Ketua Tim Pengawas (Timwas) Haji DPR RI Cucun Ahmad Syamsurijal (Kang Cucun) meminta semua pihak tidak menyudutkan Kelompok Bimbingan Ibadah Haji dan Umrah (KBIHU) terkait berbagai dinamika dan problematika jemaah selama penyelenggaraan ibadah haji.
Menurut Kang Cucun, KBIHU memiliki rekam jejak dan jasa yang besar dalam memberikan edukasi manasik kepada jemaah bertahun-tahun sebelum keberangkatan ke Tanah Suci.
“Saya terus terang merasa keberatan kalau kelompok bimbingan ibadah haji ini menjadi kambing hitam terkait problematika jemaah. Kehadiran mereka itu penting, berbulan-bulan mengajarkan ilmu manasik dan sudah familier dengan jemaah,” kata Kang Cucun dalam keterangannya, Jakarta, Senin, 1 Juni 2026.
Dia mencontohkan isu pungutan layanan kursi roda bagi jemaah lansia di Masjidil Haram yang sempat dikaitkan dengan KBIHU.
Kang Cucun mengklarifikasi bahwa layanan pendorongan kursi roda di area tawaf dan sai memiliki aturan dan petugas resmi dari pengelola Masjidil Haram, dengan tarif minimal yang sudah ditetapkan, yakni 350 Riyal.
Di sisi lain, Pimpinan DPR RI Koordinator Kesejahteraan Rakyat (Korkesra) ini memaklumi bahwa penyelenggaraan haji saat ini berada pada masa transisi seiring dengan terbentuknya kementerian baru.
Oleh karena itu, Legislator dari Fraksi PKB ini mendukung penuh upaya penertiban, termasuk tata kelola tenda di Arafah, Muzdalifah, dan Mina (Armuzna).
Timwas Haji pun sepakat dengan langkah tegas pemerintah yang melarang KBIHU memasang spanduk atau memblokir tenda. Ke depan, kata dia, identitas tenda hanya akan menggunakan penanda resmi berupa nomor kloter dan markaz.
Sebagai solusi agar sinergi tetap berjalan, Kang Cucun mengusulkan agar para pembina dari KBIHU diintegrasikan ke dalam sistem resmi pemerintah.
“Kalau bisa, para pembimbing ibadah di tiap kloter itu justru representasi dari para pemegang pembinaan di KBIHU. Sehingga mereka yang berangkat di kloter tersebut akan sejalan dan selaras dengan kebijakan-kebijakan kementerian,” kata dia.
Secara keseluruhan, Kang Cucun mengapresiasi kinerja pemerintah dan seluruh pemangku kepentingan yang terus berupaya memitigasi kendala penyelenggaraan haji dari tahun ke tahun.
