Anggota Komisi III DPR RI, Abdullah, mendukung kemungkinan adanya penerapan hukuman mati bagi pelaku tindak pidana korupsi dalam draf RUU Perampasan Aset. Menurutnya, langkah tegas diperlukan untuk memberikan efek jera.
Pasalnya, pemidanaan terhadap koruptor selama ini dinilai belum sepenuhnya menjawab persoalan pengembalian kerugian negara. Sebab, aset yang berasal dari hasil kejahatan korupsi belum tentu dapat dikembalikan secara maksimal kepada negara.
“Banyak koruptor sudah dihukum, tetapi hasil kejahatannya tidak sepenuhnya kembali ke negara. Bahkan, kekayaan hasil korupsi masih bisa dinikmati oleh pelaku maupun keluarganya,” kata Abdullah, di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Senin, 9 November 2026.
“Apalagi jika aset tersebut dipindahkan atau disembunyikan di luar negeri dan melibatkan jaringan tertentu. Karena itu, sudah saatnya negara memiliki instrumen hukum yang lebih tegas, termasuk kemungkinan penerapan hukuman mati bagi koruptor,” imbuhnya.
Ia menjelaskan, ketentuan mengenai kemungkinan pidana mati bagi pelaku korupsi tercantum dalam draf terbaru RUU Perampasan Aset terkait Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Lainnya, khususnya Pasal 4 ayat (2).
“Dalam pasal tersebut disebutkan, pelaku tindak pidana korupsi dapat dijatuhi pidana mati yang tata cara pelaksanaannya berdasarkan undang-undang yang mengatur tindak pidana korupsi, hukum pidana, hukum acara pidana, dan ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya,” tuturnya.
Meski demikian, Abdullah mengingatkan bahwa penerapan pidana mati harus dilakukan secara sangat hati-hati dan menjadi pilihan terakhir. Karena ia menilai, upaya pemberantasan korupsi harus tetap memperhatikan perlindungan hak asasi manusia sebagaimana dijamin konstitusi.
“Prinsip kehati-hatian harus menjadi pegangan. Hukuman mati memang dapat menjadi instrumen untuk menghadapi kejahatan korupsi yang luar biasa, tetapi penerapannya harus melalui proses hukum yang ketat, objektif, dan benar-benar memenuhi ketentuan perundang-undangan,” tandasnya.

