Wakil Ketua Komisi X DPR RI, Lalu Hadrian Irfani, mengatakan pihaknya akan mengevaluasi aturan penyetaraan ijazah bersama Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) serta seluruh pemangku kepentingan.
Hal itu ia sampaikan merespons polemik surat keterangan (Suket) penyetaraan pendidikan SMA Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, yang menjadi menjadi pukulan telak bagi Kemendikdasmen.
“Kami akan mengundang para pakar, kemudian para ahli tentunya di dalam membahas persoalan ini, karena memang ini nggak mudah. Itu baru Singapura, belum lagi kita berbicara Mesir, belum lagi kita berbicara Arab Saudi,” kata Lalu, di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Jumat, 13 November 2026.
“Karena memang banyak anak-anak Indonesia yang menimba ilmu di sana, tetapi ketika pulang ini selalu jadi persoalan. Nah ijazah yang di sana kadang-kadang tidak diterima ketika melanjutkan pendidikan di sini,” imbuhnya.
Sebagai langkah evaluasi, Komisi X berencana memasukkan pengaturan mengenai penyetaraan ijazah ke dalam revisi Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional (UU Sisdiknas).
Pembahasan tersebut dinilai penting karena persoalan penyetaraan ijazah tidak hanya menyangkut satu negara. Banyak pelajar Indonesia menempuh pendidikan di berbagai negara dengan sistem pendidikan dan ketentuan kelulusan yang berbeda.
Melalui revisi UU Sisdiknas, Komisi X berharap mekanisme penyetaraan ijazah dapat diatur secara tegas. Selanjutnya, ketentuan teknis akan dijabarkan melalui peraturan pemerintah, peraturan menteri, dan regulasi turunannya.
“Sehingga kami nanti di revisi Undang-Undang Sisdiknas itu tentu dengan tegas sebagai payung hukumnya, maka nanti turunan di bawahnya peraturan pemerintah, peraturan menteri dan sebagainya itu secara teknis akan diatur,” tuturnya.

