Close Menu
WikiParlemen
  • Home
  • MPR
  • DPR
  • DPD
  • Daerah
  • Nasional
  • Peristiwa
  • Polhukam
Populer

BNI Perkuat Jaringan dan Layanan Digital, Perluas Akses Keuangan Nasabah

9 November 2026

Cegah Peredaran Narkoba, Kehadiran Polisi di Tengah Masyarakat Harus Lebih Aktif

3 November 2026

Kedaulatan Rakyat Harus Bermuara pada Keadilan Sosial

3 November 2026
Facebook X (Twitter) Instagram
Trending
  • BNI Perkuat Jaringan dan Layanan Digital, Perluas Akses Keuangan Nasabah
  • Cegah Peredaran Narkoba, Kehadiran Polisi di Tengah Masyarakat Harus Lebih Aktif
  • Kedaulatan Rakyat Harus Bermuara pada Keadilan Sosial
  • Soal Fast Track UU, Baleg DPR Susun RUU Pembentukan Undang-Undang
  • Martin Tumbelaka Soroti Mekanisme Ganti Rugi dalam Pembahasan RUU Perampasan Aset
  • Desy Ratnasari Minta Kualitas Layanan Kesehatan Bagi Masyarakat Ditingkatkan
  • UU Perampasan Aset Bisa Rampas Harta Kasus Investasi Bodong
  • Komisi IV DPR Desak Hukuman Bagi Korporasi Terlibat Karhutla Diperberat
Kamis, November 12
WikiParlemenWikiParlemen
  • Home
  • MPR
  • DPR
  • DPD
  • Daerah
  • Nasional
  • Peristiwa
  • Polhukam
Login
WikiParlemen
Beranda » DPR Minta Kemensos Update Data Penerima Bansos

DPR Minta Kemensos Update Data Penerima Bansos

redaksiBy redaksi8 Februari 2023Updated:1 Maret 2023 DPR Tidak ada komentar2 Mins Read
Share
Facebook Twitter LinkedIn Pinterest Email

Anggota Komisi VIII DPR RI John Kenedy Azis menyarankan pada Kementerian Sosial (Kemensos) agar melakukan update terhadap rekening penerima bantuan sosial mengingat banyaknya bantuan yang masih tertahan di bank yang tergabung dalam Himpunan Bank Milik Negara (Himbara).

Menurutnya, hal ini harus segera disikapi oleh Kemensos karena masalahnya selalu terulang dan bantuan anggaran yang diberikan menjadi tidak tepat sasaran.

”Untuk itu saya tadi mengusulkan supaya dilakukan update, diganti rekeningnya supaya permasalahan itu tidak terjaga lagi sebab dana tertahan tersebut itu sudah lama ya sudah mungkin sudah tahunan sebelum Bu Risma jadi menteri permasalahan itu sudah ada dan hari ini kita juga masih mendengar hal itu,” jelas John dalam rapat kerja Komisi VIII dengan Kemensos di Gedung Nusantara II, Senayan, Jakarta yang dikutip pada Rabu (8/2/2023).

Menurutnya, masalah ini tidak bisa dibiarkan terus berlarut dan harus segera dicarikan solusinya. John kemudian mengusulkan untuk melakukan kajian dan memanfaatkan data dari Kemensos untuk melakukan updating penerima bantuan. ”Saya yakin data yang ada di Kemensos sudah tercatat dengan rapih, kalau kita lakukan updating terhadap rekeningnya, otomatis bantuan yang tidak tepat sasaran tidak akan terkirim lagi,” sambung Politisi Fraksi Partai Golkar ini.

Lebih lanjut, updating ini dijelaskan John, bisa dilakukan kepada rekening penerima yang statusnya sudah tidak berhak mendapatkan bantuan lagi seperti meninggal, pindah, atau status ekonominya sudah membaik. Meski demikian, sejauh ini, John mengapresiasi dan menilai penyaluran bantuan sudah berjalan dengan baik.

”Kita sudah mendengar secara jelas tahapan-tahapan bantuan sosial ke mana, bagaimana penyalurannya, penyalurannya itu ada yang melalui pos, ada yang melalui Bank Himbara. Menurut hemat saya, bahwa penyalurannya itu sudah sesuai, sudah sesuai, Walaupun memang masih ada permasalahan-permasalahan Seperti dana yang tertahan di beberapa Bank yang tidak disalurkan kepada orang yang berhak,” tutupnya.

DPR
redaksi

Keep Reading

Cegah Peredaran Narkoba, Kehadiran Polisi di Tengah Masyarakat Harus Lebih Aktif

Kedaulatan Rakyat Harus Bermuara pada Keadilan Sosial

Soal Fast Track UU, Baleg DPR Susun RUU Pembentukan Undang-Undang

Martin Tumbelaka Soroti Mekanisme Ganti Rugi dalam Pembahasan RUU Perampasan Aset

Desy Ratnasari Minta Kualitas Layanan Kesehatan Bagi Masyarakat Ditingkatkan

UU Perampasan Aset Bisa Rampas Harta Kasus Investasi Bodong

Berita Terkini

BNI Perkuat Jaringan dan Layanan Digital, Perluas Akses Keuangan Nasabah

9 November 2026

Cegah Peredaran Narkoba, Kehadiran Polisi di Tengah Masyarakat Harus Lebih Aktif

3 November 2026

Kedaulatan Rakyat Harus Bermuara pada Keadilan Sosial

3 November 2026

Soal Fast Track UU, Baleg DPR Susun RUU Pembentukan Undang-Undang

3 November 2026
Kebijakan JP Moso
© WikiParlemen 2024. Web Design by Aconymous
  • Kebijakan Privasi
  • Pedoman Media Siber
  • Redaksi

Type above and press Enter to search. Press Esc to cancel.

Sign In or Register

Welcome Back!

Login to your account below.

Lost password?