Ketua Komisi III DPR RI Habiburokhman memastikan RUU Penyadapan telah masuk dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas), dan akan dibahas pada masa sidang berikutnya setelah penyelesaian RUU Perampasan Aset.
“Ini kan perampasan aset insyaallah selesai di masa-masa sidang ini. Masa sidang besok saya, kami, Komisi III akan gas terus soal undang-undang penyadapan ini,” kata Habiburokhman, dai Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Senin, 9 November 2026.
Ia mengatakan, Komisi III DPR telah melakukan studi perbandingan dengan sejumlah negara untuk mempelajari regulasi penyadapan. Pasalnya, aturan penyadapan di sejumlah negara memiliki ketentuan yang lebih ketat, terutama terkait batasan penggunaan hasil penyadapan dan perlindungan privasi masyarakat.
“Di negara-negara lain itu jauh lebih ketat. Bahkan ketika satu pihak melakukan penyadapan resmi, tetapi tiba-tiba ada pembicaraan di luar konteks dari hal yang disadap, maka penyadapan harus dihentikan,” ungkapnya.
Ia menilai pengaturan tersebut menjadi salah satu aspek yang perlu diperhatikan dalam penyusunan RUU Penyadapan di Indonesia. Terlebih, saat ini muncul persoalan dugaan penyadapan ilegal yang telah ditangani aparat penegak hukum.
Terakhir, pihaknya berharap pembahasan regulasi tersebut dapat memberikan kepastian hukum mengenai kewenangan penyadapan, sekaligus mengatur batasan dan mekanisme pengawasannya agar tidak disalahgunakan.

