Close Menu
WikiParlemen
  • Home
  • MPR
  • DPR
  • DPD
  • Daerah
  • Nasional
  • Peristiwa
  • Polhukam
Populer

GoTo Salurkan Bantuan Untuk Mitra Driver Korban Banjir Sumatra

5 Desember 2025

Said Abdullah Prihatin Adanya Konflik di Internal PBNU

30 November 2025

Alex Indra Apresiasi Respons Cepat Prabowo Tanggapi Korban Banjir di Pulau Sumatra

30 November 2025
Facebook X (Twitter) Instagram
Trending
  • GoTo Salurkan Bantuan Untuk Mitra Driver Korban Banjir Sumatra
  • Said Abdullah Prihatin Adanya Konflik di Internal PBNU
  • Alex Indra Apresiasi Respons Cepat Prabowo Tanggapi Korban Banjir di Pulau Sumatra
  • DPR Dorong Penerapan Kebijakan Khusus bagi Siswa Terdampak Bencana 
  • Bamsoet: Stabilitas Politik hingga Hukum Kunci Mendatangkan Investor Asing
  • DPR Kawal Implementasi Kebijakan Pusat di Wilayah Perbatasan
  • Pemerintah Didorong Tetapkan Status Bencana Nasional Untuk Sumatra dan Aceh
  • Almuzzamil Yusuf Perintahkan Seluruh Anggota PKS Turun Tangan Bantu Korban Bencana
Sabtu, Desember 13
WikiParlemenWikiParlemen
  • Home
  • MPR
  • DPR
  • DPD
  • Daerah
  • Nasional
  • Peristiwa
  • Polhukam
Login
WikiParlemen
Beranda » Matindas: Perpindahan Data dari DTKAS ke DTSEN Butuh Anggaran yang Mumpuni

Matindas: Perpindahan Data dari DTKAS ke DTSEN Butuh Anggaran yang Mumpuni

redaksiBy redaksi29 Mei 2025Updated:12 Juni 2025 DPR Tidak ada komentar1 Min Read
Share
Facebook Twitter LinkedIn Pinterest Email

Anggota Komisi VIII DPR RI Matindas Janusanti Rumambi mengatakan, perpindahan data dari Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) ke Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DT-SEN) membutuhkan anggaran yang mumpuni dan memadai.

“Sekarang yang paling dibutuhkan oleh dinas sosial itu supporting anggaran juga dari pemerintah provinsi, dalam rangka untuk memutakhirkan data, karena ada pergeseran data dari DTKS ke data terpadu ekonomi nasional itu perlu juga,” kata Matindas, dalam keterangan persnya, Kamis, 29 Mei 2025.

“Karena indikatornya itu agak berbeda sedikit sehingga perlu ada pembaharuan disitu butuh supporting daripada pemerintah provinsi dan pusat juga sinergitasnya,” imbuhnya.

Ia pun berharap setiap pemerintah daerah dapat mendorong perbaikan-perbaikan data kemiskinan yang ada. Termasuk juga Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara, mengingat angka kemiskinan di Provinsi Sulut secara kolektif adalah 186,86 ribu jiwa atau sekitar7,25 persen.

“Harapan kami juga harus turut serta mendorong perbaikan-perbaikan data kemiskinan karena itu sangat penting karena kalau tidak itu akan menimbulkan kecemburuan di tengah-tengah masyarakat,” ungkapnya.

Ia pun menilai koordinasi dan sinergitas yang terjalin antara Pemerintah Provinsi dan stakeholder terkait sudah cukup baik, apalagi dengan adanya pemerintahan baru saat ini, diharapkan koordinasi dapat berjalan lebih baik lagi.

DPR
redaksi

Keep Reading

Said Abdullah Prihatin Adanya Konflik di Internal PBNU

Alex Indra Apresiasi Respons Cepat Prabowo Tanggapi Korban Banjir di Pulau Sumatra

DPR Dorong Penerapan Kebijakan Khusus bagi Siswa Terdampak Bencana 

Bamsoet: Stabilitas Politik hingga Hukum Kunci Mendatangkan Investor Asing

DPR Kawal Implementasi Kebijakan Pusat di Wilayah Perbatasan

Pemerintah Didorong Tetapkan Status Bencana Nasional Untuk Sumatra dan Aceh

Berita Terkini

GoTo Salurkan Bantuan Untuk Mitra Driver Korban Banjir Sumatra

5 Desember 2025

Said Abdullah Prihatin Adanya Konflik di Internal PBNU

30 November 2025

Alex Indra Apresiasi Respons Cepat Prabowo Tanggapi Korban Banjir di Pulau Sumatra

30 November 2025

DPR Dorong Penerapan Kebijakan Khusus bagi Siswa Terdampak Bencana 

29 November 2025
Kebijakan JP Moso
© WikiParlemen 2024. Web Design by Aconymous
  • Kebijakan Privasi
  • Pedoman Media Siber
  • Redaksi

Type above and press Enter to search. Press Esc to cancel.

Sign In or Register

Welcome Back!

Login to your account below.

Lost password?