Penulis: redaksi

Anggota Komisi IX DPR RI, Zainul Munasichin, menekankan perlunya pemerintah membentuk task force atau tim khusus satu atap yang bisa menyelesaikan persoalan BPJS Kesehatan segmen Penerima Bantuan Iuran (PBI) itu secara langsung di setiap rumah sakit. Pasalnya, Kementerian Kesehatan dan BPJS Kesehatan hanya sebagai pengguna (user) data yang bersumber dari Kementerian Sosial sebagai pihak yang melakukan eksekusi kebijakan. Sehingga kekompakan dan sinergi antarlembaga harus dijaga. “Jangan sampai karena merasa hanya sebagai user, lalu terkesan saling melempar tanggung jawab. Kita harus tetap solid dan bersama-sama mencari solusi agar masyarakat tidak dirugikan,” kata Zainul, dalam keterangan persnya, Kamis, 12 Februari 2026. Terlebih, dari sekitar 11…

Anggota Komisi VI DPR RI, Rivqy Abdul Halim, meminta PT Pertamina (Persero) untuk menyiapkan langkah mitigasi preventif dalam menghadapi cuaca ekstrem, yang dapat menyebabkan bencana dan dapat melumpuhkan distribusi BBM. “Kami meminta agar Pertamina menyiapkan langkah mitigasi dalam menghadapi terjadinya bencana. Upaya mitigasi ini sangat dibutuhkan untuk mencegah terjadinya dampak yang lebih besar,” kata Gus Rivqy, dalam keterangan persnya, dikutip Kamis, 12 Februari 2026. Menurutnya, ketergantungan distribusi yang hanya bertumpu pada satu jalur tunggal sangat berisiko dan berpotensi memicu kerawanan sosial. Seperti yang terjasi di wilayah Jember yang sempat mengalami kelumpuhan pasokan BBM selama empat hari akibat jalur distribusi dari Banyuwangi terputus total oleh…

Anggota Komisi III DPR RI Soedeson Tandra menegaskan Mahkamah Konstitusi (MK) tidak memiliki kewenangan untuk membatalkan Keputusan Presiden (Keppres) terkait pengangkatan hakim konstitusi. Semua pihak diminta menghormati prinsip pemisahan kekuasaan dalam sistem ketatanegaraan Indonesia. Ini disampaikan Soedeson dalam diskusi bertajuk ‘MK Dinilai Tidak Berwenang Batalkan Keppres Pengangkatan MK’ yang digelar Koordinatoriat Wartawan Parlemen (KWP) bersama Biro Pemberitaan DPR. Menurut Soedeson, konstitusi Indonesia menganut prinsip separation of powers atau pemisahan kekuasaan, di mana DPR berada dalam ranah legislatif, sementara MK merupakan bagian dari kekuasaan yudikatif. Karena itu, dia menilai masing-masing lembaga negara harus menjalankan kewenangannya tanpa saling mencampuri. “Kita harus kembali pada sistem ketatanegaraan kita yang…

Anggota Komisi II DPR RI Aziz Subekti menilai kebijakan One Map Policy merupakan momentum tepat untuk menyelesaikan konflik antara desa dan kawasan hutan yang terjadi di berbagai daerah Tanah Air. Konflik antara desa dan kawasan hutan terjadi akibat penataan ruang yang lebih mendahulukan peta dan administrasi dibandingkan realitas sosial masyarakat yang telah lama bermukim di wilayah tersebut. “One Map Policy memberi kesempatan untuk membalik urutan itu. Bukan dengan menambah peta baru, melainkan dengan keberanian mengakui bahwa keadilan ruang tidak dimulai dari meja gambar, tetapi dari pengakuan jujur atas kehidupan yang sejak lama telah ada dan menunggu diselesaikan,” kata Azis dalam keterangannya di…

Anggota Komisi X DPR RI, Abdul Fikri Faqih, menekankan pentingnya digitalisasi cagar budaya secara menyeluruh, mengingat situs budaya sangat rentan terhadap ancaman bencana alam. Menurutnya, digitalisasi bukan sekadar mengikuti tren teknologi, melainkan sebagai upaya mitigasi dan penyelamatan arsip kekayaan bangsa apabila terjadi bencana yang merusak fisik situs. “Jadi digitalisasi bukan latah karena ini lagi era digitalisasi, bukan,” kata Fikri, dalam keterangan persnya, dikutip Kamis, 12 Februari 2026. “Karena kepentingan, karena keperluan kita punya kekayaan tapi rawan karena ada bencana, maka itu yang dilakukan. Di samping mungkin hal-hal lain misalnya cagar budaya bisa saja kalau ada renovasi harus tahan terhadap gempa,” imbuhnya. Oleh…

