Anggota Komisi VII DPR RI Novita Hardini, meminta negara untuk melindungi industri film nasional dsri ancaman AI yang justru berpotensi mempersempit lapangan kerja pelaku kreatif.
“AI jangan dipoles sebagai inovasi, jika faktanya menggerus ruang hidup pekerja kreatif kita. Negara tidak boleh abai terhadap ancaman ini,” kata Novita, dalam keterangan persnya, dikutip Selasa, 3 Februari 2026.
Menurutnya, film Indonesia selama ini terbukti efektif mempromosikan pariwisata dan identitas daerah. Bahkan berbagai karya seperti Laskar Pelangi, Ada Apa Dengan Cinta, 5cm, hingga Petualangan Sherina menjadi bukti kuat bahwa film adalah instrumen strategis diplomasi budaya dan ekonomi kreatif.
Namun di balik capaian tersebut, perempuan yang berperan sebagai Fatimah di film Buya Hamka itu mengingatkan adanya kebocoran ekonomi serius yang belum ditutup negara, seperti persoalan distribusi, keterbatasan layar, dan permodalan.
Selain itu, ia pun menyoroti buruknya sistem pengarsipan film nasional. Karena dari sekitar 4.400 film yang diproduksi sejak 1926 hingga 2025, sekitar 1.500 film dilaporkan hilang karena belum direstorasi dan tidak diarsipkan dengan baik.
“Generasi muda saat ini bahkan banyak yang tidak mengenal tokoh perfilman kita sendiri misalnya Adi Bin Slamet dan Benyamin. Ini kegagalan negara dalam menjaga warisan budaya,” ungkapnya.
Pihaknya juga mengkritik ketergantungan Indonesia pada impor Intellectual Property (IP), sementara IP lokal justru dibiarkan mati, dan tanpa keberpihakan anggaran dan skema pembiayaan yang serius, mustahil Indonesia bisa mengekspor IP ke pasar global.
“Bantuan maksimal Rp500 juta tidak akan menggerakkan industri film. Itu bahkan hanya cukup untuk tahap penulisan skrip. Kita butuh venture capital khusus film, bukan kebijakan setengah hati,” tegasnya.
Oleh sebab itu, kata Novita, industri film harus menjadi instrumen serius untuk membenahi ekosistem, melindungi hak cipta, memperkuat pembiayaan, serta memastikan negara hadir penuh dalam menjaga keberlanjutan industri film.
