Close Menu
WikiParlemen
  • Home
  • MPR
  • DPR
  • DPD
  • Daerah
  • Nasional
  • Peristiwa
  • Polhukam
Populer

BNI Perkuat Jaringan dan Layanan Digital, Perluas Akses Keuangan Nasabah

9 November 2026

DPR Siap Bahas RUU Penyadapan pada Masa Sidang Berikutnya

9 November 2026

Abdullah Dukung Kemungkinan Penerapan Hukuman Mati Bagi Koruptor

9 November 2026
Facebook X (Twitter) Instagram
Trending
  • BNI Perkuat Jaringan dan Layanan Digital, Perluas Akses Keuangan Nasabah
  • DPR Siap Bahas RUU Penyadapan pada Masa Sidang Berikutnya
  • Abdullah Dukung Kemungkinan Penerapan Hukuman Mati Bagi Koruptor
  • Khozin: Alih Status PPPK Paruh Waktu Jawab Aspirasi Warga
  • RUU Penyadapan Berpeluang Berkembang pada Masa Sidang DPR RI
  • DPR Tunggu Keputusan MA soal Wacana Hak Angket dan Pemakzulan Gibran
  • Lamhot Sinaga Dorong PT Indofood Optimalkan Pemanfaatan Tapioka dalam Negeri
  • Perlu Ada Evaluasi Menyeluruh Pacsa Kecelakaan Heli Pemadam Karhutla
Senin, November 16
WikiParlemenWikiParlemen
  • Home
  • MPR
  • DPR
  • DPD
  • Daerah
  • Nasional
  • Peristiwa
  • Polhukam
Login
WikiParlemen
Beranda ยป Khozin: Alih Status PPPK Paruh Waktu Jawab Aspirasi Warga

Khozin: Alih Status PPPK Paruh Waktu Jawab Aspirasi Warga

redaksiBy redaksi9 November 2026Updated:16 November 2026 DPR Tidak ada komentar2 Mins Read
Share
Facebook Twitter LinkedIn Pinterest Email

Anggota Komisi II DPR RI Muhammad Khozin menyatakan kebijakan pengalihan status pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK) paruh waktu menjadi penuh waktu mulai Januari 2027 sebagai jawaban atas aspirasi warga.

“Kami di Komisi II DPR RI banyak menerima aspirasi dari berbagai kalangan, mulai dari asosiasi guru, dosen, tenaga pemadam kebakaran, hingga Satpol PP. Kebijakan alih status ini menjadi jawaban nyata atas aspirasi masyarakat yang selama ini diperjuangkan,” kata Khozin dalam keterangannya, Jakarta, Senin, 9 November 2026.

Selain itu, Khozin mengatakan kebijakan yang diputuskan pemerintah bersama DPR RI itu menjadi titik terang bagi jaminan kepastian kerja hingga perlindungan hak-hak aparatur sipil negara (ASN).

“Kesepakatan pengalihan status ini merupakan langkah penting dalam memberikan kepastian bagi para pegawai yang selama ini berkontribusi penuh dalam penyelenggaraan pelayanan publik di berbagai daerah,” katanya.

Kendati demikian, Legislator dari Fraksi PKB ini mengingatkan semua pihak agar kebijakan tersebut tidak boleh dipandang sebatas perubahan administrasi di atas kertas. Dia lantas meminta pemerintah daerah dan instansi terkait untuk memastikan perubahan status ini berbanding lurus dengan peningkatan profesionalisme, disiplin, dan produktivitas kerja ASN.

“Perubahan status ini harus menjadi titik awal untuk meningkatkan profesionalisme dan produktivitas kerja. Kepastian status juga harus diikuti perhatian terhadap kesejahteraan pegawai agar mereka menjalankan tugas secara optimal,” katanya.

Khozin juga meminta pemerintah pusat untuk mematangkan regulasi teknis, serta mekanisme pemenuhan hak finansial pegawai sebelum kebijakan resmi diberlakukan pada tahun 2027.

Menurutnya, transparansi dan kejelasan prosedur pengalihan status dinilai sangat krusial agar tidak memicu kendala administratif di tingkat daerah.

“Pemerintah perlu memastikan implementasi kebijakan berjalan dengan baik, termasuk memberikan kejelasan mengenai mekanisme pengalihan status dan pemenuhan hak-hak pegawai tanpa ada kekeliruan,” ujarnya.

Sementara itu, Khozin memastikan Komisi II DPR RI akan terus mengawal persiapan transisi pengalihan status PPPK ini hingga resmi diterapkan pada Januari 2027.

“Kami di Komisi II DPR akan mengawal ketat implementasi kebijakan alih status ini sampai tuntas. Masyarakat harus mendapatkan pelayanan publik yang lebih baik, profesional, dan memiliki kepastian,” katanya.

Sebelumnya, pemerintah bersama DPR RI menggelar rapat finalisasi di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat, 6 November 2026. Hasil rapat tersebut di antaranya peningkatan status PPPK paruh waktu lintas profesi menjadi PPPK penuh waktu yang dilakukan secara bertahap mulai 1 Januari 2027.

Selain itu, pemerintah dan DPR RI sepakat agar PPPK tersebut dapat mengikuti seleksi calon pegawai negeri sipil (CPNS) pada 2027.

DPR
redaksi

Keep Reading

DPR Siap Bahas RUU Penyadapan pada Masa Sidang Berikutnya

Abdullah Dukung Kemungkinan Penerapan Hukuman Mati Bagi Koruptor

RUU Penyadapan Berpeluang Berkembang pada Masa Sidang DPR RI

DPR Tunggu Keputusan MA soal Wacana Hak Angket dan Pemakzulan Gibran

Lamhot Sinaga Dorong PT Indofood Optimalkan Pemanfaatan Tapioka dalam Negeri

Perlu Ada Evaluasi Menyeluruh Pacsa Kecelakaan Heli Pemadam Karhutla

Berita Terkini

BNI Perkuat Jaringan dan Layanan Digital, Perluas Akses Keuangan Nasabah

9 November 2026

DPR Siap Bahas RUU Penyadapan pada Masa Sidang Berikutnya

9 November 2026

Abdullah Dukung Kemungkinan Penerapan Hukuman Mati Bagi Koruptor

9 November 2026

RUU Penyadapan Berpeluang Berkembang pada Masa Sidang DPR RI

9 November 2026
Kebijakan JP Moso
© WikiParlemen 2024. Web Design by Aconymous
  • Kebijakan Privasi
  • Pedoman Media Siber
  • Redaksi

Type above and press Enter to search. Press Esc to cancel.

Sign In or Register

Welcome Back!

Login to your account below.

Lost password?