Close Menu
WikiParlemen
  • Home
  • MPR
  • DPR
  • DPD
  • Daerah
  • Nasional
  • Peristiwa
  • Polhukam
Populer

BNI Perkuat Jaringan dan Layanan Digital, Perluas Akses Keuangan Nasabah

9 November 2026

DPR Siap Bahas RUU Penyadapan pada Masa Sidang Berikutnya

9 November 2026

Abdullah Dukung Kemungkinan Penerapan Hukuman Mati Bagi Koruptor

9 November 2026
Facebook X (Twitter) Instagram
Trending
  • BNI Perkuat Jaringan dan Layanan Digital, Perluas Akses Keuangan Nasabah
  • DPR Siap Bahas RUU Penyadapan pada Masa Sidang Berikutnya
  • Abdullah Dukung Kemungkinan Penerapan Hukuman Mati Bagi Koruptor
  • Khozin: Alih Status PPPK Paruh Waktu Jawab Aspirasi Warga
  • RUU Penyadapan Berpeluang Berkembang pada Masa Sidang DPR RI
  • DPR Tunggu Keputusan MA soal Wacana Hak Angket dan Pemakzulan Gibran
  • Lamhot Sinaga Dorong PT Indofood Optimalkan Pemanfaatan Tapioka dalam Negeri
  • Perlu Ada Evaluasi Menyeluruh Pacsa Kecelakaan Heli Pemadam Karhutla
Senin, November 16
WikiParlemenWikiParlemen
  • Home
  • MPR
  • DPR
  • DPD
  • Daerah
  • Nasional
  • Peristiwa
  • Polhukam
Login
WikiParlemen
Beranda » Abdullah Dukung Kemungkinan Penerapan Hukuman Mati Bagi Koruptor

Abdullah Dukung Kemungkinan Penerapan Hukuman Mati Bagi Koruptor

redaksiBy redaksi9 November 2026Updated:16 November 2026 DPR Tidak ada komentar2 Mins Read
Share
Facebook Twitter LinkedIn Pinterest Email

Anggota Komisi III DPR RI, Abdullah, mendukung kemungkinan adanya penerapan hukuman mati bagi pelaku tindak pidana korupsi dalam draf RUU Perampasan Aset. Menurutnya, langkah tegas diperlukan untuk memberikan efek jera.

Pasalnya, pemidanaan terhadap koruptor selama ini dinilai belum sepenuhnya menjawab persoalan pengembalian kerugian negara. Sebab, aset yang berasal dari hasil kejahatan korupsi belum tentu dapat dikembalikan secara maksimal kepada negara.

“Banyak koruptor sudah dihukum, tetapi hasil kejahatannya tidak sepenuhnya kembali ke negara. Bahkan, kekayaan hasil korupsi masih bisa dinikmati oleh pelaku maupun keluarganya,” kata Abdullah, di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Senin, 9 November 2026.

“Apalagi jika aset tersebut dipindahkan atau disembunyikan di luar negeri dan melibatkan jaringan tertentu. Karena itu, sudah saatnya negara memiliki instrumen hukum yang lebih tegas, termasuk kemungkinan penerapan hukuman mati bagi koruptor,” imbuhnya.

Ia menjelaskan, ketentuan mengenai kemungkinan pidana mati bagi pelaku korupsi tercantum dalam draf terbaru RUU Perampasan Aset terkait Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Lainnya, khususnya Pasal 4 ayat (2).

“Dalam pasal tersebut disebutkan, pelaku tindak pidana korupsi dapat dijatuhi pidana mati yang tata cara pelaksanaannya berdasarkan undang-undang yang mengatur tindak pidana korupsi, hukum pidana, hukum acara pidana, dan ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya,” tuturnya.

Meski demikian, Abdullah mengingatkan bahwa penerapan pidana mati harus dilakukan secara sangat hati-hati dan menjadi pilihan terakhir. Karena ia menilai, upaya pemberantasan korupsi harus tetap memperhatikan perlindungan hak asasi manusia sebagaimana dijamin konstitusi.

“Prinsip kehati-hatian harus menjadi pegangan. Hukuman mati memang dapat menjadi instrumen untuk menghadapi kejahatan korupsi yang luar biasa, tetapi penerapannya harus melalui proses hukum yang ketat, objektif, dan benar-benar memenuhi ketentuan perundang-undangan,” tandasnya.

DPR
redaksi

Keep Reading

DPR Siap Bahas RUU Penyadapan pada Masa Sidang Berikutnya

Khozin: Alih Status PPPK Paruh Waktu Jawab Aspirasi Warga

RUU Penyadapan Berpeluang Berkembang pada Masa Sidang DPR RI

DPR Tunggu Keputusan MA soal Wacana Hak Angket dan Pemakzulan Gibran

Lamhot Sinaga Dorong PT Indofood Optimalkan Pemanfaatan Tapioka dalam Negeri

Perlu Ada Evaluasi Menyeluruh Pacsa Kecelakaan Heli Pemadam Karhutla

Berita Terkini

BNI Perkuat Jaringan dan Layanan Digital, Perluas Akses Keuangan Nasabah

9 November 2026

DPR Siap Bahas RUU Penyadapan pada Masa Sidang Berikutnya

9 November 2026

Khozin: Alih Status PPPK Paruh Waktu Jawab Aspirasi Warga

9 November 2026

RUU Penyadapan Berpeluang Berkembang pada Masa Sidang DPR RI

9 November 2026
Kebijakan JP Moso
© WikiParlemen 2024. Web Design by Aconymous
  • Kebijakan Privasi
  • Pedoman Media Siber
  • Redaksi

Type above and press Enter to search. Press Esc to cancel.

Sign In or Register

Welcome Back!

Login to your account below.

Lost password?