Ketua Fraksi Partai Golkar DPR RI Sarmuji mendorong pemerintah untuk menyisir segala peraturan yang membuat perizinan investasi terhambat. Apalagi, Presiden Prabowo Subianto telah mengeluhkan birokrasi di Tanah Air yang rumit.
“Harus disisir segala peraturan yang membuat izin investasi terhambat. Dulu ada istilah deregulasi,” kata Sarmuji dalam keterangannya di Jakarta, Sabtu,
16 Mei 2026.
Menurut dia, pemerintah dan pihak terkait lainnya perlu melakukan penyederhanaan proses izin investasi, salah satunya dengan melakukan sinkronisasi regulasi yang selama ini dinilai menghambat.
Legislator bidang perdagangan dan pengawasan persaingan usaha itu juga menekankan pentingnya penguatan koordinasi antarinstansi, baik secara vertikal maupun horisontal, agar pelayanan perizinan dapat berjalan lebih efektif dan efisien.
Sekertaris Jenderal (Sekjen) Partai Golkar itu memandang persoalan rumitnya sistem perizinan di Indonesia, salah satunya dipengaruhi oleh masih adanya tumpang tindih regulasi antara pemerintah pusat dan daerah.
“Salah satu faktornya memang disharmoni atau tumpang tindih regulasi baik, di pusat maupun di daerah, bahkan seolah terjadi rebutan kewenangan. Ada kelemahan koordinasi baik secara vertikal maupun horisontal,” kata dia.
Dia menyebut rumitnya pengurusan izin sudah berlangsung lama dan belum terselesaikan secara menyeluruh. Maka dari itu, Sarmuji menyatakan bersyukur Presiden Prabowo memberikan perhatian serius terhadap persoalan tersebut.
Sebelumnya, Presiden Prabowo mendorong reformasi regulasi dan percepatan perizinan usaha guna menciptakan lapangan kerja dan memperkuat perekonomian nasional.
Ini disampaikan Prabowo saat menghadiri penyerahan hasil denda administrasi dan penyelamatan keuangan negara di Kejaksaan Agung, Jakarta, Rabu, 13 Mei 2026.
“Semua pejabat dari semua kementerian/lembaga cari jalan untuk perbaiki sistem, kurangi yang tidak efisien, permudah perizinan, jangan persulit. Pengusaha-pengusaha juga mengeluh, mereka mau bekerja dan mereka mau investasi, tapi kadang-kadang nunggu izin itu satu tahun, dua tahun,” kata Presiden.
Kepala Negara kemudian meminta Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi untuk membentuk satuan tugas khusus deregulasi guna menyederhanakan berbagai aturan yang tumpang tindih.
Dia menegaskan bahwa pengusaha yang bekerja secara benar harus diberikan dukungan penuh agar mampu menciptakan lapangan kerja dan memperkuat perekonomian nasional.
“Para pengusaha harus dibantu, harus didukung. Yang nakal kita tertibkan, tapi yang baik, yang benar-benar mau bekerja, ya, harus dibantu. Banyak investor juga dari luar negeri mengeluh, di Indonesia, sering perizinan lama sekali dan banyak sekali,” kata Presiden.
