Anggota Komisi III DPR RI, Sarifuddin Sudding, menilai mundurnya Gibran Rakabuming Raka dari posisinya sebagai Wakil Presiden, merupakan keputusan yang tepat.
“Saya kira yang bersangkutan lebih elegan menyatakan mundur seperti ini daripada diberhentikan secara tidak hormat lewat impeachment atau pemakzulan, apalagi suara DPR juga sudah bulat soal Hak Menyatakan Pendapat (HMP),” kata Sudding, dalam keterangan persnya, dikutip Jumat, 13 November 2026.
Terlebih, usulan soal HMP sendiri telah ditandatangani oleh 120 anggota dewan dari delapan atau seluruh fraksi yang ada di DPR. Sehingga mundurnya Gibran sudah dinilai tepat.
“Dan sesuai Pasal 134 Peraturan MPR Nomor 1 tahun 2024, pimpinan MPR wajib segera menggelar rapat gabungan karena tidak boleh terjadinya kekosongan wakil presiden dalam waktu lama,” ungkapnya.
Selain itu, keputusan Gibran mengundurkan diri juga dinilai dapat menjaga stabilitas politik. Karena jika HMP digulirkan, maka kemungkinan Gibran juga akan menghadapi konsekuensi hukum.
“Karena mungkin saja kalau HMP jadi digulirkan, Gibran bukan hanya diberhentikan sebagai Wapres tapi juga harus menghadapi konsekuensi hukum atas rekomendasi HMP DPR,” jelasnya.
“Konsekuensi hukum itu berkaitan dengan dugaan pemalsuan dokumen maupun manipulasi regulasi yang akan berpengaruh terhadap sejumlah pihak untuk dimintai pertanggungjawaban,” imbuh Sudding.

