Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPR RI, Said Abdullah, mendukung kebijakan safe mode yang di aktivasi oleh Menteri Keuangan dan Gubernur BI, dengan mengeluarkan sejumlah kebijakan yang dalat menjaga pertumbuhan ekonomi pada kuartal II 2026.
Adapun kebijakan safe mode yang dikeluarkan pemerintah yakni, refocusing anggaran, pembatasan transaksi dolar, pembentukan Bond Stabilizer Fund, insentif yield lebih besar untuk penempatan dolar di bank himbara, serta penerbitan panda bond.
“Dengan kebijakan safe mode, maka akan meredam kebutuhan pembiayaan yang besar di tahun ini. Pemerintah juga tidak dihadapkan pada situasi sulit untuk membiyai biaya dana (cost of fund) yang mahal,” kata Said, dalam keterangan persnya, Senin, 11 Mei 2026.
“Tetapi di sisi lain kita juga harus tetap cerdik mengubah tantangan menjadi peluang. Sebab dengan arah kebijakan anggaran menjadi safe mode, kita makin membutuhkan mesin penggerak ekonomi yang lebih besar,” imbuhnya.
Said menjelaskan bahwa mayoritas PDB saat ini ditopang oleh manufaktur, perdagangan, pertanian, konstruksi dan pertambangan. Keseluruhan sektor itu mencapai 63,52 persen PDB, dan sebanyak 66.37 persen penduduk bekerja pada sektor tersebut. Sayangnya, selain sektor perdagangan, pertumbuhan keseluruhan sektor masih dibawah pertumbuhan ekonomi.
“Karena itu, arah kebijakan fiskal harus memberi insentif, dan pembenahan ekosistemnya, agar investasi pada sektor sektor ini tumbuh lebih ekspansif. Sebab bila hanya mengandalkan belanja pemerintah, yang proporsinya pada PDB hanya 6,72 persen tentu tidak memadai,” ungkapnya.
Menurutnya apabila industri, pertanian, perdagangan, kontruksi dan pertambangannya tumbuh, maka kebutuhan penyerapan lapangan kerja pada sektor formal juga akan lebih besar lagi. Sehingga tanggungjawab APBN untuk perlindungan sosial makin ringan, dan fokus APBN akan lebih mengarah pada sektor-sektor produktif.
Oleh sebab itu, Said menegaskan perlunya pemerintah membuat program quick win yang terukur untuk membangkitkan industri, perdagangan, pertanian, konstruksi dan pertambangan, sebagai penggerak ekonomi.
“Sebab jika tanpa dukungan ini, kita akan sulit mendapatkan tambahan kekuatan penggerak pertumbuhan ekonomi yang inklusif, yang mampu menyerap lapangan kerja di sektor formal lebih banyak, sementara tekanan eksternal tak menentu, tanpa kepastian waktu dan situasi,” tandasnya.
