Anggota Komisi II DPR RI Ahmad Irawan mengungkapkan jumlah anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU) diusulkan bertambah menjadi sembilan orang dari sebelumnya tujuh anggota.
Irawan mengatakan usulan itu merupakan bagian dari evaluasi penyelenggaraan pemilu sebelumnya dan direncanakan masuk revisi Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (RUU Pemilu).
“KPU RI cuma tujuh (anggota) itu kurang memadai makanya kami mau rasionalisasi, tetapi tentu berdasarkan asesmen kebutuhan penyelenggaraannya. Di dalam hasil evaluasi itu, KPU RI ada penambahan dari tujuh bisa sembilan,” kata Irawan saat dikonfirmasi, Jakarta, Sabtu, 24 Oktober 2026.
Penambahan jumlah anggota KPU berangkat dari evaluasi penyelenggaraan pemilu serentak sebelumnya. Jumlah tujuh anggota dinilai tidak memadai untuk keseluruhan penyelenggaraan pemilu sehingga harus ditambah.
Penambahan dimaksud juga mempertimbangkan aspek manajemen penyelenggaraan pemilu serta beban kerja tiap-tiap anggota.
Irawan mengatakan kompleksitas tugas penyelenggara pemilu tidak hanya terjadi pada saat pemungutan dan penghitungan suara, tetapi juga ketika tahap persiapan. Dalam tahapan itu, kata dia, komisioner KPU harus bersiaga, baik di daerah maupun pusat.
“Persiapan itu kadang kala mereka mengurusi masalah-masalah di daerah, tetapi di Jakarta kosong. Tentu kan harus membutuhkan yang selalu standby (siaga) di kantor. Jadi, itu sebenarnya lebih kepada manajemen penyelenggaraan pemilu,” katanya.
Selain KPU, jumlah anggota Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) RI juga direncanakan bertambah, yakni dari lima menjadi tujuh atau sembilan orang.
Namun, Irawan menekankan usulan tersebut masih sebatas naskah akademik dan draf RUU Pemilu. Pembahasan masih bersifat dinamis dan Panitia Kerja (Panja) RUU Pemilu akan menelaahnya bersama berbagai pihak, termasuk lembaga negara dan akademisi.
“Terkait dengan hal-hal tersebut kami kan harus mendapatkan masukan dari publik sebagai wujud meaningful participation (partisipasi bermakna),” kata dia.
