Penulis: redaksi

Wakil Ketua Komisi X DPR RI MY Esti Wijayanti meminta pemerintah menyusun peta jalan atau roadmap dari pelaksanaan putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 3/PUU-XXII/2024 terkait pendidikan dasar gratis di sekolah negeri maupun swasta. “Sedang kita minta membuatkan roadmap untuk menyusun langkah strategis tahapan-tahapan di dalam melaksanakan putusan MK,” kata Esti di Kompleks Parlemen, Jakarta, Kamis, 17 Juli 2025. Legislator dari Fraksi PDI Perjuangan (PDIP) itu menjelaskan sejauh ini pemerintah telah menyerahkan gambaran umum dari pelaksanaan putusan MK tersebut ke Komisi X. Inti dari penjabaran itu, kata dia, pemerintah akan tetap mengedepankan kesejahteraan para guru yang mengajar di sekolah dasar menengah gratis. “Sudah…

Wakil Ketua Komisi I DPR RI Dave Laksono menyambut baik diplomasi Presiden Prabowo Subianto dalam melobi Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump. Diplomasi itu bahkan menghasilkan penurunan tarif impor AS terhadap Indonesia dari 32 menjadi 19 persen. Dia menilai keberhasilan penurunan tarif tersebut menunjukkan bahwa kepemimpinan Presiden Prabowo memiliki daya tawar yang kuat di level global. “Dalam konteks geopolitik dan perdagangan internasional, penurunan tarif ini bukan hanya kemenangan diplomasi, tapi juga kemenangan ekonomi bagi Indonesia,” kata Dave di Jakarta, Rabu, 16 Juli 2025. Legislator dari Fraksi Partai Golkar itu menekankan bahwa langkah strategis Presiden Prabowo tersebut, menciptakan fondasi baru menuju kemitraan strategis…

Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPR RI, Said Abdullah, mengapresiasi tim negosiasi tarif impor Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump yang berhasil menurunkan tarif hingga 19 persen. “Saya memberikan apresiasi kepada tim negosiasi, kemudian termasuk lobby oleh Pak Presiden langsung,” kata Said, di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Rabu, 16 Juli 2025. Namun, pihaknya meminta pemerintah untuk mengukur seberapa besar surplus yang akan didapat Indonesia dari ekspor ke AS. Meskipun dengan adanya kebijakan tarif tersebut, rakyat Amerika ikut dirugikan. “Selama ini kita bisa surplus sampai tahun lalu 17 miliar US dolar, dengan kenaikan itu kira-kira berapa surplus Itu kan harus dihitung juga oleh pemerintah,”…

Anggota Komisi XI DPR RI, Bertu Merlas, mengapresiasi penurunan tarif resiprokal Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump sebesar 19 persen terhadap barang-barang yang diekspor Indonesia. Menurutnya, kebijakan tarif impor tersebut merupakan upaya pemerintah AS untuk menyeimbangkan neraca perdagangan yang selama ini desfisit, namun surplus bagi Indonesia. “Keputusan tarif resiprokal sebesar 19 persen kepada produk Indonesia yang masuk ke Amerika Serikat ini harus diapresiasi. Ini artinya pemerintah Indonesia serius melakukan negoisiasi kepada pemerintah Amerika Serikat,” kata Bertu, dalam keterangan persnya, Rabu, 16 Juli 2025. “Penurunan angka yang ditetapkan ini berdampak baik karena angka yang ditetapkan tidak sebesar angka sebelumnya. Ini adalah upaya menyeimbangkan neraca…

Wakil Ketua Komisi II DPR RI Aria Bima mengatakan pihaknya mengusulkan agar Pimpinan Legislatif segera melakukan pembahasan soal putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 135/PUU-XXII/2024 soal pemisahan pemilu nasional dan pemilu daerah. Pembahasan harus dimulai dengan partisipasi publik seluas-luasnya. “Kami akan segera mengusulkan kepada pimpinan DPR untuk secepatnya kami bahas dan bagaimana transparansi yang melibatkan publik dalam pembahasan. Ini adalah satu hal yang penting terutama kalangan intelektual kampus dan non-kampus, yang masih komit terhadap pengembangan sistem demokrasi kita,” kata Aria di Kompleks Parlemen, Jakarta, Senin, 14 Juli 2025. Legislator dari Fraksi PDI Perjuangan (PDIP) itu menambahkan meski pembahasan harus dimulai secepatnya, finalisasi undang-undang terkait putusan…

