Close Menu
WikiParlemen
  • Home
  • MPR
  • DPR
  • DPD
  • Daerah
  • Nasional
  • Peristiwa
  • Polhukam
Populer

BNI Perkuat Jaringan dan Layanan Digital, Perluas Akses Keuangan Nasabah

9 November 2026

DPR Siap Bahas RUU Penyadapan pada Masa Sidang Berikutnya

9 November 2026

Abdullah Dukung Kemungkinan Penerapan Hukuman Mati Bagi Koruptor

9 November 2026
Facebook X (Twitter) Instagram
Trending
  • BNI Perkuat Jaringan dan Layanan Digital, Perluas Akses Keuangan Nasabah
  • DPR Siap Bahas RUU Penyadapan pada Masa Sidang Berikutnya
  • Abdullah Dukung Kemungkinan Penerapan Hukuman Mati Bagi Koruptor
  • Khozin: Alih Status PPPK Paruh Waktu Jawab Aspirasi Warga
  • RUU Penyadapan Berpeluang Berkembang pada Masa Sidang DPR RI
  • DPR Tunggu Keputusan MA soal Wacana Hak Angket dan Pemakzulan Gibran
  • Lamhot Sinaga Dorong PT Indofood Optimalkan Pemanfaatan Tapioka dalam Negeri
  • Perlu Ada Evaluasi Menyeluruh Pacsa Kecelakaan Heli Pemadam Karhutla
Senin, November 16
WikiParlemenWikiParlemen
  • Home
  • MPR
  • DPR
  • DPD
  • Daerah
  • Nasional
  • Peristiwa
  • Polhukam
Login
WikiParlemen
Beranda ยป DPR Siap Bahas RUU Penyadapan pada Masa Sidang Berikutnya

DPR Siap Bahas RUU Penyadapan pada Masa Sidang Berikutnya

redaksiBy redaksi9 November 2026Updated:16 November 2026 DPR Tidak ada komentar1 Min Read
Share
Facebook Twitter LinkedIn Pinterest Email

Ketua Komisi III DPR RI Habiburokhman memastikan RUU Penyadapan telah masuk dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas), dan akan dibahas pada masa sidang berikutnya setelah penyelesaian RUU Perampasan Aset.

“Ini kan perampasan aset insyaallah selesai di masa-masa sidang ini. Masa sidang besok saya, kami, Komisi III akan gas terus soal undang-undang penyadapan ini,” kata Habiburokhman, dai Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Senin, 9 November 2026.

Ia mengatakan, Komisi III DPR telah melakukan studi perbandingan dengan sejumlah negara untuk mempelajari regulasi penyadapan. Pasalnya, aturan penyadapan di sejumlah negara memiliki ketentuan yang lebih ketat, terutama terkait batasan penggunaan hasil penyadapan dan perlindungan privasi masyarakat.

“Di negara-negara lain itu jauh lebih ketat. Bahkan ketika satu pihak melakukan penyadapan resmi, tetapi tiba-tiba ada pembicaraan di luar konteks dari hal yang disadap, maka penyadapan harus dihentikan,” ungkapnya.

Ia menilai pengaturan tersebut menjadi salah satu aspek yang perlu diperhatikan dalam penyusunan RUU Penyadapan di Indonesia. Terlebih, saat ini muncul persoalan dugaan penyadapan ilegal yang telah ditangani aparat penegak hukum.

Terakhir, pihaknya berharap pembahasan regulasi tersebut dapat memberikan kepastian hukum mengenai kewenangan penyadapan, sekaligus mengatur batasan dan mekanisme pengawasannya agar tidak disalahgunakan.

DPR
redaksi

Keep Reading

Abdullah Dukung Kemungkinan Penerapan Hukuman Mati Bagi Koruptor

Khozin: Alih Status PPPK Paruh Waktu Jawab Aspirasi Warga

RUU Penyadapan Berpeluang Berkembang pada Masa Sidang DPR RI

DPR Tunggu Keputusan MA soal Wacana Hak Angket dan Pemakzulan Gibran

Lamhot Sinaga Dorong PT Indofood Optimalkan Pemanfaatan Tapioka dalam Negeri

Perlu Ada Evaluasi Menyeluruh Pacsa Kecelakaan Heli Pemadam Karhutla

Berita Terkini

BNI Perkuat Jaringan dan Layanan Digital, Perluas Akses Keuangan Nasabah

9 November 2026

Abdullah Dukung Kemungkinan Penerapan Hukuman Mati Bagi Koruptor

9 November 2026

Khozin: Alih Status PPPK Paruh Waktu Jawab Aspirasi Warga

9 November 2026

RUU Penyadapan Berpeluang Berkembang pada Masa Sidang DPR RI

9 November 2026
Kebijakan JP Moso
© WikiParlemen 2024. Web Design by Aconymous
  • Kebijakan Privasi
  • Pedoman Media Siber
  • Redaksi

Type above and press Enter to search. Press Esc to cancel.

Sign In or Register

Welcome Back!

Login to your account below.

Lost password?