Close Menu
WikiParlemen
  • Home
  • MPR
  • DPR
  • DPD
  • Daerah
  • Nasional
  • Peristiwa
  • Polhukam
Populer

BNI Perkuat Jaringan dan Layanan Digital, Perluas Akses Keuangan Nasabah

9 November 2026

Cegah Peredaran Narkoba, Kehadiran Polisi di Tengah Masyarakat Harus Lebih Aktif

3 November 2026

Kedaulatan Rakyat Harus Bermuara pada Keadilan Sosial

3 November 2026
Facebook X (Twitter) Instagram
Trending
  • BNI Perkuat Jaringan dan Layanan Digital, Perluas Akses Keuangan Nasabah
  • Cegah Peredaran Narkoba, Kehadiran Polisi di Tengah Masyarakat Harus Lebih Aktif
  • Kedaulatan Rakyat Harus Bermuara pada Keadilan Sosial
  • Soal Fast Track UU, Baleg DPR Susun RUU Pembentukan Undang-Undang
  • Martin Tumbelaka Soroti Mekanisme Ganti Rugi dalam Pembahasan RUU Perampasan Aset
  • Desy Ratnasari Minta Kualitas Layanan Kesehatan Bagi Masyarakat Ditingkatkan
  • UU Perampasan Aset Bisa Rampas Harta Kasus Investasi Bodong
  • Komisi IV DPR Desak Hukuman Bagi Korporasi Terlibat Karhutla Diperberat
Sabtu, November 14
WikiParlemenWikiParlemen
  • Home
  • MPR
  • DPR
  • DPD
  • Daerah
  • Nasional
  • Peristiwa
  • Polhukam
Login
WikiParlemen
Beranda ยป Komisi VI DPR Tekankan Pentingnya Rencana Mitigasi di Kawasan Rawan

Komisi VI DPR Tekankan Pentingnya Rencana Mitigasi di Kawasan Rawan

redaksiBy redaksi7 Maret 2023 DPR Tidak ada komentar2 Mins Read
Share
Facebook Twitter LinkedIn Pinterest Email

Anggota Komisi VI DPR RI Putu Supadma Rudana menekankan pentingnya rencana mitigasi (mitigation plan) dalam penataan kawasan yang rawan. Setidaknya, tragedi Depo Pertamina Plumpang harus jadi yang terakhir di tanah air.

Seperti belajar dari kesalahan, Putu Supadma berpendapat bahwa terbakarnya depo yang hanya berjarak 1,5 meter dari pemukiman padat penduduk tersebut, Pertamina seharusnya yang bertanggung jawab.

“Harus ada satu rencana mitigasi ke depan dan memang penataannya harus dilakukan kembali. Tentu yang utama Pertamina bertanggung jawab karena Pertamina di kawasan itu ya otomatis memang kondisinya sangat berbahaya atau rawan bencana sebetulnya, karena letaknya di kawasan padat penduduk,” ujar Putu kepada wartawan, di Gedung DPR RI, Selasa (7/3/2023).

Putu mendorong agar kawasan rawan seperti Depo Pertamina Plumpang harus diawasi dengan baik. Sebab, produk yang dikelola Pertamina sendiri sejatinya adalah produk yang beresiko tinggi.

“Yang terpenting adalah standard operational procedure dari Pertamina ini harus dilakukan dengan baik dan maksimal karena mereka mengelola produk yang memang beresiko tinggi,” imbuhnya.

Salah satu yang terpenting, menurut Putu, adalah bagaimana masyarakat yang masih tinggal di sekitar kawasan berbahaya seperti Depo Pertamina Plumpang tersebut harus diberi edukasi terkait emergency action jika terjadi hal-hal yang tidak diinginkan.

“Yang terpenting adalah bagaimana caranya agar selalu disosialisasikan emergency action untuk masyarakatnya karena memang ini kan terletak di kawasan yang sangat berbahaya,” tegasnya. 

Selain itu, Politisi Fraksi Partai Demokrat ini juga mendukung langkah-langkah konkret apapun nantinya yang akan dilakukan. Baik opsi relokasi masyarakat atau pemindahan depo, asalkan langkah yang diambil adalah untuk keamanan masyarakat sekitar.

“Jika seandainya deponya harus pindah ya itu harus dilakukan, tapi kalau ke depan relokasi juga menjadi opsi karena situasi yang penting juga menyangkut distribusi kan tapi relokasi itu penting juga. Tentu pemerintah kita berharap Pemerintah DKI, Pemerintah Indonesia juga fokus bagaimana agar merelokasi masyarakat yang ada di situ,” jelasnya.

Terakhir, Putu juga menyampaikan bela sungkawa yang sedalam-dalamnya kepada seluruh korban yang terdampak musibah tersebut. Pihaknya juga berharap kejadian serupa tidak terjadi lagi.

“Jadikanlah (kejadian kebakaran Depo Plumpang) adalah bencana terakhir ya dalam hubungannya dengan Pertamina, tentu kita berharap ke depan agar tidak terjadi lagi kondisi seperti ini,” harapnya.

DPR Putu Supadma
redaksi

Keep Reading

Cegah Peredaran Narkoba, Kehadiran Polisi di Tengah Masyarakat Harus Lebih Aktif

Kedaulatan Rakyat Harus Bermuara pada Keadilan Sosial

Soal Fast Track UU, Baleg DPR Susun RUU Pembentukan Undang-Undang

Martin Tumbelaka Soroti Mekanisme Ganti Rugi dalam Pembahasan RUU Perampasan Aset

Desy Ratnasari Minta Kualitas Layanan Kesehatan Bagi Masyarakat Ditingkatkan

UU Perampasan Aset Bisa Rampas Harta Kasus Investasi Bodong

Berita Terkini

BNI Perkuat Jaringan dan Layanan Digital, Perluas Akses Keuangan Nasabah

9 November 2026

Cegah Peredaran Narkoba, Kehadiran Polisi di Tengah Masyarakat Harus Lebih Aktif

3 November 2026

Kedaulatan Rakyat Harus Bermuara pada Keadilan Sosial

3 November 2026

Soal Fast Track UU, Baleg DPR Susun RUU Pembentukan Undang-Undang

3 November 2026
Kebijakan JP Moso
© WikiParlemen 2024. Web Design by Aconymous
  • Kebijakan Privasi
  • Pedoman Media Siber
  • Redaksi

Type above and press Enter to search. Press Esc to cancel.

Sign In or Register

Welcome Back!

Login to your account below.

Lost password?