Penulis: redaksi

Anggota Komisi VII DPR RI Hendry Munief mendesak pemerintah memperketat pengawasan, termasuk mengevaluasi kembali perizinan komersialisasi air bawah tanah (ABT) oleh perusahaan air minum dalam kemasan (AMDK) dan industri lainnya. Hendry khawatir kontrol yang longgar membuat eksploitasi berlebihan hingga berpotensi merusak lingkungan dan mengganggu ketersediaan air bersih bagi masyarakat dan masa depan. “Kita mendorong agar pemerintah ini terus memikirkan bagaimana air bawah tanah ini terus terjaga hingga ke anak cucu,” kata Hendry di Jakarta, Sabtu, 11 April 2026. Dia tak menyangkal bahwa industrialisasi air bawah tanah bakal meningkatkan pendapatan negara. Namun, pengelolaan air bawah tanah saat ini sepenuhnya belum terkontrol dengan baik.…

Read More

Anggota Komisi I DPR RI Yudha Novanza Utama menilai investigasi terhadap masalah kejanggalan pemberian peringkat Indonesia Game Rating System (IGRS) pada gim-gim di platform Steam merupakan respons cepat dan tepat dari Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi). Menurut dia, upaya Komdigi itu sekaligus menjaga kepercayaan publik terhadap pengawasan konten digital nasional. Dia menilai investigasi yang tengah berlangsung saat ini dapat menjadi momentum penting untuk memperkuat sistem rating game nasional secara berkelanjutan. “Saya menyatakan dukungan penuh dan tegas terhadap langkah Pemerintah Indonesia melalui Kementerian Komdigi, yang tengah melakukan proses investigasi agar sistem klasifikasi usia berjalan akurat dan konsisten,” kata Yudha di Jakarta, Sabtu, 11…

Read More

Wakil Ketua Komisi X DPR RI Lalu Hadrian Irfani menyampaikan keprihatinan mendalam atas peristiwa yang menyebabkan seorang siswa meninggal dunia dalam kegiatan praktik pembelajaran. Insiden tersebut diminta menjadi peringatan serius. “Peristiwa ini menjadi pengingat serius bahwa kegiatan pembelajaran, khususnya yang melibatkan eksperimen atau karya rekayasa, harus mengedepankan aspek keselamatan sebagai prioritas utama. Pendidikan sains memang mendorong kreativitas dan inovasi, namun tidak boleh mengabaikan standar keamanan yang ketat,” kata Lalu kepada wartawan, Jakarta, Jumat, 10 April 2026. Menurutnya, insiden tersebut menunjukkan adanya celah dalam pengawasan, penilaian risiko, serta prosedur keselamatan di lingkungan satuan pendidikan. Dia menekankan perlu adanya pengawasan ketat atas kegiatan praktik…

Read More

Wakil Ketua Komisi I DPR RI Dave Laksono menilai kepatuhan Meta pada Peraturan Pemerintah Nomor 17 tahun 2025 tentang Tata Kelola Penyelenggaraan Sistem Elektronik dalam Pelindungan Anak atau (PP Tunas), menjadi bukti Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) berhasil memberi perlindungan anak di ruang digital. Dave bahkan menyebut hal itu membuktikan bahwa regulasi nasional memiliki daya paksa nyata terhadap perusahaan teknologi global, sekaligus menegaskan komitmen negara untuk melindungi generasi muda dari risiko konten dan interaksi yang tidak sesuai. “Keberhasilan ini juga menunjukkan bahwa kendala teknis bukanlah alasan untuk mengabaikan hukum nasional,” kata Dave di Jakarta, Jumat, 10 April 2026. Dengan lebih dari 100…

Read More

Komisi VII DPR RI menyoroti aspek keberlanjutan industri Air Minum Dalam Kemasan (AMDK). Khususnya, menyangkut pengelolaan sumber daya air serta pengelolaan limbah plastik untuk memastikan proses produksi berjalan sesuai regulasi. “Intinya kita ingin memastikan industri AMDK ini berjalan sesuai aturan, termasuk aspek sustainability,” kata Wakil Ketua Komisi VII Chusnunia Chalim (Nunik) saat memimpin kunjungan kerja spesifik ke PT. Tirta Alam Segar (TAS) di Cikarang, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, Kamis, 9 April 2026. Dia menjelaskan pembentukan panitia kerja atau Panja AMDK Komisi VII DPR dilatarbelakangi kekhawatiran terhadap akses air bersih serta dampak lingkungan dari industri tersebut. Sehingga, perlu pengawasan terhadap seluruh proses produksi agar memenuhi…

