Anggota Komisi VII DPR RI Abdul Kadir Karding mendorong peningkatan teknologi yang memadai untuk diterapkan sebagai upaya pencegahan, agar bencana kebakaran di Depo Pertamina Plumpang tidak terjadi lagi.
Selain tentunya kesadaran yang tinggi bahwa depo bahan bakar ini merupakan sesuatu yang sensitif atas ledakan sehingga butuh antisipasi lebih.
“Kita mendorong (untuk) melakukan pengecekan. Apakah dia sudah menggunakan alat deteksi atau teknologi tinggi untuk mendeteksi getaran atau goncangan seperti deteksi petir, deteksi gas, kemudian apakah katupnya itu sudah betul-betul yang standar tropis karena kan rata-rata alat deteksi itu kan yang buat orang-orang yang berada di subtropics sementara Kita di tropis. Biasanya tekanan lebih tinggi. Apakah semuanya sudah dipastikan dan disesuaikan?. Oleh karenanya perlu teknologi yang betul-betul bagus dan memadai sebagai upaya pencegahan,” ujar Abdul Kadir saat meninjau Depo Pertamina Plumpang, Jakarta, Selasa (7/3/2023).
Dijelaskannya, sejauh ini pihaknya memang masih menunggu hasil investigasi dari pihak berwenang, untuk dijadikan pernyataan resmi kepada publik. Sehingga bisa ditentukan langkah ke depannya.
Pasalnya, sejauh ini langkah atau solusi jangka pendek atas kasus ini telah dilakukan Pertamina dengan baik, yakni penanganan korban atau masyarakat yang menjadi korban serta terdampak ledakan depo tersebut.
“Kita masih melihat hasil investigasi secara menyeluruh dan independen itu nanti apa hasilnya, dari sisi bahannya, dari sisi manajemennya, dari sisi teknis operasionalnya, nanti kita lihat. (Kemudian) kita lihat apa yang harus kita perbaiki. Menurut saya yang bijak seperti itu. Tidak bisa kita (menunjuk) salahnya ini, ini salahnya itu. Ya, semua bertanggung jawab,” tambahnya.
Sejauh ini menurut Legislator Fraksi PKB ini ada dua opsi yang ditawarkan oleh pemerintah, yaitu dengan relokasi atau dengan pembuatan buffer zone (zona pembatas).
Mengenai wacana relokasi warga di sekitar Depo Plumpang sendiri, dirinya menyatakan kalaupun hal itu harus dilakukan, ia berharap tidak banyak.
Menurutnya, wacana relokasi warga merupakan hal yang harus didiskusikan langsung dengan masyarakat karena menyangkut aspek sosial.
Sementara pembuatan zona pembatas menjadi solusi jangka menengah yang menurutnya lebih baik. Zona pembatas ini merupakan batas area yang memisahkan area kilang minyak dengan pemukiman warga atau masyarakat.
