Anggota DPR RI dari Fraksi Partai NasDem Irma Suryani Chaniago menyoroti sikap pemerintah daerah di Kalimantan Tengah (Kalteng) dan Sumatra Selatan (Sumsel) dalam menangani kebakaran hutan dan lahan (karhutla).
Dia mempertanyakan belum ditetapkannya status bencana di tengah dampak kebakaran dan asap yang mengancam kesehatan masyarakat.
Irma mengaku heran dengan sikap gubernur di kedua provinsi tersebut yang dinilainya belum menunjukkan respons memadai terhadap kondisi karhutla. Dia menilai dampak kebakaran yang semakin mengkhawatirkan seharusnya diikuti langkah penanganan yang lebih serius.
“Saya bingung dengan para gubernur yang wilayahnya terdampak karhutla. Kalteng sudah berwarna jingga, tetapi gubernurnya tenang-tenang saja. Sumsel juga,” kata Irma dalam keterangannya, Jakarta, Sabtu, 17 Oktober 2026.
Dia juga mengkritik pernyataan yang membedakan karhutla dengan asap. Menurutnya, asap merupakan salah satu dampak dari kebakaran hutan dan lahan sehingga keduanya tidak dapat dipisahkan dalam upaya penanganan bencana.
“Kalau tidak ada karhutla, mana mungkin ada asap!” tegas anggota Komisi IX DPR ini.
Irma turut mempertanyakan belum ditetapkannya status kejadian luar biasa (KLB) di wilayah yang terdampak. Bagi dia, pemerintah harus segera mengambil langkah konkret untuk melindungi masyarakat, terutama mereka yang mengalami gangguan kesehatan akibat paparan asap.
Dia menegaskan masyarakat terdampak membutuhkan bantuan dan akses pelayanan kesehatan yang memadai. Kondisi tersebut, kata dia, semakin memprihatinkan karena banyak masyarakat penerima bantuan iuran (PBI) BPJS Kesehatan yang kepesertaannya dinonaktifkan.
“Ini masyarakat yang terdampak sangat membutuhkan bantuan agar kesehatannya tidak terganggu. Banyak penerima bantuan iuran BPJS yang dinonaktifkan lagi. Kondisi ini makin memperburuk masyarakat rentan dalam mengakses pelayanan kesehatan publik,” ujar Legislator dapil Sumsel II ini.
Irma meminta Kementerian Kesehatan (Kemenkes) memberikan perhatian terhadap warga terdampak, sementara Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) diminta segera mengambil langkah untuk mengatasi kebakaran agar asap tidak terus mengancam kesehatan masyarakat.
“Minimal Kemenkes mengurus rakyat terdampak dan BNPB segera menangani api agar tidak terus membuat rakyat sesak napas,” kata anggota BURT DPR ini.
Lebih lanjut, Irma menyoroti dugaan penyalahgunaan anggaran sebagai salah satu faktor yang menurutnya dapat menghambat penyelesaian persoalan karhutla. Dia juga menyinggung kebijakan efisiensi transfer ke daerah (TKD) yang dinilainya berpotensi memengaruhi kemampuan pemerintah daerah dalam melakukan penanganan.
Menurut Irma, persoalan karhutla tidak seharusnya hanya dianggap sebagai fenomena alam. Ia menilai perlu ada penelusuran terhadap penyebab kebakaran, termasuk kemungkinan adanya unsur kesengajaan maupun kelalaian dari pihak-pihak yang bertanggung jawab.
“Rakyat sudah jadi korban, belajarlah bertanggung jawab dan ini bukan fenomena alam! Ini tindakan biadab dari oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab. Harusnya ada pelakunya dan ada tindakan hukumnya!” tegas Irma.
