Close Menu
WikiParlemen
  • Home
  • MPR
  • DPR
  • DPD
  • Daerah
  • Nasional
  • Peristiwa
  • Polhukam
Populer

Astra Kembangkan Potensi Desa Kanreapia Hingga Menjadi Sentra Sayuran

27 Juli 2026

BNI Tanam 258.000 Mangrove, Perkuat Konservasi dan Ekonomi Masyarakat Pesisir

26 Juli 2026

BNI Jelaskan Kronologi Viral Siswa Sakit Datangi Bank untuk Aktivasi Rekening PIP

24 Juli 2026
Facebook X (Twitter) Instagram
Trending
  • Astra Kembangkan Potensi Desa Kanreapia Hingga Menjadi Sentra Sayuran
  • BNI Tanam 258.000 Mangrove, Perkuat Konservasi dan Ekonomi Masyarakat Pesisir
  • BNI Jelaskan Kronologi Viral Siswa Sakit Datangi Bank untuk Aktivasi Rekening PIP
  • BNI Dukung Fajar/Fikri Jaga Tren Positif di China Open 2026
  • BNI Perkuat Pencegahan Stunting Lewat Program Gizi dan Edukasi Keluarga
  • BNI Dukung Festival Seni MSI 2026 untuk Perkuat Ekonomi Kreatif dan UMKM
  • BNI Sabet Dua Penghargaan Internasional untuk Layanan UMKM dan Trade Finance
  • BNI Raih Enam Penghargaan Internasional Digital CX Awards 2026
Sabtu, Agustus 15
WikiParlemenWikiParlemen
  • Home
  • MPR
  • DPR
  • DPD
  • Daerah
  • Nasional
  • Peristiwa
  • Polhukam
Login
WikiParlemen
Beranda » Banggar DPR: Presiden Perlu Pimpin Reformasi Sektor Keuangan dan Fiskal

Banggar DPR: Presiden Perlu Pimpin Reformasi Sektor Keuangan dan Fiskal

redaksiBy redaksi7 Februari 2026Updated:26 Februari 2026 DPR Tidak ada komentar2 Mins Read
Share
Facebook Twitter LinkedIn Pinterest Email

Ketua Badan Anggaran (Banggar)  DPR RI Said Abdulla menilai Presiden Prabowo Subianto perlu memimpin reformasi sektor keuangan dan fiskal secara menyeluruh.

Ini diungkapkan Said seiring dengan tiga lembaga pemeringkat internasional, yakni Morgan StanleyCapital International (MSCI), Goldman Sach, dan Moody’s, yang mengoreksi peringkat Indonesia di bursa saham dan kredit serta memberikan catatan.

“Sejumlah catatan yang dilayangkan oleh berbagai lembaga tersebut bisa menjadi momentum bagi pemerintah untuk membalik keadaan,” kata Said dalam keterangan di Jakarta, Jumat, 6 Februari 2026.

Legislator dari Fraksi PDI Perjuangan (PDIP) ini menyebut bila Presiden dapat mengubah berbagai ‘tekanan’ itu menjadi peluang besar melalui kepemimpinan reformasi pada sektor keuangan dan fiskal.

Menurut Said, Krisis tata kelola yang disebutkan sejumlah lembaga tersebut perlu dijawab dengan penataan struktural, baik di sektor keuangan maupun fiskal.

Dia mengingatkan keseluruhan reformasi struktural di sektor keuangan bertujuan untuk menekan efek rambatan pada sektor lainnya, terutama di pasar obligasi yang masih menjadi tumpuan pemerintah dalam membiayai Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

Dari sisi fiskal, kata dia, ada baiknya Presiden memimpin restrukturisasi belanja untuk menekan pelebaran defisit sekaligus sebagai langkah awal mengurangi beban utang.

“Upaya ini sekaligus memitigasi apabila penerimaan pajak dan PNPB di tahun ini mengalami shortfall,” ucap dia.

Sementara itu, Said berpendapat berbagai program prioritas yang telah berjalan atau akan dilaksanakan tidak untuk dibatalkan, tetapi dihitung ulang pendanaannya serta diperbaiki tata kelolanya.

Dia mengatakan diperlukan perluasan partisipasi publik dan pelibatan berbagai ahli untuk menyusun fondasi teknokrasinya. Serap setiap kritik sebagai semangat pembaruan dan jalan mendamaikan kontradiksi.

Saidnberpandangan dalam jangka pendek, tidak mudah bagi pemerintah meninggalkan utang. Pada jangka pendek dan menengah, pemerintah dinilai masih perlu menyerap utang baru.

Melalui berbagai reformasi fiskal, Said meyakini kepercayaan investor pun akan pulih, sehingga Presiden dapat menyampaikan seterang-terangnya atas peta jalan reformasi fiskal jangka pendek dan menengah.

“Pesannya jelas, untuk mengikat kepercayaan investor asing,” kata Said.

DPR
redaksi

Keep Reading

BGN Harus Maksimalkan Penyerapan Hasil Petani dan UMKM untuk MBG

Komisi I DPR Serahkan DIM RUU Keamanan dan Ketahanan Siber ke Pemerintah

Ketua DPR Sampaikan Simpati Atas Bencana Gempa Dahsyat di Tiga Negara

Banyak Manajer Kopdem Meninggal, DPR Soroti Kegagalan Deteksi Kesehatan Peserta SPPI

Calon Manajer Kopdes Meninggal saat Latsarmil, Oleh Soleh: Ini Masalah Serius

Tiga Peserta SPPI KDMP Meninggal, Komisi I DPR Minta Evaluasi

Berita Terkini

Astra Kembangkan Potensi Desa Kanreapia Hingga Menjadi Sentra Sayuran

27 Juli 2026

BNI Tanam 258.000 Mangrove, Perkuat Konservasi dan Ekonomi Masyarakat Pesisir

26 Juli 2026

BNI Jelaskan Kronologi Viral Siswa Sakit Datangi Bank untuk Aktivasi Rekening PIP

24 Juli 2026

BNI Dukung Fajar/Fikri Jaga Tren Positif di China Open 2026

23 Juli 2026
Kebijakan JP Moso
© WikiParlemen 2024. Web Design by Aconymous
  • Kebijakan Privasi
  • Pedoman Media Siber
  • Redaksi

Type above and press Enter to search. Press Esc to cancel.

Sign In or Register

Welcome Back!

Login to your account below.

Lost password?