Penulis: redaksi

Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPR RI, Said Abdullah, mengatakan pengenaan tarif impor oleh Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump, akan membahayakan masa depan perekonomian global. Pasalnya, banyak negara akan menempuh jalan proteksionisme, dan hal itu tidak menguntungkan bagi kerja sama global dan kemakmuran bersama. Merespons kebijakan tersebut, pihaknya memaparkan sejumlah langkah yang harus ditempuh pemerintah, salah satunya adalah membuka kembali jalan negosiasi dengan Pemerintah AS. “Tentu saja pemerintah harus membawa bekal yang lebih menjanjikan dalam proses negosiasi tersebut,” kata Said, dalam keterangan persnya, Kamis, 10 Juli 2025. “Seperti poin yang ditekankan, yakni memungkinkan adanya perusahaan Indonesia melakukan aktivitas manufacturing di AS, selain tawaran…

Wakil Ketua Komisi V DPR RI, Andi Iwan Darmawan Aras, meminta kementerian/lembaga, serta pemerintah daerah untuk segera mengatasi dampak bencana terhadap fasilitas umum seperti jembatan dan akses jalan. Hal itu ia sampaikan merespons banyaknya musibah banjir dan longsor yang melanda sejumlah wilayah di Indonesia, dalam beberapa hari terakhir, akibat dari intensitas hujan yang tinggi. “Tentu kita akan meminta Kementerian PU untuk berkoordinasi dengan dinas PU provinsi atau kabupaten/kota supaya fasum terdampak bencana segera diperbaiki sehingga aktivitas masyarakat bisa segera kembali normal,” kata Andi Iwan, dalam keterangan persnya, Kamis, 10 Juli 2025. Ia juga menyampaikan keprihatinan atas kondisi warga terdampak banjir di Kelurahan Lepo Lepo, Kecamatan…

Komisi I DPR RI meminta pemerintah memperhatikan nasib kesejahteraan para pekerja media, jurnalis atau wartawan yang kini banyak dirumahkan hingga dipecat. Sebab, tidak sedikit perusahaan pers tak mampu membayar gaji karyawan, dampak dari leluasanya media sosial (medsos) aktif tanpa aturan. “Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) mesti bekerja sama dengan kementerian, maupun lembaga lainnya melihat masalah ini. Kehadiran platfom medsos tanpa aturan itu secara tidak langsung mematikan industri media, pers,” kata anggota Komisi I DPR RI DPR RI Syamsu Rizal MI saat dikonfirmasi, Rabu, 9 Juli 2025.. Dia menyinggung soal kebebasan penggunaan medsos tanpa saringan dan aturan mengikat yang dimanfaatkan para pelakunya untuk mendapat keuntungan, bahkan mengabaikan…

Ketua DPR RI Puan Maharani, menegaskan negara tidak boleh terus tertinggal dalam menanggapi siklus bencana seperti kebakaran hutan dan lahan (Karhutla) dan bencana lainnya. Hal itu ia sampaikan merespons bencana Karhutla di sejumlah wilayah di Provinsi Aceh dan Sumatera Utara (Sumut). Menurutnya, bencana tersebut merupakan sinyal bahwa Indonesia belum keluar dari siklus krisis ekologis yang berulang. “Penanganan bencana harus berpindah dari pola penanganan darurat menjadi sistem yang preventif, tangguh, dan berbasis pada pengelolaan ekosistem yang berkelanjutan,” kata Puan, dalam keterangan persnya, Rabu, 9 Juli 2025. “Jika bencana datang lebih cepat dari kesiapsiagaan, itu artinya ada sistem yang belum berjalan sebagaimana mestinya,” imbuhnya. Ia pun menilai…

Anggota Komisi XII Meitri Citra Wardani mendorong pemerintah untuk mempermudah sistem perizinan investasi dan mengurangi impor bahan energi nasional untuk memberikan dampak positif terhadap perekonomian. “Fokus utama kami adalah bagaimana memberikan kemudahan sistem perizinan investasi yang mudah, terjadwal, dan transparan. Kerja sama investasi dari luar negeri harus bisa memberi dampak nyata bagi perekonomian nasional,” kata Meitri, dalam keterangan persnya, dikutip Rabu, 9 Juli 2025. Ia berharap, investasi harus memberikan dampak positif bagi perrkonomian nasional, dan pemerintah dapat secara mandiri mengelola energi nasional, sehingga ke depannya tidak diperlukan lagi impor gas dan minyak. Meski demikian, kata Meitri, diperlukan juga kontribusi masyarakat agar senantiasa bersama dalam…

