Penulis: redaksi

Anggota Komisi III DPR RI Abdullah tidak sepakat dengan pernyataan Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) yang menyebut revisi UU Nomor 19 Tahun 2019 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) merupakan inisiatif DPR. Apalagi, klaim Jokowi tidak menandatanganinya. Dia menekankan dalam proses pembahasannya saat itu, Jokowi mengirim tim mewakili pemerintah untuk membahas revisi UU KPK. Artinya, revisi UU KPK ini dibahas bersama oleh DPR dan pemerintah. “Sesuai dengan Pasal 20 ayat (2) UUD 1945 yang berbunyi, setiap rancangan undang-undang dibahas oleh Dewan Perwakilan Rakyat dan Presiden untuk mendapat persetujuan bersama,” kata Abdullah di Jakarta, Senin, 16 Februari 2026. Selain itu, Legislator dari Fraksi PKB ini mengatakan…

Anggota Komisi III DPR RI, Adang Daradjatun, mengingatkan pentingnya peran keluarga dan lingkungan dalam menjaga generasi muda dari ancaman narkoba, tawuran, dan fenomena balap motor subuh yang kerap terjadi di wilayah perkotaan. Hal itu ia sampaikan saat melakukan kunjungan untuk menyerap aspirasi masyarakat di Kelurahan Kembangan Utara, Jakarta Barat, sekaligus berdialog mengenai isu keamanan lingkungan. Menurutnya, momentum Ramadhan seharusnya menjadi ruang pembinaan moral dan penguatan karakter generasi muda, bukan justru diwarnai aktivitas negatif. “Menjelang bulan puasa, kita harus lebih waspada. Jangan sampai anak-anak kita terlibat balap motor subuh, tawuran, atau pergaulan yang mengarah pada penyalahgunaan narkoba,” kata Adang, dalam keterangan persnya, dikutip Senin, 16 Februari…

Anggota Komisi III DPR RI Rizki Faisal mendesak aparat kepolisian bertindak tegas dan mengusut tuntas dugaan pengeroyokan terhadap seorang sopir truk asal Tanjungpinang, Sukarman.  Kuat dugaan pengeroyokan tersebut dilakukan oleh lima oknum Bea Cukai di Pos Bea Cukai Pelabuhan Roro Telaga Punggur, Batam. Peristiwa tersebut dilaporkan terjadi pada Kamis, 12 Februari 2026 sekitar pukul 13.00 WIB. Korban mengaku mengalami pemukulan secara bersama-sama saat berada di lokasi pemeriksaan. Rizki Faisal meminta aparat penegak hukum, khususnya Unit V Satreskrim Polresta Barelang, untuk segera menangkap dan memproses seluruh pihak yang terlibat tanpa pengecualian. “Saya mendesak agar polisi segera menangkap seluruh pelaku yang memukul dan mengeroyok…

Anggota Komisi IX DPR RI Sihar Sitorus mengingatkan bahwa pembayaran THR di tahun mendatang memerlukan perencanaan yang lebih matang, lantaran waktunya berdekatan dengan akhir tahun. “Tahun 2026 ini kita akan menerima THR di bulan Maret, lalu tahun berikutnya bisa saja di Februari,” kata Sihar, dalam keterangan persnya, dikutip Minggu, 15 Februari 2026. “Memang THR itu tahunan, tapi jaraknya dengan akhir tahun itu tidak terlalu jauh. Biasanya kondisi perusahaan juga masih menyesuaikan,” imbuhnya. Menurutnya, kondisi tersebut membuat perusahaan harus bekerja lebih keras dalam mengelola arus kas agar kewajiban terhadap pekerja tetap terpenuhi tanpa mengganggu keberlangsungan usaha. Namun, pihaknya juga menekankan perlunya dukungan dari pemerintah…

Anggota Komisi VII DPR RI Novita Hardini, mendorong peran strategis Kelompok Wanita Tani (KWT) untuk menjadi garda terdepan dalam menyelesaikan persoalan sampah organik sekaligus memperkuat ketahanan pangan keluarga. Menurutnya, pemberdayaan perempuan di sektor pertanian tidak hanya berdampak pada ekonomi rumah tangga, tetapi juga menjadi solusi konkret atas persoalan lingkungan. Ia pun mengajak perempuan memanfaatkan lahan pekarangan untuk menanam sayur dan buah guna menekan biaya hidup keluarga, dan mendorong pengolahan sampah organik menjadi pupuk kompos sebagai langkah mandiri menghadapi kelangkaan dan mahalnya harga pupuk. “Di satu sisi pupuk sulit dan mahal, di sisi lain sampah organik melimpah dan mencemari lingkungan. Jika dikelola dengan baik…