Anggota Badan Kerja Sama Antar Parlemen (BKSAP) DPR RI Robert Joppy Kardinal, memaparkan salah satu praktik diplomasi parlemen yang dijalankan BKSAP di kawasan Pasifik. Adapun pendekatan dilakukan melalui Indonesia Pacific Parliamentary Partnership (IPPP) yang diinisiasi sejak 2018. Menurutnya, forum tersebut menjadi wadah komunikasi dan kemitraan antarlembaga legislatif di kawasan. “Melalui parlemen kita sudah dua kali pertemuan dengan 16 negara seluruh parlemen yang ada di Pasifik,” kata Robert, dalam keterangan persnya, Rabu, 11 Februari 2026. Ia menjelaskan, konsistensi komunikasi melalui IPPP dapat berkontribusi pada perubahan sikap sejumlah negara di Pasifik. Sehingga, dukungan terhadap posisi Indonesia semakin menguat, dan diplomasi parlemen berjalan beriringan dengan diplomasi pemerintah. Salah…

TNI AD tengah menyiapkan prajurit untuk bergabung dengan pasukan Dewan Perdamaian atau Board of Peacebentukan Presiden Amerika Serikat Donald Trump. Ketua Komisi I DPR RI Utut Adianto menyampaikan rencana ini adalah bagian dari misi penjaga perdamaian (peacekeeping forces) untuk mempercepat pemulihan wilayah Gaza, Palestina. Dia menyampaikan catatan agar jumlah pasukan yang dikirim tidak perlu terlalu besar dan akan disesuaikan dengan kebutuhan di lapangan. “Intinya, hemat saya tidak perlu terlalu besar seperti yang 20 ribu itu. Teman-teman di Kementerian Pertahanan sudah punya ukuran,” kata Utut dalam keterangannya, Jakarta, Selasa, 11 Februari 2026. Legislator dari Fraksi PDI Perjuangan (PDIP) ini juga menjelaskan bila rencana tersebut telah…

Anggota Komisi I DPR RI Nurul Arifin menilai bila hibah kapal patroli dari Jepang untuk TNI memberikan keuntungan nyata bagi penguatan pengamanan laut Indonesia. Terutama, di tengah luasnya wilayah perairan nasional dan kompleksitas ancaman di laut. Menurut dia, hibah kapal patroli senilai lebih dari Rp200 miliar itu menjadi tambahan penting bagi TNI AL. Kapal dengan karakter cepat dan lincah tersebut sangat relevan untuk kebutuhan patroli rutin, sekaligus meningkatkan kemampuan respons TNI AL terhadap ancaman yang bersifat cepat dan dinamis. “Kalau kita lihat dari kebutuhan lapangan, kapal patroli seperti ini jelas membantu. Wilayah laut kita luas sekali, sementara ancaman di lapangan itu sifatnya…

Rapat Paripurna ke-13 DPR RI Masa Persidangan III Tahun Sidang 2025-2026 menyampaikan bahwa DPR RI telah menerima Surat Presiden (Surpres) tentang penunjukkan wakil pemerintah untuk membahas RUU tentang Daerah Kepulauan dan RUU tentang Perkoperasian. “Surat-surat tersebut telah dan akan ditindaklanjuti dengan Peraturan DPR RI Nomor 1 Tahun 2020 tentang tata tertib dan mekanisme yang berlaku,” kata Wakil Ketua DPR Saan Mustopa yang memimpin Rapat Paripurna di Kompleks Parlemen, Jakarta, Selasa, 10 Februari 2026. Dia menyampaikan bahwa Surpres soal RUU Daerah Kepulauan diterima pada 12 Januari 2026 dengan nomor surat R-01. Sedangkan Surpres soal RUU Perkoperasian diterima oleh DPR pada 19 Januari 2026 dengan nomor surat R-04. Selain surpres soal dua…

Rapat Paripurna ke-13 DPR Masa Persidangan III Tahun Sidang 2025-2026 menyetujui pencalonan delapan calon anggota Badan Zakat Nasional (Baznas). Persetujuan itu diputuskan setelah kedelapan calon menempuh proses uji kelayakan dan kepatutan oleh Komisi VIII DPR RI. Kedelapan orang calon anggota Baznas periode 2025-2030 itu berasal dari unsur masyarakat. Berdasarkan ketentuan undang-undang, Anggota Baznas terdiri dari 11 orang, yakni 8 orang unsur masyarakat dan tiga orang dari unsur pemerintah. “Apakah laporan Komisi VIII DPR atas hasil pemberian pertimbangan dari unsur masyarakat tersebut dapat disetujui?” kata Wakil Ketua DPR RI Saan Mustopa di Kompleks Parlemen, Jakarta, Selasa, 10 Februari 2026. “Setuju,” jawab para anggota DPR RI yang menghadiri rapat. Kedelapan calon Anggota…