Wakil Ketua Komisi I DPR RI, Dave Laksono, menyoroti pengumuman tarif impor Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump terhadap Indonesia sebesar 32 persen, yang akan mulai diberlakukan pada 1 Agustus. Menurutnya, masih ada ruang bagi pemerintah untuk melakukan negosiasi ulang dengan pemerintah Trump. Namun, pemerintah Indonesia juga harus menyiapkan langkah-langkah untuk menjaga kondisi ekonomi dalam negeri. “Sekarang tinggal kita bagaimana mempersiapkannya, menyiapkan baik kondisi ekonomi Indonesia, terus juga langkah-langkah yang akan diambil, dan juga kita terus melakukan lobi, kita bisa membuka ruang untuk adanya negosiasi ulang,” kata Dave, di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Selasa, 8 Juli 2025. Terlebih kata Dave, kebijakan Trump…

Ketua Komisi II DPR RI Rifqinizamy Karsayuda mengatakan secara personal menilai wacana rekaya konstitusi dalam menindaklanjuti putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang memisahkan pemilu nasional dan pemilu daerah justru akan mengangkangi konstitusi. “Kalau kita membuat rekayasa norma pada level undang-undang yang nyata-nyata melabrak norma di undang-undang dasar kan kita bukan merekayasa konstitusi namanya, kita mengangkangi konstitusi,” kata Rifqinizamy dalam keterangannya, Jakarta, Selasa, 8 Juli 2025. Dia lantas mencontohkan bentuk pengangkangan konstitusi apabila DPR dan pemerintah melakukan rekayasa konstitusi terhadap undang-undang atas putusan MK yang memutuskan pemilihan anggota DPRD provinsi dan DPRD kabupaten/kota dijeda waktu paling singkat dua tahun atau maksimal 2,5 tahun dari pemilu nasional.…

Komisi XIII DPR RI berharap Kementerian Hak Asasi Manusia (HAM) tidak terpaku pada pembangunan fisik, seperti kantor wilayah (kanwil) baru. KemenHAM diharap proaktif mendekati dan melayani masyarakat dengan mendatangi langsung ke lokasi, alih-alih menunggu mereka datang ke tempat layanan. “Jadi prosesnya lebih banyak kerja sama saja dalam melaksanakan program. Untuk kanwil juga sebenarnya bisa berbagi karena sudah ada kanwil Kemenkumham,” kata Wakil Ketua Komisi XIII DPR Willy Aditya dalam keterangannya, Jakarta, Selasa, 8 Juli 2025. Legislator dari Fraksi Partai NasDem itu menjelaskan kerja sama dapat dilakukan KemenHAM dengan Kementerian Hukum, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), hingga Kejaksaan Agung (Kejagung). Tak hanya pembangunan fisik, Willy meminta…

Anggota Komisi III DPR RI Nasir Djamil menyebut munculnya wacana revisi Undang-Undang tentang Mahkamah Konstitusi (MK) bukan karena adanya putusan terkait pemisahan sistem pemilu nasional dan pemilu lokal/daerah. Dia menegaskan Putusan MK Nomor 135/PUU-XXII/2024 tersebut tidak memiliki korelasi dengan revisi UU MK. Sebab, DPR merupakan lembaga yang berwenang untuk membentuk dan merevisi undang-undang. “Kami tidak mempersoalkan putusan itu, sebab itu ranah dan kewenangan kuasa pada hakim MK. Jadi DPR sebagai pembentuk UU harus mengevaluasi institusi-institusi yang diatur dalam konstitusi, salah satunya MK,” kata Nasir di Kompleks Parlemen, Jakarta, Senin, 7 Juli 2025. Menurut dia, upaya untuk memperbaiki UU tentang Mahkamah Konstitusi bukan hendak mengamputasi kewenangan MK.…

Ketua Komisi II DPR RI Rifqinizamy Karsayuda menilai putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang memisahkan pemilu nasional dengam daerah bakal menguras energi Legislatif. Sebab, keputusan itu berpotensi mengubah undang-undang. Namun, Rifqinizamy mengaku bersyukur DPR RI sejauh ini belum membahas revisi UU Pemilu. Sehingga, kata dia, DPR RI tidak perlu berulang-ulang melakukan revisi karena MK mengubah aturan pesta demokrasi tersebut. “Ada untungnya juga RUU Pemilu ini belum dibahas, coba kalau sudah dibahas, diubah lagi, kita mengurus RUU Pemilu lagi. Energi kita dari sisi legislasi nasional pasti akan terkuras,” kata Rifqinizamy di Kompleks Parlemen, Jakarta, Senin, 7 Juli 2025. Politikus Partai NasDem itu berpendapat dinamika ketatanegaraan acap kali datang…