Komisi III DPR RI meminta sejumlah aktivis yang tergabung dalam koalisi masyarakat sipil untuk masuk ke Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, guna menyampaikan aspirasinya terkait revisi Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Demikian disampaikan Ketua Komisi III DPR RI Habiburokhman merespons adanya sejumlah aktivis yang menggelar aksi terkait RUU KUHAP di depan Gedung DPR. Aktivis itu diminta terlibat langsung ketimbang menggelar aksi. “Kita mau tanya seperti apa? Karena kami memberikan kesempatan kepada rekan-rekan di sini, sahabat-sahabat kami ini,” kata Habiburokhman di Kompleks parlemen, Jakarta, Senin, 14 Juli 2025. Menurut Habiburokhman, koalisi tersebut meminta agar dirinya mendatangi mereka di depan Gedung DPR. Namun, kata dia, aspirasi yang disampaikan…

Wakil Ketua Komisi II DPR RI Bahtera Banong meminta penyelenggara pemilu mematangkan persiapan pemungutan suara ulang (PSU). Dengan persiapan yang matang diharapkan tidak ada lagi PSU setelah penyelenggaraan PSU. “Agar betul-betul persiapan dan kesiapannya dalam rangka PSU maupun Pilkada ulang dipersiapkan secara matang,” kata Bahtra dalam rapat kerja dengan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Komisi Pemilihan Umum (KPU), Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) di Kompleks Parlemen, Jakarta, Senin, 14 Juli 2025. Dia mengatakan persiapan dan pengawasan pelaksanaan PSU tersebut harus patuh terhadap aturan dan prosedur yang ada. Sehingga, tidak berujung dengan gugatan yang kembali akan menunda rampungnya…

DPR RI menyetujui pembukaan blokir anggaran Ombudsman RI Tahun 2025 sebesar Rp63,9 miliar. Anggaran itu akan digunakan untuk mendukung pelaksanaan kegiatan prioritas nasional dan program prioritas lembaga. Pembukaan blokir anggaran itu disetujui dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi II DPR RI di Gedung DPR RI, Jakarta, pada Rabu, 9 Juli 2025. Wakil Ketua Komisi II DPR RI Zulfikar Arse Sadikin meminta Ombudsman RI segera menyusun dan menyampaikan rincian alokasi anggaran tahun 2025 sebagai bahan pendukung pembahasan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2026. “Ombudsman perlu segera menyusun dan menyampaikan detail alokasi anggaran tahun 2025 sesuai dengan jenis belanja, kegiatan, serta target dan capaian kinerja kepada Sekretariat…

Anggota Komisi XI DPR RI dari Fraksi PKS, Amin Ak, menyebut kerja sama dengan Brasil menawarkan potensi strategis luar biasa bagi Indonesia. Pasalnya, Brasil memiliki kekuatan ekonomi terbesar di Amerika Latin dengan PDB mencapai US$2,17 triliun. Terlebih, nilai perdagangan Indonesia-Brasil tahun 2024 mencapai USD 6,8 miliar, namun masih didominasi impor Indonesia seperti daging sapi (USD1,5 miliar), kedelai, dan gula. Sedangkan ekspor andalan Indonesia ke Brasil antara lain minyak kelapa sawit (USD1,2 miliar), karet, tekstil, elektronik, dan alas kaki. Hal itu ia sampaikan merespons keberhasilan diplomasi ekonomi Presiden Prabowo Subianto yang dapat menarik investasi besar dari Brasil, dalam pertemuan kenegaraan dengan Presiden Brasil Luiz Inacio Lula da Silva. “Peluang…

Anggota Komisi XI DPR RI dari Fraksi PKS, Amin Ak mengapresiasi keberhasilan diplomasi ekonomi Presiden Prabowo Subianto yang dapat menarik investasi besar dari Brasil, dalam pertemuan kenegaraan dengan Presiden Brasil Luiz Inacio Lula da Silva. Menurutnya, langkah strategis tersebut merupakan terobosan penting untuk mendongkrak pertumbuhan ekonomi Indonesia yang selama ini lebih banyak bertumpu pada konsumsi rumah tangga. Kerja sama itu juga sekaligus memperluas jejaring kerja sama dagang global. “Keberhasilan diplomasi ekonomi Presiden Prabowo membuka keran investasi Brasil patut diapresiasi secara khusus,” kata Amin, dalam keterangan persnya, dikutil Senin, 14 Juli 2025. Ia mengatakan, investasi foreign direct investment (FDI) merupakan kunci transformasi ekonomi Indonesia menuju pertumbuhan tinggi…