Anggota Komisi X DPR RI, Ledia Hanifa Amaliah, berdirinya Kementerian Kebudayaan secara mandiri berpotensi meningkatkan fokus, serta anggaran bagi penyelamatan cagar budaya. Pasalnya, berdasarkan evaluasi kelembagaan sebelumnya, sistem klasterisasi wilayah (penggabungan provinsi) dalam Balai Pelestarian Kebudayaan sempat menimbulkan ketidakefektifan. Sehingga pihaknya yakin perubahan struktur kementerian di era pemerintahan baru dapat membawa harapan bagi pelestarian sejarah. “Contohnya Jawa Barat sempat digabung dengan Banten, di mana kantor Balai-nya ada di Banten. Padahal objek di Jawa Barat sangat banyak. Baru dua tahun belakangan ini dipisah,” kata Ledia, dalam keterangan persnya, dikutip Minggu, 15 Februari 2026. Dengan adanya kementerian tersendiri, ia pun optimistis potensi anggaran untuk sektor kebudayaan bisa…

Wakil Ketua Badan Kerja Sama Antar Parlemen (BKSAP) DPR RI Ravindra Airlangga menyebut bila kemitraan Indonesia-Uni Eropa atau IEU-CEPA (Indonesia-European Union Comprehensive Economic Partnership Agreement) harus diperkuat. Menurutnya, kemitraan itu perlu diperkuat tidak hanya melalui jalur eksekutif, tetapi juga lewat diplomasi parlemen sebagai pilar strategis dalam hubungan kedua pihak. Dengan penguatan itu, Ravindra yakin akses pasar akan terbuka lebih luas, memperkuat ekspor Indonesia, sekaligus mendorong investasi berkelanjutan yang memberi manfaat konkret bagi kedua pihak. “Kemitraan Indonesia-Uni Eropa tidak hanya dipupuk di tingkat bilateral, tetapi juga tertanam dalam hubungan strategis Uni Eropa dan ASEAN, dengan diplomasi parlemen sebagai pilar penting,” kata Ravindra di…

Ketua Komisi XI DPR RI Mukhamad Misbakhun menjamin pembahasan Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (PPSK) bakal memenuhi unsur meaningful participation atau partisipasi yang bermakna. Menurutnya, pembahasan RUU tersebut sudah mulai berproses di DPR RI dengan mengundang akademi dan pelaku industri, guna memperdalam substansi perubahan RUU. “Kami perlu melibatkan para akademisi dalam meaningful participation untuk memperkuat fondasi partisipasi publik di dalam pembahasan ini,” kata Misbakhun di Jakarta, Jumat, 13 Februari 2026. Legislator dari Fraksi Partai Golkar ini menyatakan sejumlah isu strategis yang sudah dibahas, antara lain mekanisme penyidikan tindak pidana sektor jasa keuangan, pelindungan…

Anggota Komisi IX DPR RI Muazzim Akbar mendorong mengusulkan pembentukan Satuan Tugas (Satgas) Pengawasan Tunjangan Hari Raya (THR) yang melibatkan seluruh stakeholder guna memastikan hak pekerja terpenuhi. Dia ingin aparatur pemerintah bersama seluruh pihak terkait untuk mengawasi pemberian Tunjangan Hari Raya (THR) kepada para pekerja. Muazzim menegaskan pengawasan harus dilakukan secara serius dan terkoordinasi. Menurutnya, Satgas Pengawasan perlu melibatkan unsur pemerintah daerah, dinas ketenagakerjaan, serikat pekerja, hingga perwakilan pengusaha agar pelaksanaan pembayaran THR berjalan sesuai aturan. Dia juga menyoroti keterbatasan jumlah Posko THR di Jawa Timur (Jatim). Menurutnya, keberadaan 36 titik Posko THR di provinsi tersebut belum sebanding dengan jumlah perusahaan, pabrik,…

Anggota Baleg DPR RI Saleh Pertaonan Daulay menilai posisi Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) dalam regulasi yang eksisting saat ini masih belum cukup kuat. Ini disampaikan Saleh dalam RDP Baleg DPR RI dengan agenda Pengharmonisasian, Pembulatan dan Pemantapan Konsepsi RUU tentang Perubahan UU No 34 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Haji Pengharmonisasian Konsepsi RUU Tentang Pengelolaan Keuangan Haji di Kompleks Parlemen, Jakarta, pada Kamis, 12 Februari 2026. Menurutnya, dalam UU Pengelolaan Keuangan Haji saat ini, BPKH masih tampak powerless atau tidak memiliki kemampuan memadai untuk menjalankan mandate secara optimal. “Badan penyelenggara (Pengelola Keuangan Haji) ini sepertinya malah powerless dengan konteks undang-undang yang ada sekarang,” kata Saleh.…