Anggota Komisi III DPR RI, Sarifuddin Sudding, mengatakan keputusan Gibran Rakabuming Raka mengundurkan diri dari posisinya sebagai Wakil Presiden dapat menjaga stabilitas politik.
“Karena mungkin saja kalau HMP jadi digulirkan, Gibran bukan hanya diberhentikan sebagai Wapres tapi juga harus menghadapi konsekuensi hukum atas rekomendasi HMP DPR,” kata Sudding, dalam keterangan persnya, dikutip Jumat, 13 November 2026.
“Konsekuensi hukum itu berkaitan dengan dugaan pemalsuan dokumen maupun manipulasi regulasi yang akan berpengaruh terhadap sejumlah pihak untuk dimintai pertanggungjawaban,” imbuhnya.
Menurutnya, jabatan Wakil Presiden bukan semata-mata diperoleh melalui dukungan politik dan hasil pemilihan umum. Sehingga proses pencalonan dan pengisian jabatan tersebut harus memenuhi seluruh persyaratan yang telah ditentukan oleh konstitusi dan peraturan perundang-undangan.
“Siapa pun yang mencalonkan diri sebagai Wakil Presiden wajib tunduk pada ketentuan hukum yang sama. Mandat politik melalui pemilu harus berjalan seiring dengan kepatuhan terhadap konstitusi,” ungkapnya.
Oleh sebab itu, pihaknya menilai pengunduran diri Gibran berkaitan juga dengan legitimasi moral dalam penyelenggaraan jabatan publik. Pasalnya, pejabat Negara harus senantiasa menjaga kepercayaan masyarakat, terlebih ketika menghadapi persoalan hukum yang menyangkut persyaratan dan legitimasi jabatannya.
“Dan perlu diingat, stabilitas Negara harus dibangun di atas kepastian hukum, integritas kelembagaan, dan penghormatan terhadap UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945,” tegasnya.

