Anggota Komisi IX DPR RI, Saleh Partaonan Daulay, meminta agar pernyataan dari Menteri Kesehatan (Menkes) terkait bisnis Surat Izin Praktik (SIP) dokter dan Surat Tanda Registrasi (STR) untuk diusut, ditelusuri, dan didalami.
Pasalnya, nilai rupiah yang disampaikan sangat fantastis. Karena dalam setahun diperkirakan terdapat Rp 430 miliar biaya pengurusan izin, ditambah adanya sejumlah persyaratan lain, termasuk biaya dari 250 Satuan Kredit Partisipasi (SKP).
“Selama ini, masyarakat mungkin tidak mengetahui ini. Bahkan, DPR pun sepertinya tidak mengetahuinya secara detail. Di sini peran Menkes menjadi penting. Sebab, beliau berani menyampaikannya secara terbuka,” kata Saleh, dikutip Rabu 22 Maret 2023.
Menurutnya, izin praktik dan tanda registrasi yang mahal tersebut dapat berimplikasi luas. Paling tidak di hilir nanti akan menyebabkan biaya pelayanan kesehatan yang tinggi. Akibatnya, masyarakat yang dituntut untuk membayarnya.
“Masalah lain, dana besar yang terkumpul tersebut tidak jelas peruntukannya. Institusi yang mengelola perizinan ini tidak pernah menjelaskan kepada publik. Dengan pernyataan Pak Menkes ini, diyakini akan semakin banyak pertanyaan seputar hal itu,” ungkapnya.
Okeh karena itu, kata Saleh, DPR akan mendukung Menkes untuk membuka masalah tersebut ke publik, agar pelayanan kesehatan semakin baik, dan dokter-dokter yang melayani harus mereka yang lahir dan tumbuh secara genuine sebagai pekerja kemanusiaan.
