Close Menu
WikiParlemen
  • Home
  • MPR
  • DPR
  • DPD
  • Daerah
  • Nasional
  • Peristiwa
  • Polhukam
Populer

BNI Perkuat Pembiayaan Ekosistem Perumahan, Dukung Program 3 Juta Rumah

17 November 2026

Dadang M Naser Tekankan Pentingnya Pengolahan Bahan Baku Herbal untuk Tingkatkan Nilai Ekonomi

15 November 2026

Komisi III DPR Minta Polisi Segera Bongkar Jaringan TPPO WNI jadi Tentara Rusia

14 November 2026
Facebook X (Twitter) Instagram
Trending
  • BNI Perkuat Pembiayaan Ekosistem Perumahan, Dukung Program 3 Juta Rumah
  • Dadang M Naser Tekankan Pentingnya Pengolahan Bahan Baku Herbal untuk Tingkatkan Nilai Ekonomi
  • Komisi III DPR Minta Polisi Segera Bongkar Jaringan TPPO WNI jadi Tentara Rusia
  • TNI Diminta Usut Dugaan Kekerasan terhadap Santri di Pangandaran
  • DPR Dukung Bareskrim Usut Jaringan Perekrut WNI ke Rusia
  • Komisi X DPR Akan Evaluasi Aturan Penyetaraan Ijazah
  • Keputusan Gibran Mengundurkan Diri Jaga Stabilitas Politik
  • Mundurnya Gibran Sebagai Wapres Adalah Keputusan yang Tepat
Selasa, November 17
WikiParlemenWikiParlemen
  • Home
  • MPR
  • DPR
  • DPD
  • Daerah
  • Nasional
  • Peristiwa
  • Polhukam
Login
WikiParlemen
Beranda » Kewenangan Atribusi Menag RI Dinilai Tak Melawan Hukum

Kewenangan Atribusi Menag RI Dinilai Tak Melawan Hukum

redaksiBy redaksi25 September 2025Updated:26 September 2025 Polhukam Tidak ada komentar2 Mins Read
Share
Facebook Twitter LinkedIn Pinterest Email

Pengelolaan haji sebagai ibadah yang berdimensi spiritual, sosial, dan politik merupakan tanggung jawab negara dalam menjamin kebebasan beragama sebagaimana dijamin dalam Pasal 29 UUD 1945.

Dalam konteks ini, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah (UU PIHU) hadir sebagai instrumen hukum yang memastikan tata kelola kuota haji berjalan adil, transparan, dan akuntabel.

Menanggapi perdebatan seputar kewenangan Menteri Agama (Menag) RI dalam pembagian kuota haji, Prof. Rudy memberikan analisis normatif dan konstitusional.

“Kewenangan Menteri Agama dalam menetapkan kuota tambahan bersifat atribusi, diberikan langsung oleh undang-undang, sehingga bukan merupakan perbuatan melawan hukum. Kuota tambahan sebagaimana diatur Pasal 9 UU PIHU berdiri sendiri, bersifat dinamis, dan dapat dikelola secara fleksibel sepanjang berlandaskan prinsip keadilan, proporsionalitas, dan kepentingan umum,” kata Guru Besar Ilmu Hukum termuda di Unila ini, Kamis, (25/9/2025).

Prof. Rudy menjelaskan, pokok analisisnya mendasarkan pada beberapa pertimbangan. Pertama, Pasal 8 UU PIHU-Kuota Dasar; Memberikan kewenangan kepada Menteri Agama untuk menetapkan kuota haji Indonesia setiap tahun, yang terbagi menjadi haji reguler dan haji khusus.

Kemudian Pasal 9 UU PIHU-Kuota Tambahan; Ayat (1) menegaskan kewenangan atribusi Menteri untuk menetapkan tambahan kuota yang diberikan Arab Saudi.

Ayat (2) memberi ruang pengaturan teknis melalui Peraturan Menteri, dengan tetap menjunjung asas transparansi dan keadilan.

“Pasal ini memadukan beschikking (penetapan konkret) dan regeling (pengaturan normatif),” ujarnya.

Dia juga menekankan bahwa pengaturan kuota haji dalam UU No. 8 Tahun 2019 adalah refleksi konstitusionalisme Indonesia, menyeimbangkan keterbatasan eksternal (kuota dari Arab Saudi) dengan kebutuhan internal (hak warga negara).

Kemudian, pada Pasal 64 UU PIHU-Kuota Haji Khusus; Menetapkan alokasi rigid sebesar 8 persen dari kuota dasar bagi haji khusus. Norma ini, kata Prof Rudi, menjamin distributive justice tanpa mengganggu fleksibilitas kuota tambahan.

Kesimpulannya, menurut Prof. Rudy, tiga pasal utama dalam UU PIHU membentuk kerangka normatif yang saling melengkapi: Pasal 8 menghadirkan kepastian hukum dalam penetapan kuota dasar.

Pasal 9 memberikan ruang adaptif untuk tambahan kuota. Pasal 64 menjamin keadilan distributif dengan mengunci proporsi haji khusus.

“Dengan konstruksi hukum ini, kebijakan Menteri Agama terkait penetapan kuota tambahan tidak dapat disebut melawan hukum. Yang terpenting adalah memastikan keselamatan, kenyamanan, serta hak jamaah tetap menjadi prioritas utama dalam penyelenggaraan ibadah haji,” imbuhnya.

Karena itu, ia menilai, sebagai kewenangan atribusi kewenangan mantan Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas dalam menetapkan kuota tambahan adalah sesuai hukum dan bukan merupakan perbuatan melawan hukum.

Haji
redaksi

Keep Reading

YLKI Dorong DPR Uji Rekam Jejak Calon Komisioner BPKN

Polemik Ijazah Palsu Arsul Sani, Ini Kata Aliansi Mahasiswa

Bawaslu dan KPU Bungkam! Cuti Petahana AT-FM di PSU Banggai Diduga Tak Pernah Ada

Sengketa PSU Pilkada Banggai: Janji Berikan Uang Dinilai Pelanggaran Serius Pilkada

MIND ID: Danantara Bakal Perkuat Hilirisasi dan Industrialisasi

JOEL Unggul Sementara di Pilkada Mimika 2024

Berita Terkini

BNI Perkuat Pembiayaan Ekosistem Perumahan, Dukung Program 3 Juta Rumah

17 November 2026

Dadang M Naser Tekankan Pentingnya Pengolahan Bahan Baku Herbal untuk Tingkatkan Nilai Ekonomi

15 November 2026

Komisi III DPR Minta Polisi Segera Bongkar Jaringan TPPO WNI jadi Tentara Rusia

14 November 2026

TNI Diminta Usut Dugaan Kekerasan terhadap Santri di Pangandaran

14 November 2026
Kebijakan JP Moso
© WikiParlemen 2024. Web Design by Aconymous
  • Kebijakan Privasi
  • Pedoman Media Siber
  • Redaksi

Type above and press Enter to search. Press Esc to cancel.

Sign In or Register

Welcome Back!

Login to your account below.

Lost password?