- Ahmad Labib Dukung Sikap Tegas Presiden Tindak Tambang Ilegal
- KPI: Para Lembaga Penyiaran Sukses Merawat Semangat Kemerdekaan RI
- Ahmad Labib Apresiasi Peran MIND ID Jaga Kedaulatan Sumber Daya Mineral
- MPR Fraksi Golkar Soroti Penggunaan Anggaran Pendidikan yang Belum Tepat
- Bambang Patijaya: Hilirisasi MIND ID Bantu Tingkatkan Ekonomi Negara
- Turnamen Voli Putri Piala Merah Putih VMI Siap Lahirkan Generasi Voli RI
- Khozin: Pemisahan Pemilu Masih Dibahas Intens
- Wamenpar Ni Luh Puspa Buka Turnamen Voli Putri Piala Merah Putih VMI
Penulis: redaksi
Wakil Ketua Komisi I DPR RI Sukamta mengutuk kebrutalan Israel yang menyerang bangunan perumahan di barat daya Kota Gaza hingga menewaskan Direktur Rumah Sakit Indonesia di Gaza, Dr. Marwan Al-Sultan pada Rabu, 2 Juli 2025. “Saya mengutuk kebrutalan Israel ini dan menyerukan semua pihak berupaya menghentikan genosida yang dilakukan Israel,” kata Sukamta dalam keterangan yang diterima di Jakarta, Kamis, 3 Juli 2025. Menurut dia, Israel terus menerus menunjukkan kejahatannya yang luar biasa (extraordinary). Israel bahkan disebut tidak tunduk pada hukum maupun komitmen kemanusiaan. “Ini jelas terlihat dari serangan-serangan brutal tentara Israel selama ini terhadap objek yang tidak boleh dijadikan target serangan, seperti…
Ketua DPR RI Puan Maharani, menyampaikan duka cita yang mendalam terkait tewasnya Direktur Rumah Sakit Indonesia di Gaza Marwan al-Sultan bersama keluarganya akibat serangan brutal Israel. “Terkait apa yang terjadi di Gaza, kami di DPR dan pimpinan DPR tentu saja mengucapkan turut berduka cita sedalam-dalamnya atas apa yang terjadi di Gaza khususnya kepada Dirut Rumah Sakti di Gaza dan keluarga yang menjadi korban,” kata Puan, di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Kamis, 3 Juli 2025. Ia pun berharap, peristiwa tragis serupa tidak terulang kembali. Karena menurutnya, persoalan di Gaza bukan lagi sekadar konflik, tetapi juga masalah kemanusiaan. Terlebih Israel terus menargetkan warga sipil dan tim medis. “Dan…
Anggota Komisi X DPR RI Agung Widyantoro mendorong kewenangan pengelolaan SMA dan SMK dari pemerintah provinsi dikembalikan ke pemerintah kabupaten/kota. Pengembalian kewenangan itu untuk memastikan alokasi dana pendidikan lebih tepat sasaran dan sesuai kebutuhan lokal. Dia menilai sentralisasi pengelolaan di tingkat provinsi menimbulkan ketimpangan dalam penyaluran anggaran dan pembangunan infrastruktur pendidikan. “Data Kemendikbudristek 2024 menunjukkan bahwa 30 persen sekolah di daerah pinggiran, termasuk di Jawa Tengah, mengalami keterlambatan penyaluran BOS Provinsi. Ini membuktikan bahwa birokrasi yang panjang di tingkat provinsi menghambat pemerataan akses pendidikan,” kata Agung dalam keterangannya di Jakarta, Rabu, 2 Juli 2025. Dia juga merujuk temuan BPK RI 2023 yang…
Anggota Komisi I DPR RI, TB Hasanuddin, mengatakan kasus selebgram asal Indonesia berinisial AP, yang saat ini ditahan di Myanmar karena diduga ikut mendanai kelompok bersenjata yang merupakan oposisi Junta Militer, masih dalam proses penyidikan. “Jadi begini, masih dilakukan penyidikan oleh aparat setempat. Jadi belum final, terlibat betul apa tidak, saya tidak bisa memberikan kesan dulu,” kata TB, di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Rabu, 2 Juli 2025. “Kita tunggulah dalam beberapa hari. Kita terus informasikan dan kita koordinasi dengan Pak Judha Sebagai Direktur Perlindungan Warga Negara Indonesia dan tentu dengan Dubes terkait di sana,” imbuhnya. Selain itu, pihaknya juga mengatakan akan terus…
Anggota Komisi III DPR RI, Abdullah, kebijakan Badan Narkotika Nasional (BNN) yang tidak lagi menangkap artis pengguna narkoba. Menurutnya, BNN harus menjaga prinsip keadilan dan transparansi dalam pelaksanaan kebijakan tersebut. “Kita mendukung pendekatan yang memanusiakan korban penyalahgunaan narkoba, termasuk melalui rehabilitasi,” kata Abdullah, dalam keterangan persnya, dikutil Rabu, 2 Juli 2025. “Namun, negara harus berhati-hati agar kebijakan ini tidak menimbulkan persepsi bahwa selebritas mendapatkan perlakuan istimewa dibandingkan masyarakat biasa,” imbuhnya. Ia pun meminta agar penghapusan tindakan hukum terhadap pengguna dari kalangan artis harus disertai kejelasan mekanisme, pengawasan ketat, serta menghindari standar ganda. “Kalau artis tidak ditangkap demi menghindari glorifikasi narkoba, bagaimana dengan masyarakat biasa…
