Close Menu
WikiParlemen
  • Home
  • MPR
  • DPR
  • DPD
  • Daerah
  • Nasional
  • Peristiwa
  • Polhukam
Populer

BNI Siagakan 13 Kantor Cabang Saat Libur Tahun Baru Islam 1448 H

16 Juni 2026

Alwi Farhan Juara Australia Open 2026, BNI: Regenerasi Atlet Berjalan Positif

14 Juni 2026

BNI Ingatkan Nasabah Waspadai Penipuan Berkedok Layanan BNIdirect

13 Juni 2026
Facebook X (Twitter) Instagram
Trending
  • BNI Siagakan 13 Kantor Cabang Saat Libur Tahun Baru Islam 1448 H
  • Alwi Farhan Juara Australia Open 2026, BNI: Regenerasi Atlet Berjalan Positif
  • BNI Ingatkan Nasabah Waspadai Penipuan Berkedok Layanan BNIdirect
  • BNI Borong 7 Penghargaan Internasional, Perkuat Posisi di Layanan Transaction Banking
  • BNI Perkuat Mental Juara Atlet Muda, Alwi dan Ubed Tembus Semifinal Australian Open
  • BNI Kembali Raih Penghargaan Best Companies to Work for in Asia 2026
  • Once Mekel Soroti Kebijakan PAUD Masuk Wajib Belajar 13 Tahun
  • Raymond/Joaquin Tembus Final Indonesia Open 2026, BNI: Hasil Nyata Pembinaan Atlet Muda
Jumat, Juni 19
WikiParlemenWikiParlemen
  • Home
  • MPR
  • DPR
  • DPD
  • Daerah
  • Nasional
  • Peristiwa
  • Polhukam
Login
WikiParlemen
Beranda » Dave Laksono Dorong Penguatan Pengawasan Konten Digital

Dave Laksono Dorong Penguatan Pengawasan Konten Digital

redaksiBy redaksi9 Agustus 2025Updated:15 September 2025 DPR Tidak ada komentar1 Min Read
Share
Facebook Twitter LinkedIn Pinterest Email

Wakil Ketua Komisi I DPR RI Dave Laksono mendorong pengawasan konten digital dilakukan secara selektif dan berbasis data. Pemblokiran tidak boleh menjadi jalan satu-satunya untuk menyelesaikan polemik konten digital.

“Kami mendorong agar pengawasan konten digital dilakukan secara selektif dan berbasis data, bukan semata-mata melalui pemblokiran. Perlu ada edukasi digital bagi orang tua dan anak, serta penguatan sistem klasifikasi konten yang lebih adaptif terhadap perkembangan teknologi,” kata Dave kepasa wartawan, Jakarta, Sabtu, 9 Agustus 2025.

Untuk itu, Legislator dari Fraksi Partai Golkar ini menyebut jika pemblokiran platform Roblox tidak bisa langsung dilakukan begitu saja. Dave menilai pemerintah harusnya melakukan edukasi terlebih dahulu untuk memastikan keamanan platform tersebut.

“Dalam era digital seperti sekarang, perlindungan terhadap anak di ruang siber memang menjadi prioritas bersama. Namun demikian, pendekatan terhadap isu ini perlu dilakukan secara komprehensif dan proporsional,” ujar Dave.

Dave menyatakan Komisi I DPR akan mencermati lebih lanjut laporan dan kajian dari kementerian terkait, termasuk Kemenkomdigi dan Kemendikbudristek, sebelum mengambil sikap atau mendorong langkah tertentu.

“Jika memang ditemukan pelanggaran serius terhadap norma atau regulasi yang berlaku, tentu kami akan mendukung langkah-langkah korektif yang proporsional, termasuk kemungkinan pembatasan akses,” katanya.

“Namun yang lebih penting adalah membangun ekosistem digital yang sehat dan aman bagi generasi muda,” timpalnya.

DPR
redaksi

Keep Reading

Once Mekel Soroti Kebijakan PAUD Masuk Wajib Belajar 13 Tahun

DPR Soroti Kasus Gagal Berangkat Umrah Ribuan Calon Jemaah Hanania Travel

Sumatra Blackout, PLN Harus Beri Kompensasi

TNI Bisa Tangani Begal dengan Mekanisme Perbantuan Polri

DPR Apresiasi Pelayanan Jemaah Reguler Indonesia di Mina

Pelaksanaan Haji 2026, Timwas DPR: Semua Relatif Terkendali

Berita Terkini

BNI Siagakan 13 Kantor Cabang Saat Libur Tahun Baru Islam 1448 H

16 Juni 2026

Alwi Farhan Juara Australia Open 2026, BNI: Regenerasi Atlet Berjalan Positif

14 Juni 2026

BNI Ingatkan Nasabah Waspadai Penipuan Berkedok Layanan BNIdirect

13 Juni 2026

BNI Borong 7 Penghargaan Internasional, Perkuat Posisi di Layanan Transaction Banking

13 Juni 2026
Kebijakan JP Moso
© WikiParlemen 2024. Web Design by Aconymous
  • Kebijakan Privasi
  • Pedoman Media Siber
  • Redaksi

Type above and press Enter to search. Press Esc to cancel.

Sign In or Register

Welcome Back!

Login to your account below.

Lost password?