Penulis: redaksi

Anggota Komisi I DPR RI Nurul Arifin menilai kesepakatan transfer data antara Indonesia dan Amerika Serikat (AS) sebagai bagian dari kesepakatan tarif impor menjadi landasan hukum yang kuat bagi perlindungan data pribadi warga negara Indonesia. Menurut dia, kesepakatan itu bukanlah bentuk penyerahan data pribadi WNI secara bebas, melainkan upaya membangun tata kelola data lintas negara yang sah, aman, dan akuntabel. “Kesepakatan ini justru menjadi landasan hukum yang kuat bagi perlindungan data pribadi WNI, khususnya saat menggunakan layanan digital dari perusahaan berbasis di Amerika Serikat, seperti media sosial, mesin pencari, layanan cloud, dan e-commerce,” kata Nurul dalam keterangan yang diterima di Jakarta, Rabu,…

Anggota Komisi XI DPR RI Melchias Marcus Mekeng, mengatakan kebijakan pemblokiran rekening yang tidak aktif selama tiga bulan oleh Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK), harus berlandaskan hukum yang kuat. “Yang pertama PPATK harus punya landasan hukum yang kuat. Bahwa dia mengatur penggunaan uang pribadi orang. Menurut saya itu agak masuk terlalu jauh ke dalam ranah tersebut,” kata Mekeng, di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Selasa, 29 Juli 2025. Ia mengatakan, ada banyak alasan setiap orang menyimpan uang di rekening pribadi tanpa adanya transaksi, salah satunya untuk menabung. “Bagi orang, taruh uang di tabungan atau di rekening ya, dia tidak pakai itu kan banyak-banyak…

Anggota Komisi VII DPR RI Siti Mukaromah (Erma) mengungkapkan alasan Undang-Undang (UU) Kepariwisataan harus segera direvisi. Salah satunya, payung hukum kepariwisataan yang berlaku sekarang dinilai belum cukup efektif mengembangkan pariwisata di Tanah Air. Demikian disampaikan Erma dalam forum legislasi bertajuk ‘RUU Kepariwisataan: Reformulasi Kebijakan Pariwisata untuk Masa Depan Berkelanjutan’. Dia menilai RUU Kepariwisataan sekarang masih lemah. “Hari ini yang dirasakan adanya kelemahan pariwisata di Indonesia, kenapa saya bilang lemah, salah satunya adalah adanya keterbatan dari regulasi yang kita miliki. UU Kepariwisataan sebelumnya, itu tidak cukup efektif untuk mengembangkan industri pariwisata,” kata Erma dalam video ditayangkan di Kompleks Parlemen, Jakarta, Selasa, 29 Juli…

Anggota Komisi II DPR RI, Rusda Mahmud, menyoroti konflik tumpang tindih lahan antara wilayah tambang yang telah memiliki izin operasi dengan Hak Guna Usaha (HGU) yang muncul belakangan. “Saya terima langsung aspirasi masyarakat. Ada lokasi tambang yang sudah beroperasi bertahun-tahun, tiba-tiba muncul HGU di atasnya,” kata Rusda, dalam keterangan persnya, dikutip Selasa, 29 Juli 2025. “Ini bisa menimbulkan konflik sosial. Padahal lahan itu sudah 10 tahun tidak dikelola oleh pemegang HGU karena memang tidak layak ditanami sawit atau lainnya,” imbuhnya. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2021 tentang Penertiban Kawasan dan Tanah Terlantar, disebutkan bahwa tanah hak yang tidak dimanfaatkan selama lebih dari…

Anggota Komisi III DPR RI Nasir Djamil menyentil Pusat Pelaporan dan Analisisi Transaksi Keuangan (PPATK) yang bakal memblokir rekening ‘nganggur’ digunakan selama tiga bulan. PPATK diminta tak membuat kebijakan sensasional. “Jadi justru negara harus melindungi harta orang itu. Jadi kecuali harta itu ada kaitannya dengan kejahatan. Ya itu kalau enggak ada kaitannya dengan kejahatan ya, ada masalah apa sehingga kemudian uangnya itu diblokir dan sebagainya,” kata Nasir saat dihubungi, Jakarta, Senin, 28 Juli 2025. Nasir tak masalah bila pemblokiran dilakukan terhadap rekening yang memang terindikasi terlibat kejahatan. Namun, dia mengingatkan ada banyak masyarakat yang sering kali menyimpan uang di bank untuk keperluan…

