Close Menu
WikiParlemen
  • Home
  • MPR
  • DPR
  • DPD
  • Daerah
  • Nasional
  • Peristiwa
  • Polhukam
Populer

BNI Perkuat Jaringan dan Layanan Digital, Perluas Akses Keuangan Nasabah

9 November 2026

Cegah Peredaran Narkoba, Kehadiran Polisi di Tengah Masyarakat Harus Lebih Aktif

3 November 2026

Kedaulatan Rakyat Harus Bermuara pada Keadilan Sosial

3 November 2026
Facebook X (Twitter) Instagram
Trending
  • BNI Perkuat Jaringan dan Layanan Digital, Perluas Akses Keuangan Nasabah
  • Cegah Peredaran Narkoba, Kehadiran Polisi di Tengah Masyarakat Harus Lebih Aktif
  • Kedaulatan Rakyat Harus Bermuara pada Keadilan Sosial
  • Soal Fast Track UU, Baleg DPR Susun RUU Pembentukan Undang-Undang
  • Martin Tumbelaka Soroti Mekanisme Ganti Rugi dalam Pembahasan RUU Perampasan Aset
  • Desy Ratnasari Minta Kualitas Layanan Kesehatan Bagi Masyarakat Ditingkatkan
  • UU Perampasan Aset Bisa Rampas Harta Kasus Investasi Bodong
  • Komisi IV DPR Desak Hukuman Bagi Korporasi Terlibat Karhutla Diperberat
Sabtu, November 14
WikiParlemenWikiParlemen
  • Home
  • MPR
  • DPR
  • DPD
  • Daerah
  • Nasional
  • Peristiwa
  • Polhukam
Login
WikiParlemen
Beranda ยป Anggota DPR: Keselamatan Pasien Adalah Hal yang Utama

Anggota DPR: Keselamatan Pasien Adalah Hal yang Utama

redaksiBy redaksi8 Maret 2023Updated:9 Maret 2023 DPR Tidak ada komentar2 Mins Read
Share
Facebook Twitter LinkedIn Pinterest Email

Kasus ibu hamil asal Kabupaten Subang, Jabar, Kurnaesih (39), yang meninggal setelah ditolak RSUD Ciereng mendapat sorotan Anggota Komisi IX DPR RI Putih Sari.

Ia menilai, kejadian tersebut menunjukkan sistem pelayanan kesehatan di Indonesia yang masih bermasalah.

“Tidak ada faskes apalagi rumah sakit yang menolak pasien dalam kondisi darurat. Keselamatan pasien adalah hal yang utama,” kata Putih Sari kepada wartawan, Selasa (7/3/2023).

Politisi Partai Gerindra ini menyayangkan alasan yang disampaikan RSUD Ciereng yang menyatakan kamar penuh, karena setiap rumah sakit harusnya mengutamakan prinsip kedaruratan pasien. 

“Rumah sakit tidak boleh menolak pasien dalam kondisi kritis, karena mereka seharusnya menjalankan tata laksana pelayanan kedaruratan pasien dulu baru merujuk ke faskes lain,” kata Putih. Ia meminta Kementerian Kesehatan segera mengevaluasi sistem rujukan di berbagai daerah. 

“Kementerian Kesehatan harus berbenah terhadap Sistem Rujukan Terpadu (SISRUTE), yang infonya sudah beberapa tahun ini berjalan tapi kenapa kejadian pasien ditolak di rumah sakit masih banyak terjadi di daerah? Ini harus dievaluasi segera,” tandas Putih.

Ia juga mendorong Kemenkes memberikan sanksi terhadap RSUD atau daerah yang tidak menjalankan pelayanan kesehatan dengan baik. 

Sebelumnya diberitakan, Ibu hamil bernama Kurniasih meninggal dunia setelah diduga ditolak RSUD Ciereng, Subang, saat membutuhkan penanganan medis pada Kamis, 16 Februari 2023.

Diketahui Juju Junaedi, suami Kurnaesih, sempat membawa sang istri ke ruangan Instalasi Gawat Darurat (IGD) RSUD Ciereng Subang.

Tetapi, kondisi Kurnaesih yang mengalami demam dan kejang-kejang mengharuskannya mendapatkan perawatan intensif sehingga harus dipindah ke ruangan PONEK (pelayanan gawat darurat bagi ibu melahirkan), namun, kata Juju, pihaknya mendapat penolakan.

Juju kemudian berinisiatif membawa Kurnaesih ke Bandung untuk mencari rumah sakit lainnya, tapi Kurnaesih meninggal dunia dalam perjalanan.

DPR
redaksi

Keep Reading

Cegah Peredaran Narkoba, Kehadiran Polisi di Tengah Masyarakat Harus Lebih Aktif

Kedaulatan Rakyat Harus Bermuara pada Keadilan Sosial

Soal Fast Track UU, Baleg DPR Susun RUU Pembentukan Undang-Undang

Martin Tumbelaka Soroti Mekanisme Ganti Rugi dalam Pembahasan RUU Perampasan Aset

Desy Ratnasari Minta Kualitas Layanan Kesehatan Bagi Masyarakat Ditingkatkan

UU Perampasan Aset Bisa Rampas Harta Kasus Investasi Bodong

Berita Terkini

BNI Perkuat Jaringan dan Layanan Digital, Perluas Akses Keuangan Nasabah

9 November 2026

Cegah Peredaran Narkoba, Kehadiran Polisi di Tengah Masyarakat Harus Lebih Aktif

3 November 2026

Kedaulatan Rakyat Harus Bermuara pada Keadilan Sosial

3 November 2026

Soal Fast Track UU, Baleg DPR Susun RUU Pembentukan Undang-Undang

3 November 2026
Kebijakan JP Moso
© WikiParlemen 2024. Web Design by Aconymous
  • Kebijakan Privasi
  • Pedoman Media Siber
  • Redaksi

Type above and press Enter to search. Press Esc to cancel.

Sign In or Register

Welcome Back!

Login to your account below.

Lost password?