Close Menu
WikiParlemen
  • Home
  • MPR
  • DPR
  • DPD
  • Daerah
  • Nasional
  • Peristiwa
  • Polhukam
Populer

DPR Minta Penanganan Korban Gempa NTT Jadi Prioritas Tanggap Darurat

16 Agustus 2026

BNI Salurkan Bantuan untuk Warga Terdampak Gempa Flores

16 Agustus 2026

Astra Kembangkan Potensi Desa Kanreapia Hingga Menjadi Sentra Sayuran

27 Juli 2026
Facebook X (Twitter) Instagram
Trending
  • DPR Minta Penanganan Korban Gempa NTT Jadi Prioritas Tanggap Darurat
  • BNI Salurkan Bantuan untuk Warga Terdampak Gempa Flores
  • Astra Kembangkan Potensi Desa Kanreapia Hingga Menjadi Sentra Sayuran
  • BNI Tanam 258.000 Mangrove, Perkuat Konservasi dan Ekonomi Masyarakat Pesisir
  • BNI Jelaskan Kronologi Viral Siswa Sakit Datangi Bank untuk Aktivasi Rekening PIP
  • BNI Dukung Fajar/Fikri Jaga Tren Positif di China Open 2026
  • BNI Perkuat Pencegahan Stunting Lewat Program Gizi dan Edukasi Keluarga
  • BNI Dukung Festival Seni MSI 2026 untuk Perkuat Ekonomi Kreatif dan UMKM
Senin, Agustus 17
WikiParlemenWikiParlemen
  • Home
  • MPR
  • DPR
  • DPD
  • Daerah
  • Nasional
  • Peristiwa
  • Polhukam
Login
WikiParlemen
Beranda » Dave Laksono Dorong Penguatan Pengawasan Konten Digital

Dave Laksono Dorong Penguatan Pengawasan Konten Digital

redaksiBy redaksi9 Agustus 2025Updated:15 September 2025 DPR Tidak ada komentar1 Min Read
Share
Facebook Twitter LinkedIn Pinterest Email

Wakil Ketua Komisi I DPR RI Dave Laksono mendorong pengawasan konten digital dilakukan secara selektif dan berbasis data. Pemblokiran tidak boleh menjadi jalan satu-satunya untuk menyelesaikan polemik konten digital.

“Kami mendorong agar pengawasan konten digital dilakukan secara selektif dan berbasis data, bukan semata-mata melalui pemblokiran. Perlu ada edukasi digital bagi orang tua dan anak, serta penguatan sistem klasifikasi konten yang lebih adaptif terhadap perkembangan teknologi,” kata Dave kepasa wartawan, Jakarta, Sabtu, 9 Agustus 2025.

Untuk itu, Legislator dari Fraksi Partai Golkar ini menyebut jika pemblokiran platform Roblox tidak bisa langsung dilakukan begitu saja. Dave menilai pemerintah harusnya melakukan edukasi terlebih dahulu untuk memastikan keamanan platform tersebut.

“Dalam era digital seperti sekarang, perlindungan terhadap anak di ruang siber memang menjadi prioritas bersama. Namun demikian, pendekatan terhadap isu ini perlu dilakukan secara komprehensif dan proporsional,” ujar Dave.

Dave menyatakan Komisi I DPR akan mencermati lebih lanjut laporan dan kajian dari kementerian terkait, termasuk Kemenkomdigi dan Kemendikbudristek, sebelum mengambil sikap atau mendorong langkah tertentu.

“Jika memang ditemukan pelanggaran serius terhadap norma atau regulasi yang berlaku, tentu kami akan mendukung langkah-langkah korektif yang proporsional, termasuk kemungkinan pembatasan akses,” katanya.

“Namun yang lebih penting adalah membangun ekosistem digital yang sehat dan aman bagi generasi muda,” timpalnya.

DPR
redaksi

Keep Reading

DPR Minta Penanganan Korban Gempa NTT Jadi Prioritas Tanggap Darurat

BGN Harus Maksimalkan Penyerapan Hasil Petani dan UMKM untuk MBG

Komisi I DPR Serahkan DIM RUU Keamanan dan Ketahanan Siber ke Pemerintah

Ketua DPR Sampaikan Simpati Atas Bencana Gempa Dahsyat di Tiga Negara

Banyak Manajer Kopdem Meninggal, DPR Soroti Kegagalan Deteksi Kesehatan Peserta SPPI

Calon Manajer Kopdes Meninggal saat Latsarmil, Oleh Soleh: Ini Masalah Serius

Berita Terkini

DPR Minta Penanganan Korban Gempa NTT Jadi Prioritas Tanggap Darurat

16 Agustus 2026

BNI Salurkan Bantuan untuk Warga Terdampak Gempa Flores

16 Agustus 2026

Astra Kembangkan Potensi Desa Kanreapia Hingga Menjadi Sentra Sayuran

27 Juli 2026

BNI Tanam 258.000 Mangrove, Perkuat Konservasi dan Ekonomi Masyarakat Pesisir

26 Juli 2026
Kebijakan JP Moso
© WikiParlemen 2024. Web Design by Aconymous
  • Kebijakan Privasi
  • Pedoman Media Siber
  • Redaksi

Type above and press Enter to search. Press Esc to cancel.

Sign In or Register

Welcome Back!

Login to your account below.

Lost password?