Read More

Anggota Badan Kerja Sama Antar-Parlemen (BKSAP) DPR RI, Rachmat Gobel, mengatakan dinamika global yang terjadi saat ini perlu dicermati secara serius, untuk dijadikan pelajaran strategis bagi penguatan posisi Indonesia ke depan. Pasalnya, konflik geopolitik global yang tengah berlangsung tidak hanya berdampak pada tatanan politik dunia, tetapi juga berimplikasi langsung terhadap kondisi ekonomi Indonesia. “Ini perlu dibahas, terus tentu apa yang bisa kita ambil hikmah daripada isu politik dunia ini, dan apa yang harus terjadi, bagaimana Indonesia berperan untuk bisa mengatasi masalah-masalah yang ada di dunia,” kata Gobel, dalam keterangan persnya, Kamis, 9 April 2026. Ia pun menyoroti dampak konflik di Timur Tengah yang melibatkan Iran,…

Read More

Ketua Komisi XII DPR RI Bambang Patijaya, memastikan produksi migas nasional hingga mekanisme distribusi BBM, aman dan terkendali. Bahkan dari sisi hulu, SKK Migas melaporkan lifting migas masih sesuai target dalam APBN dan tidak mengalami kendala berarti. Sehingga situasi terjamin baik. “Secara umum semua terkondisi dengan baik, termasuk capaian lifting yang tetap sesuai target,” kata Bambang, dalam ketetangan persnya, Kamis, 9 April 2026. Namun, pihaknya tetap mengimbau masyarakat agar menggunakan BBM secara bijak dan tepat sasaran, guna menjaga stabilitas pasokan nasional di tengah dinamika global. Ia pun menekankan pentingnya penindakan tegas terhadap praktik penyelewengan BBM, dengan memberikan sanksi berat agar menimbulkan efek jera. Karena…

Read More

Wakil Ketua Komisi I DPR RI, Sukamta, menyambut baik tercapainya gencatan senjata sementara antara Amerika Serikat (AS), Iran, dan Israel. Ia berharap kesepakatan tersebut dapat menciptakan perdamaian secara permanen. “Kita menyambut baik gencatan senjata ini dan berharap dapat terus berlanjut secara permanen. Dunia membutuhkan stabilitas, dan yang lebih penting adalah tidak ada lagi negara yang melakukan agresi terhadap negara lain,” kata Sukamta, dalam keterangan persnya, Kamis, 9 April 2026. “Gencatan senjata ini adalah langkah positif, namun harus diiringi komitmen semua pihak untuk menahan diri dan tidak menggunakan kekuatan, termasuk dalam bentuk tekanan ekonomi dan energi yang dapat merugikan masyarakat global,” imbuhnya. Namun pihaknya…

Read More

Badan Legislasi (Baleg) DPR RI mengusulkan pembentukan badan otoritatif pengelola data nasional dalam pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) Satu Data Indonesia (SDI). Ketua Baleg DPR RI Bob Hasan menyebut bila badan tersebut diperlukan untuk mendukung Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) dalam menyusun perencanaan pembangunan secara akurat melalui data yang terintegrasi dan valid. “Jadi ini kita harus paham dulu bahwa SDI dengan alat bakunya, yaitu Data Dasar Nasional, itu bagaimana data-data ini menjadi valid melalui integrasi data yang ada,” kata Bob dalam rapat penyusunan RUU SDI di Kompleks Parlemen, Jakarta, Rabu, 8 April 2026. Menurutnya, badan otoritatif tersebut nantinya menghimpun data dari berbagai…

Read More

Ketua DPR RI Puan Maharani, mengingatkan perlunya kesiapan menghadapi potensi cuaca ekstrem ke depan, termasuk ancaman kekeringan akibat fenomena El Nino yang diprediksi terjadi saat musim kemarau. Menurutnya, langkah antisipasi harus dilakukan sejak dini, mengingat data klimatologi dan peta wilayah rawan sudah tersedia dan dapat digunakan sebagai dasar perencanaan. “Tantangan perubahan iklim menuntut cara kerja negara yang lebih responsif terhadap risiko. Tidak ada alasan kebijakan bergerak setelah dampak meluas,” kata Puan, dalam keterangan persnya, Rabu, 8 April 2026. Ia menegaskan, masyarakat membutuhkan kepastian bahwa negara hadir sebelum risiko membesar, bukan setelah dampak bencana dirasakan secara luas. Terlebih, kata Puan, bencana kini semakin berdampak langsung…

Read More