Penulis: redaksi

Ketua Komisi III DPR RI Habiburokhman, mengatakan pihaknya akan kembali mengundang YLBHI dan organisasi advokat terkait pembahasan RUU KUHAP, mulai besok, Senin, 21 Juli 2025. Adapun YLBHI sebagai elemen masyarakat yang meminta penghentian pembahasan RUU KUHAP dan Organisasi Advokat yang mengusulkan agar RUU KUHAP terus dibahas. Sementara RDPU akan terus dilanjutkan di masa sidang mendatang. “Kami juga mempersilahkan kepada masyarakat luas yang mau menyampaikan aspirasinya agar bisa mengajukan RDPU di Komisi III agar aspirasinya bisa diakomodir,” kata Habiburokhman, dalam keterangan persnya, Minggu, 20 Juli 2025. “Daripada hanya melakukan aksi demo akan lebih baik jika mereka masuk agar aspirasi mereka lebih mudah diserap oleh seluruh fraksi,”…

Anggota Komisi I DPR RI Oleh Soleh menilai kemunculan kelompok kriminal politik (KKP) di Papua menandakan jika Bumi Cenderawasih itu sedang dalam kondisi tidak baik. Kemunculan KKP bahkan menambah daftar masalah yang mesti segera diselesaikan pemerintah. “Muncul KKP di Papua ini menandakan bahwa sesungguhnya keadaan Papua sedang tidak baik-baik saja. Tentu ini menjadi tambahan masalah, KKB belum selesai dan sekarang muncul KKP,” kata Oleh kepada wartawan, Jakarta, Sabtu, 19 Juli 2025. Oleh meminta pemerintah Indonesia cepat menangani masalah kemunculan KKP di Papua. Sebab, jika KKP di Papua dibiarkan, akan menjadi persoalan yang besar dan berbahaya. “Maka oleh sebab itu, tentu DPR melalui Komisi I…

Wakil Ketua Komisi I DPR RI Dave Akbarshah Fikarno Laksono menegaskan pentingnya penguatan peran lulusan Universitas Pertahanan (Unhan) dalam mendukung kepentingan nasional. Demikian ditegaskan Dave saat kunjungan kerja ke kampus Unhan di Sentul, Bogor, Jawa Barat, Jumat, 18 Juli 2024. Dave selaku ketua tim kunjungan spesifik Komisi I DPR RI itu mengungkapkan bahwa ke depan bagi Unhan adalah memastikan kader-kader muda Indonesia yang dididik di kampus pertahanan tersebut tidak hanya lulus secara akademis, tetapi juga mendapat ruang pengabdian di sektor-sektor strategis bangsa. “Anak-anak bangsa yang mandiri, dibiayai oleh negara, harus bisa tampil menjadi push factor di bidang masing-masing, baik di sektor pertahanan, diplomasi, teknologi,…

Anggota Komisi I DPR RI Andina Thresia Narang menekankan pentingnya kurikulum yang adaptif pada Universitas Pertahanan (Unhan) RI. Pengembangan itu harus sejalan dengan dinamika geopolitik global yang terus berubah. Menurut Andina, kurikulum Unhan harus selalu terbarukan agar mampu menjawab tantangan lingkungan strategis, baik di level nasional maupun internasional. “Saya tadi menanyakan langsung kepada Pak Rektor (Unhan), seperti apa update kurikulum di Unhan. Apakah sudah sesuai dengan kondisi geopolitik yang terus berkembang? Ini penting karena lulusan Unhan harus mampu tampil di garis terdepan menjaga kepentingan bangsa,” kata Andina dalam keterangannya, Jakarta, Sabtu, 19 Juli 2025. Legislator dari Fraksi Partai NasDem ini menilai kurikulum…

Anggota Komisi IV DPR RI Arif Rahman mengecam maraknya praktik beras oplosan di pasaran. Peredaran beras oplosan itu dinilai telah merugikan konsumen dan mencederai integritas sistem pangan nasional. “Beras oplosan ini bukan hanya masalah kualitas, tapi juga merupakan penipuan besar-besaran terhadap masyarakat Indonesia,” kata Arif dalam keterangan resminya, Jakarta, Kamis, 17 Juli 2025. Atas dasar itu, Legislator NasDem tersebut menilai bahwa kasus beras oplosan tersebut merupakan masalah serius yang harus segera diselesaikan. “Praktik semacam ini merusak kepercayaan konsumen terhadap produk pangan yang beredar di pasar. Ini adalah masalah serius yang harus segera ditangani,” tegas Arif. Berdasarkan temuan terbaru, lebih dari 212 merek…

