Anggota Komisi II DPR RI Deddy Yevri Hanteru Sitorus, mengatakan ketimpangan pembangunan di wilayah kepulauan dan pulau-pulau terluar masih membutuhkan perhatian khusus dari pemerintah pusat.
Menurutnya, upaya mengatasi ketertinggalan daerah kepulauan perlu disertai kebijakan afirmatif, termasuk dukungan anggaran yang lebih besar untuk pembangunan infrastruktur.
Salah satu upaya yang tengah digodok DPR RI adalah pembentukan Undang-Undang Kepulauan, yang diharapkan dapat menjadi landasan untuk memperkuat pembangunan dan pemerataan kesejahteraan masyarakat di wilayah tersebut.
“Kita sedang menggodok yang namanya Undang-Undang Kepulauan,” kata Deddy, dalam keterangan persnya, dikutip Rabu, 14 Oktober 2026.
“Cuma nanti tergantung pemerintah kalau misalnya kita mendorong agar ada affirmative action dengan memberikan budget lebih untuk pembangunan infrastruktur dan keadilan daerah perbatasan, pulau terluar, ya jangan sampai pemerintahnya nolak,” imbuhnya.
Ia menilai, tanpa dukungan kebijakan dan alokasi anggaran yang memadai, wilayah kepulauan dan pulau-pulau terpencil akan terus menghadapi kesulitan untuk mengejar ketertinggalan pembangunan.
“Kalau enggak, enggak pernah kekejar itu, mereka akan selalu tertinggal,” ungkapnya.