Anggota Komisi VI DPR RI Abdul Hakim Bafagih, menegaskan pentingnya proteksi terhadap sektor pertanian nasional di tengah masuknya produk pertanian Amerika Serikat (AS) ke pasar domestik dengan bea masuk 0 persen. Menurutnya, ketidakseimbangan dari kebijakan tersebut harus diimbangi dengan instrumen perlindungan dalam negeri yang kuat. Pasalnya, produk Indonesia dikenakan tarif tinggi oleh AS sebesar 19 persen. “Sektor pertanian tidak akan dibiarkan berhadapan langsung tanpa perlindungan. Bulog kita perkuat sebagai off-taker, IDFOOD sebagai operator distribusi nasional, sehingga hasil tani rakyat tetap terserap dengan harga layak,” kata Hakim, dalam keterangan persnya, dikutip Senin, 28 Juli 2025. Ia pun meminta pemerintah menyiapkan langkah antisipatif untuk menghadapi lonjakan produk pertanian impor,…

Wakil Ketua DPR RI Dasco menyatajan Presiden Prabowo Subianto akan bertemu dengan Perdana Menteri (PM) Malaysia Anwar Ibrahim pada hari ini. “Ya, rencananya begitu. Saya dengar begitu,” kata Dasco di Kompleks Parlemen, Jakarta, Senin, 28 Juli 2025. PM Anwar Ibrahim direncanakan melakukan kunjungan kerja ke Indonesia pada 28-29 Juli 2025 untuk bertemu dengan Presiden Prabowo Subianto dalam rangka Konsultasi Tahunan Ke-13 Indonesia-Malaysia. Konsultasi Tahunan tersebut merupakan mekanisme bilateral tertinggi antara Indonesia dan Malaysia yang bertujuan meningkatkan kerja sama strategis dan komprehensif. Di sisi lain, Dasco mengapresiasi inisiatif dari PM Anwar Ibrahim yang mempertemukan Thailand dan Kamboja yang saat ini tengah mengalami situasi…

Wakil Ketua DPR RI Cucun Ahmad Syamsurijal (Kang Cucun) menegaskan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) memegang peran kunci dalam memperkuat fondasi ekonomi nasional di tengah berbagai tantangan global dan domestik yang masih berlangsung. Ini disampaikan Kang Cucun secara virtual dalam seminar nasional yang digagas Koordinatoriat Wartawan Parlemen (KWP) bekerja sama dengan BUMN bertajuk ‘Peran BUMN Memperkuat Ekonomi Dalam Negeri’. “Indonesia saat ini menghadapi berbagai tantangan ekonomi, mulai dari ketidakpastian global, fluktuasi harga komoditas, perlambatan ekonomi pascapandemi, hingga tekanan terhadap sektor industri. Dalam situasi seperti ini, sinergi antar pemangku kepentingan, khususnya peran BUMN, menjadi sangat penting,” kata Kang Cucun di Kompleks Parlemen, Jakarta,…

Anggota Komisi VI DPR RI Firnando H Ganinduto menyebut Badan Usaha Milik Negara (BUMN) bukan hanya sekadar entitas bisnis milik negara. Perusahaan pelat merah itu bahkan menjadi agen pembangunan yang menjalankan mandat sebagai negara. Demikian disampaikan Firnando yang hadir secara virtual dalam seminar nasional yang digaga Koordinatoriat Wartawan Parlemen (KWP) bertajuk ‘Peran BUMN Memperkuat Ekonomi Dalam Negeri’. “Termasuk, di dalamnya adalah mewujudkan pemerataan ekonomi menyediakan layanan dasar dan infrastruktur menggerakkan sektor industri dan UMKM serta menjaga kedaulatan dan ketahanan ekonomi nasional melalui transformasi yang sedang dijalankan oleh kementerian BUMN,” kata Firnando dalam video yang ditayangkan di Kompleks Parlemen, Jakarta, Jumat, 25 Juli…

Anggota Komisi XIII DPR RI, Ali Mazi, mengapresiasi program pembinaan di Balai Pemasyarakatan yang dinilai efektif dalam mempersiapkan narapidana kembali ke tengah masyarakat.  Ia pun menekankan pentingnya pembinaan sosial bagi warga binaan yang telah menjalani dua pertiga masa hukuman. Menurutnya, proses tersebut harus menjadi masa transisi untuk belajar bersosialisasi dan beradaptasi dengan masyarakat agar ketika bebas, mereka tidak lagi merasa canggung atau terasingkan. “Mereka harus beradaptasi lagi. Jadi, mereka ibaratnya belajar dahulu. Belajar bersosialisasi, berintegrasi sesuai mementingkan dengan masyarakat setempat itu,” kata Ali, dalam keterangan persnya, Senin, 28 Juli 2025. Pihaknya menyarankan agar para pimpinan di lapas melakukan evaluasi menyeluruh terhadap perkembangan mental dan moral para…