan akan menjadi bahan pertimbangan untuk perbaikan kebijakan di tahun 2023.

 “Dalam praktiknya ada beberapa permasalahan atau hal-hal yang belum tuntas. Misalnya tadi sudah memenuhi passing grade tapi masih belum diangkat menjadi PPPK dan sebagainya. Inilah yang menjadi masukan bagi kami Komisi X tentu saja selain dari Sumatera Selatan ini kita juga akan kompilasi berbagai persoalan dari daerah-daerah lain dan menjadi bahan pertimbangan kami untuk memperbaiki kebijakan di Tahun 2023,” terang Hetifah.

Legislator Dapil Kaltim itu berharap sinergi antara Pemerintah dengan DPRD dan juga Dinas terkait dalam membangun sektor Pendidikan terus ditingkatkan untuk mencapai target yang diharapkan.

Selain itu, kunjungan kali ini juga membicarakan soal perpustakaan yang berkaitan dengan dinas pendidikan. Ia pun mendorong agar sinergi dan kolaborasi diutamakan dalam memajukan perpustakaan tersebut.

 “Dan kami juga tentunya senang tadi melihat pemerintah daerah juga cukup konkrit ya misalnya membangun sekolah pertama anak-anak yang kurang mampu, kemudian juga memberikan mereka beasiswa bahkan asrama lalu talenta-talenta mereka di asah ini juga bisa menjadi masukan bagi pusat bagaimana memanage talenta kita yang mungkin selama ini kurang diperhatikan, khususnya mereka yang berasal dari keluarga kurang mampu,” tutupnya.

DPR
redaksi

Keep Reading

Cegah Peredaran Narkoba, Kehadiran Polisi di Tengah Masyarakat Harus Lebih Aktif

Kedaulatan Rakyat Harus Bermuara pada Keadilan Sosial

Soal Fast Track UU, Baleg DPR Susun RUU Pembentukan Undang-Undang

Martin Tumbelaka Soroti Mekanisme Ganti Rugi dalam Pembahasan RUU Perampasan Aset

Desy Ratnasari Minta Kualitas Layanan Kesehatan Bagi Masyarakat Ditingkatkan

UU Perampasan Aset Bisa Rampas Harta Kasus Investasi Bodong

Berita Terkini

BNI Perkuat Jaringan dan Layanan Digital, Perluas Akses Keuangan Nasabah

9 November 2026

Cegah Peredaran Narkoba, Kehadiran Polisi di Tengah Masyarakat Harus Lebih Aktif

3 November 2026

Kedaulatan Rakyat Harus Bermuara pada Keadilan Sosial

3 November 2026

Soal Fast Track UU, Baleg DPR Susun RUU Pembentukan Undang-Undang

3 November 2026
Kebijakan JP Moso
© WikiParlemen 2024. Web Design by Aconymous
  • Kebijakan Privasi
  • Pedoman Media Siber
  • Redaksi

Type above and press Enter to search. Press Esc to cancel.

Sign In or Register

Welcome Back!

Login to your account below.

Lost password?