Close Menu
WikiParlemen
  • Home
  • MPR
  • DPR
  • DPD
  • Daerah
  • Nasional
  • Peristiwa
  • Polhukam
Populer

BNI Siagakan 13 Kantor Cabang Saat Libur Tahun Baru Islam 1448 H

16 Juni 2026

Alwi Farhan Juara Australia Open 2026, BNI: Regenerasi Atlet Berjalan Positif

14 Juni 2026

BNI Ingatkan Nasabah Waspadai Penipuan Berkedok Layanan BNIdirect

13 Juni 2026
Facebook X (Twitter) Instagram
Trending
  • BNI Siagakan 13 Kantor Cabang Saat Libur Tahun Baru Islam 1448 H
  • Alwi Farhan Juara Australia Open 2026, BNI: Regenerasi Atlet Berjalan Positif
  • BNI Ingatkan Nasabah Waspadai Penipuan Berkedok Layanan BNIdirect
  • BNI Borong 7 Penghargaan Internasional, Perkuat Posisi di Layanan Transaction Banking
  • BNI Perkuat Mental Juara Atlet Muda, Alwi dan Ubed Tembus Semifinal Australian Open
  • BNI Kembali Raih Penghargaan Best Companies to Work for in Asia 2026
  • Once Mekel Soroti Kebijakan PAUD Masuk Wajib Belajar 13 Tahun
  • Raymond/Joaquin Tembus Final Indonesia Open 2026, BNI: Hasil Nyata Pembinaan Atlet Muda
Sabtu, Juni 20
WikiParlemenWikiParlemen
  • Home
  • MPR
  • DPR
  • DPD
  • Daerah
  • Nasional
  • Peristiwa
  • Polhukam
Login
WikiParlemen
Beranda » Matindas: Perpindahan Data dari DTKAS ke DTSEN Butuh Anggaran yang Mumpuni

Matindas: Perpindahan Data dari DTKAS ke DTSEN Butuh Anggaran yang Mumpuni

redaksiBy redaksi29 Mei 2025Updated:12 Juni 2025 DPR Tidak ada komentar1 Min Read
Share
Facebook Twitter LinkedIn Pinterest Email

Anggota Komisi VIII DPR RI Matindas Janusanti Rumambi mengatakan, perpindahan data dari Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) ke Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DT-SEN) membutuhkan anggaran yang mumpuni dan memadai.

“Sekarang yang paling dibutuhkan oleh dinas sosial itu supporting anggaran juga dari pemerintah provinsi, dalam rangka untuk memutakhirkan data, karena ada pergeseran data dari DTKS ke data terpadu ekonomi nasional itu perlu juga,” kata Matindas, dalam keterangan persnya, Kamis, 29 Mei 2025.

“Karena indikatornya itu agak berbeda sedikit sehingga perlu ada pembaharuan disitu butuh supporting daripada pemerintah provinsi dan pusat juga sinergitasnya,” imbuhnya.

Ia pun berharap setiap pemerintah daerah dapat mendorong perbaikan-perbaikan data kemiskinan yang ada. Termasuk juga Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara, mengingat angka kemiskinan di Provinsi Sulut secara kolektif adalah 186,86 ribu jiwa atau sekitar7,25 persen.

“Harapan kami juga harus turut serta mendorong perbaikan-perbaikan data kemiskinan karena itu sangat penting karena kalau tidak itu akan menimbulkan kecemburuan di tengah-tengah masyarakat,” ungkapnya.

Ia pun menilai koordinasi dan sinergitas yang terjalin antara Pemerintah Provinsi dan stakeholder terkait sudah cukup baik, apalagi dengan adanya pemerintahan baru saat ini, diharapkan koordinasi dapat berjalan lebih baik lagi.

DPR
redaksi

Keep Reading

Once Mekel Soroti Kebijakan PAUD Masuk Wajib Belajar 13 Tahun

DPR Soroti Kasus Gagal Berangkat Umrah Ribuan Calon Jemaah Hanania Travel

Sumatra Blackout, PLN Harus Beri Kompensasi

TNI Bisa Tangani Begal dengan Mekanisme Perbantuan Polri

DPR Apresiasi Pelayanan Jemaah Reguler Indonesia di Mina

Pelaksanaan Haji 2026, Timwas DPR: Semua Relatif Terkendali

Berita Terkini

BNI Siagakan 13 Kantor Cabang Saat Libur Tahun Baru Islam 1448 H

16 Juni 2026

Alwi Farhan Juara Australia Open 2026, BNI: Regenerasi Atlet Berjalan Positif

14 Juni 2026

BNI Ingatkan Nasabah Waspadai Penipuan Berkedok Layanan BNIdirect

13 Juni 2026

BNI Borong 7 Penghargaan Internasional, Perkuat Posisi di Layanan Transaction Banking

13 Juni 2026
Kebijakan JP Moso
© WikiParlemen 2024. Web Design by Aconymous
  • Kebijakan Privasi
  • Pedoman Media Siber
  • Redaksi

Type above and press Enter to search. Press Esc to cancel.

Sign In or Register

Welcome Back!

Login to your account below.

Lost password?