Wakil Ketua Komisi I DPR Dave Laksono mengatakan, pihaknya akan menunggu pengumuman dari pimpinan DPR mengenai nama-nama calon duta besar (dubes) Indonesia untuk negara-negara sahabat, termasuk Amerika Serikat (AS). Karena, setelah pimpinan DPR menyerahkan ke Komisi I, kemudian segera dilakukan rapat dengan para calon dubes tersebut. “Nanti bila sudah ada kepastian siapa, nanti akan diumumkan oleh pimpinan DPR dulu. Akan dari pemerintah dikirim ke pimpinan DPR, dari pimpinan DPR baru dikirim ke komisi I,” kata Dave di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu, 2 Juli 2025. Politisi Partai Golkar ini mengaku belum mengetahui pasti jumlah maupun nama-nama siapa saja dalam Surat Presiden (Surpres) yang dikirimkan pemerintah ke pimpinan DPR. “Belum tahu jumlahnya berapa.…
Ketua DPR RI Puan Maharani, mengatakan pihaknya masih menunggu surat dari pemerintah terkait dengan nama-nama calon Duta Besar (Dubes) yang akan mengisi kekosongan kursi Dubes di sejumlah negara. “Terkait nama-nama Dubes, tentu saja DPR menunggu surat dari pemerintah,” kata Puan, di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Selasa, 1 Juli 2025. Namun, pihakmya berharap, siapa pun yang nantinya yang akan dipilih untuk mengisi kekosongan Dubes, memahami situasi geopolitik dan situasi global, dan dapat berkomunikasi dengan pemerintahan negara tersebut. “Kami berharap bahwa nama-nama yang diusulkan memang sebaiknya adalah orang-orang yang memang mengetahui tentang situasi geopolitik, situasi global,” ungkapnya. “Bisa diterima oleh negara-negara yang nanti mereka ini diusulkan…
Wakil Ketua Komisi III DPR RI Ahmad Sahroni mengapresiasi kerja Polri. Korps Bhayangkara dinilai telah menghadirkan keamanan dan kenyamanan di tengah masyarakat lewat pemberantasan premanisme. “Yang mau saya highlight adalah dalam memberantas premanisme. Belakangan kita lihat, Polri tidak saja menindak preman yang kasat mata, tapi juga mereka yang berkedok preman dan sangat meresahkan masyarakat, seperti pelaku pungli, parkir liar, ormas, dan lain-lain. Hasilnya bisa sangat dirasakan, kehidupan bermasyarakat kita jadi lebih aman dan nyaman,” kata Sahroni dalam keterangannya, Selasa, 1 Juli 2025. Menurut Sahroni, langkah konkret Polri yang paling dirasakan langsung oleh masyarakat adalah ketegasan dalam memberantas praktik premanisme. Tidak hanya menyasar…
DPR RI telah menerima Surat Presiden (Surpres) perihal Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Pengesahan Perjanjian antara Republik Indonesia dengan Federasi Rusia tentang Ekstradisi. Surat bernomor R34/Pres/06/2025 itu diterima pimpinan DPR RI pada 5 Juni 2025. “Hal Rancangan Undang-Undang tentang Pengesahan Perjanjian antara Republik Indonesia dengan Federasi Rusia tentang Ekstradisi, Treaty between the Republic of Indonesia and the Russian Federation on Extradition,” kata Wakil Ketua DPR RI Adies Kadir yang memimpin jalannya Rapat Paripurna DPR RI Ke-21 Masa Persidangan IV Tahun Sidang 2024-2025 itu di Kompleks Parlemen, Jakarta, Selasa, 1 Juli 2025. Selain itu, dia menyebut pimpinan DPR RI menerima Surat Presiden RI Nomor R23/Pres/05/2025 pada 7 Mei 2025 perihal rencana…
Wakil Ketua DPR RI, Cucun Ahmad Syamsurijal, mengaku yakin Presiden Prabowo Subianto memiliki komitmen yang kuat dalam mengembangkan dunia pesantren di Indonesia. Komitmen tersebut terlihat dari keseriusan Prabowo dalam mendorong implementasi Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2019 tentang Pesantren, termasuk penguatan alokasi anggaran dari pemerintah daerah melalui APBD. “Saya yakin Pak Prabowo serius untuk merealisasikan amanat UU Pesantren,” kata Cucun dalam keterangan persnya, dikutip Jumat, Minggu, 29 Juni 2025. “Beliau sangat concern bahwa pendidikan harus dioptimalkan, dan bukan hanya menjadi tanggung jawab pemerintah pusat, tapi juga pemerintah daerah,” imbuhnya. Ia pun menegaskan bahwa sumber pendanaan pesantren sudah jelas diatur dalam UU Pesantren, yang berasal dari…