Ketua Komisi X DPR RI Hetifah Sjaifudian mengapresiasi realisasi anggaran Badan Pusat Statistik (BPS) Tahun Anggaran 2024 yang mencapai 98,13 perssn dari total pagu anggaran. Ini disampaikan Hetifah dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) antara Komisi X DPR RI dan Kepala BPS pada Kamis, 17 Juli 2025. Hetifah menyebut realisasi anggaran yang tinggi itu menunjukkan komitmen BPS dalam menjalankan tugas dan program kerja strategisnya. “Kami mendorong BPS untuk terus mempertahankan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) serta memperkuat sistem pengawasan internal agar kinerja ke depan semakin akuntabel,” kata Hetifah dalam keterangannya, Jakarta, Jumat, 18 Juli 2025. Menurut Hetifah, Komisi X DPR RI menekankan pentingnya efisiensi pengelolaan aset dan…

Wakil Ketua Komisi IV DPR Alex Indra Lukman, menyoroti dampak dari kesepakatan dagang antara Indonesia dan Amerika Serikat (AS). Khususnya terkait pemberlakuan tarif 0% terhadap produk impor asal AS yang masuk ke Indonesia. Menurutnya, hal itu dapat membuat produk pertanian dan peternakan asal AS berpeluang membanjiri pasar dalam negeri dengan harga yang sangat murah. Sehingga ia mewanti-wanti agar jangan sampai kebijakan tersebut justru mengorbankan rakyat Indonesia sendiri. “Apapun bentuk kerja sama ekonomi yang dibangun, jangan sampai Indonesia kembali menjadi pasar pasif dan hanya menikmati limpahan barang murah dari luar negeri dengan mengorbankan petani dan peternaknya sendiri,” kata Alex, dalam keterangan persnya, Jumat, 18 Juli 2025.…

Ketua Komisi II DPR RI Rifqinizamy Karsayuda menyatakan pihaknya bakal membahas usulan agar pemerintah segera mengeluarkan Keputusan Presiden (Keppres) terkait pemindahan Ibu Kota ke Ibu Kota Nusantara (IKN), Kalimantan Timur. Termasuk, menempatkan Wakil Presiden (Wapres) untuk berkantor di sana. Dia menyebut hingga saat ini keppres tersebut belum diterbitkan. Menurut Rifqinizamy, pemindahan Ibu Kota bisa dimulai secara bertahap dan tidak perlu seluruh kementerian langsung bermigrasi ke IKN. “Sebagai Ketua Komisi II DPR tentu tugas saya salah satunya adalah membicarakan ini dengan rekan-rekan antar fraksi di Komisi II DPR RI,” kata Rifqinizamy di Jakarta, Jumat, 18 Juli 2025. Legislator dari Fraksi Partai NasDem itu mengungkapkan Wakil Presiden bisa…

Ketua Badan Kerja Sama Antar Parlemen (BKSAP) DPR RI, Mardani Ali Sera, menyambut baik komitmen Duta Besar Uni Eropa yang akan memberikan kemudahan kepada warga negara Indonesia (WNI) untuk memperoleh Visa Schengen Multi Entry. Menurutnya, kemudahan visa ini merupakan langkah konkret dari diplomasi persahabatan yang telah dibangun secara konsisten oleh pemerintah dan parlemen Indonesia. “Sebagai bangsa yang berlandaskan Pancasila, kami percaya pada prinsip saling menghormati dan memperlakukan pihak lain sebagaimana kita ingin diperlakukan,” kata Mardani dalam keterangan persnya, Kamis, 17 Juli 2025. “Membangun jembatan kerja sama adalah prioritas kita bersama. Presiden Prabowo Subianto telah membuka jalan lewat diplomasi tingkat tinggi dan sebagai parlemen,…

Anggota Komisi IV DPR RI Firman Soebagyo menyoroti lemahnya pengawasan terhadap distribusi pangan di Tanah Air. Apalagi, temuan beras oplosan yang diungkap Menteri Pertanian (Mentan) Amran Sulaiman beberapa waktu terakhir dalam jumlah besar. “Ini bentuk kelalaian pemerintah. Undang-Undang Pangan sudah mengatur secara rinci soal kualitas, keamanan, pengawasan, hingga sertifikasi pangan. Tetapi, kasus beras oplosan ini justru ditemukan dalam jumlah besar,” kata Firman dalam keterangannya, Jakarta, Kamis, 17 Juli 2025. Firman merujuk pada Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan yang menegaskan bahwa pemerintah bertanggung jawab memastikan pangan yang beredar aman untuk dikonsumsi. Dia juga mengutip Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan…