Penulis: redaksi

Ketua Komisi XII DPR RI, Sugeng Suparwoto, mengatakan kunjungan Presiden Prabowo Subianto ke Rusia mempertegas komitmen dalam melanjutkan pembangunan Grass Root Refinery and Petrochemical (GRR&P) Tuban, Jawa Timur. Menurutnya, proyek kerja sama antara PT Pertamina dan perusahaan minyak asal Rusia, Rosneft itu diyakini sangat strategis karena tidak hanya memproduksi bahan bakar minyak, tetapi juga membangun industri petrokimia nasional yang dikelola negara. “GRR Tuban sangat penting bagi Indonesia. Ini bukan sekadar membangun kilang minyak, tapi sekaligus membentuk petrochemical industry complex milik bangsa sendiri,” kata Sugeng, dalam keterangan persnya, dikutip Minggu, 13 Juli 2025. Di samping itu, GRR&P juga masuk dalam daftar Proyek Strategis Nasional (PSN)…

 Wakil Ketua Komisi X DPR RI Lalu Hadrian Irfani mengatakan putusan Mahkamah Konstitusi (MK) terkait wajib belajar gratis SD dan SMP swasta akan berlaku mulai 2026. Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) telah mengajukan anggaran untuk mengimplementasikan putusan tersebut.  “Mendikdasmen sepakat juga menganggarkan di tahun 2026,” kata Lalu ditemui di Lombok, Nusa Tenggara Barat (NTB), Sabtu, 12 Juli 2025. Kendari begitu, Ketua DPW PKB NTB itu menyebut program tersebut akan diberlakukan secara bertahap atau hanya untuk beberapa sekolah. Nantinya, daftar sekolah dan persebaran wilayah, termasuk indikatornya akan dikaji dan diputuskan Kemendikdasmen. Lalu mengatakan Komisi X akan meminta data itu dalam rapat dengan…

Komisi X DPR RI memastikan pemerintah dalam hal ini Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) akan melaksanakan putusan Mahkamah Konstitusi (MK) terkait wajib belajar gratis di sekolah negeri maupun swasta.  Wakil Ketua Komisi X DPR RI Lalu Hadrian Irfani mengungkapkan bahwa Mendikdasmen Abdul Mu’ti akan menjalankan putusan MK tersebut dengan sejumlah catatan. “Iya, jadi Mendikdasmen sudah sepakat akan melaksanakan putusan MK dengan catatan-catatan,” kata Lalu ditemui di Lombok, Nusa Tenggara Barat (NTB), pada Sabtu, 12 Juli 2025. Dalam rangka mengimplementasikan putusan MK itu, Ketua DPW PKB NTB itu menyebut bahwa Kemendikdasmen telah sepakat untuk menganggarkan pendidikan gratis di tahun 2026. “Nah sekolah mana yang…

Wakil Ketua Komisi X DPR RI Lalu Hadrian berpeluang mengevaluasi sistem Seleksi Penerimaan Murid Baru (SPMB). Evaluasi itu memungkinkan dilakukan Komisi X DPR RI menyusul banyaknya temuan kecurangan dalam proses seleksi calon siswa. Menurut Lalu, evaluasi menyeluruh terhadap sistem SPMB itu akan menjadi agenda utama dalam rapat bersama Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) pada Rabu, 16 Juli 2025. “Bahwa ternyata SPMB yang sudah kita rancang dengan luar biasa matangnya ini, masih saja disalahgunakan oleh oknum-oknum yang ingin memaksakan putra-putri mereka untuk masuk ke sekolah tertentu,” kata Lalu di Lombok, Nusa Tenggara Barat (NTB), Sabtu, 12 Juli 2025. Khusus di NTB, daerah pemilihannya (dapil),…

Wakil Ketua Komisi X DPR RI Lalu Hadrian Irfani mengingatkan agar Kementerian Budaya (Kemenbud) RI tidak menggunakan diksi penulisan ulang sejarah. Kemenbud RI diminta mengubah istilah penulisan ulang sejarah dengan pemutakhiran sejarah. “Kami di Komisi X sudah menggarisbawahi, jangan menggunakan diksi penulisan ulang sejarah. Pemutakhiran sejarah Indonesia itu usulan ya, kami ke Kementerian Kebudayaan,” kata Lalu ditemui di Lombok, Nusa Tenggara Barat (NTB), Sabtu, 12 Juli 2025. Menurut Lalu, penulisan ulang mengartikan adanya potongan-potongan sejarah yang akan dihilangkan. Dia mengatakan pada prinsipnya, penulisan sejarah ini beradaptasi dengan perkembangan zaman. Dia meminta Kemenbud RI, menerima masukan dari semua elemen masyarakat. Paling penting, memasukkan…

Wakil Ketua Komisi X DPR RI Lalu Hadrian Irfani mendukung pembentukan tim supervisi penulisan ulang sejarah yang digagas pimpinan Legislatif, untuk mengawasi proses penulisan ulang sejarah oleh Kementerian Kebudayaan (Kemenbud) RI. Menurut dia, keberadaan tim supervisi itu dibutuhkan guna memastikan proses penulisan sejarah berjalan objektif. Komisi X tengah menunggu tindak lanjut dari pimpinan DPR RI terkait susunan tim tersebut. “Kami di Komisi X menunggu tindak lanjut dari yang disampaikan oleh pimpinan DPR. Apakah itu surat penunjukan, nanti siapa-siapa yang masuk ke dalam tim supervisi sejarah ini dan sebagainya,” kata Lalu ditemui di Lombok, Nusa Tenggara Barat (NTB), Sabtu, 12 Juli 2025. Legislator dari Fraksi PKB…

Anggota Komisi XI DPR RI Fraksi PKS, Amin Ak, mengatakan kebijakan tarif impor yang dikenakan Amerika Serikat (AS) sebesar 32 persen, akan berdampak serius pada berbagai sektor ekonomi Indonesia. “Dampak paling mengkhawatirkan adalah ancaman terhadap 800.000 lapangan pekerjaan di industri tekstil, alas kaki, elektronik, dan kelapa sawit,” kata Amin, dalam keterangan persnya, Jumat, 11 Juli 2025. Padahal, selama ini neraca perdagangan Indonesia-AS menunjukkan surplus yang cukup besar, mencapai USD 16 miliar pada tahun 2024. “Ini bukan sekadar persoalan angka, tetapi menyangkut hajat hidup jutaan pekerja dan keluarganya,” ungkapnya. Oleh sebab itu, pihaknya mengusulkan langkah-langkah konkret. Dalam jangka pendek, Amin meminta pemerintah segera melakukan diversifikasi pasar ekspor…

Anggota Komisi XI DPR RI Fraksi PKS, Amin Ak, meminta Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian untuk mengoptimalkan diplomasi dagang dalam negosiasi dengan pihak Amerika Serikat (AS) terkait dengan pemberlakuan tarif impor Trump sebesar 32 persen. Ia pun berharap Indonesia tidak terjebak dalam pola ‘memberi konsesi tanpa jaminan’, mengingat AS sejatinya menggunakan tarif impor sebagai alat geopolitik, bukan semata-mata alat ekonomi. “Pengenaan tarif 32 persen menunjukkan bahwa AS menggunakan perdagangan sebagai alat tekanan geopolitik,” kata Amin, dalam keterangan persnya, dikutip Jumat, 11 Juli 2025. “Indonesia harus lebih cerdik dalam bernegosiasi—tidak hanya menawarkan konsesi ekonomi, tetapi juga memastikan adanya jaminan pembukaan pasar AS dan perlindungan terhadap kedaulatan regulasi,” imbuhnya.…

Badan Kerja Sama Antar-Parlemen (BKSAP) DPR RI, telah menyambut dan menindaklanjuti inisiatif pembentukan forum Indonesia-Palestine Friendship Society (IPFS) sebagai bentuk solidaritas terhadap perjuangan rakyat Palestina. Menurut Ketua BKSAP DPR RI, Mardani Ali Sera, pembentukan IPFS merupakan wujud dari komitmen diplomasi parlementer Indonesia dalam mendukung kemerdekaan Palestina dan memperkuat hubungan historis persaudaraan antara kedua negara. Maradabi juga akan menjabat sebagai Ketua IPFS secara ex officio sebagai simbol kepemimpinan nasional dalam memperjuangkan isu kemanusiaan global melalui diplomasi parlementer. “IPFS diharapkan menjadi wadah resmi dan strategis untuk memperkuat komunikasi, koordinasi, dan kolaborasi antara parlemen kedua negara serta dengan organisasi-organisasi internasional yang relevan,” kata Mardani, dalam keterangan persnya, Jumat, 11…

Komisi X DPR RI menyetujui usulan tambahan pagu indikatif Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi (Kemendiktisaintek) RI pada RAPBN Tahun Anggaran 2026 sebesar Rp12,535 triliun. “Sehingga dalam rapat kerja dengan Mendiktisaintek dapat kita setujui tambahan pagu indikatif yang diusulkan,” kata Wakil Ketua Komisi X DPR RI Lalu Hadrian Irfani, dalam rapat kerja bersama Mendiktisaintek, Kamis, 10 Juli 2025. Sebelumnya pemerintah menetapkan pagu indikatif Kemendiktisaintek RI sebesar Rp55,4 triliun, yang ditetapkan melalui Surat Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional dan Menteri Keuangan. Namun, Mendiktisaintek, Brian Yuliarto, mengatakan pagu indikatif 2026 belum mencukupi kebutuhan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) 2026, sehingga pihaknya masih membutuhkan tambahan anggaran. Adpapun tambahan anggaran tersebut diperlukan…