Ketua Komisi XI DPR RI Mukhamad Misbakhun, menyoroti rendahnya capaian penerimaan pajak di Jawa Barat. Menurutnya, hal itu merupakan tantangan bersama yang harus diselesaikan dengan mengidentifikasi akar masalah secara terbuka.
Pasalnya, penerimaan pajak Jawa Barat baru mencapai sekitar Rp77 triliun dari target Rp122 triliun per 30 September 2026, atau sekitar 63 persen, padahal waktu yang tersisa hingga akhir tahun hanya tiga bulan.
“Ini bukan persoalan DJP saja, bukan. Ini persoalan kita bersama. Kita harus menyampaikan dengan hati yang terbuka, ini persoalannya di mana?” kata Misbakhun, dalam keterangan persnya, Senin, 12 Oktober 2026.
Pihaknya menilai, evaluasi perlu diarahkan pada penyebab belum optimalnya penerimaan pajak, bukan sekadar meminta otoritas pajak meningkatkan capaian menjelang akhir tahun.
Di samping itu, kata Misbakhun, pertumbuhan ekonomi dan produk domestik bruto (PDB) yang meningkat belum diikuti kenaikan rasio pajak secara sepadan. Sehingga kondisi tersebut perlu ditelaah untuk mengetahui potensi penerimaan yang belum tergarap secara optimal.
“Pertumbuhan ekonomi kita selalu naik, tapi tidak sinkron dengan pertumbuhan tax ratio kita. Pertumbuhan penerimaan pajak naik, tapi tidak menaikkan tax ratio kita. PDB naik. Ini kita cari deltanya, ke mana hilangnya?” ungkapnya.
Oleh sebab itu, ia meminta Kementerian Keuangan berani mengevaluasi pendekatan yang selama ini digunakan dan merumuskan solusi berdasarkan persoalan mendasar. Sementara DPR RI akan mendukung kebutuhan regulasi apabila perubahan kebijakan memang memerlukannya.
