Komisi VII DPR RI melakukan kunjungan kerja reses ke pembangunan destinasi wisata kura-kura di Bali. Kunjungan itu untuk mendalami pengembangan pariwisata di Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Kura Kura Bali.
“Kami mengetahui, mendengar adanya pembangunan destinasi wisata Kura Kura Bali, maksud tujuan kami ke sini ingin mendapat gambaran sebenarnya Kura Kura Bali ini, ke depannya ini apa tujuan mereka pengembangan mereka ini seperti apa,” kata Ketua Tim Kunjungan Kerja Reses Komisi VII DPR RI Evita Nursanty dalam keterangannya, Jakarta, Selasa, 5 Mei 2026.
Evita ingin memastikan kawasan pariwisata baru yang dikelola PT Bali Turtle Island Development (BTID) ini tidak hanya berorientasi pada ekonomi namun juga memberi nilai tambah sosial dan lingkungan.
“Potensinya besar untuk pengembangan kawasan pariwisata terpadu, kami ingin pastikan pengembangan ini tidak hanya berorientasi pada investasi tapi ada dampak nyata pada masyarakat Bali,” ujarnya.
Dalam proses pendalaman, mencuat beberapa isu yang perlu diperhatikan dalam pengembangan KEK, yaitu komitmen terhadap keberlanjutan lingkungan, dan penguatan budaya lokal.
Terkait keberlanjutan lingkungan, jajaran Komisi VII DPR RI menyoroti isu yang beredar soal status tukar guling lahan KEK Kura Kura Bali, pengembangan marina, temuan pembabatan mangrove, serta masih menumpuknya sampah di TPA Suwung tepat di jalur masuk kawasan.
“Kita semua sudah membaca media juga, sudah diklarifikasi hal-hal yang diisukan oleh manajemen KEK Kura Kura Bali, dan memang masih ada masalah sampah di luar berdekatan, sekarang pemda sudah melakukan proses pengendalian, sampai membahas suplai air karena ini dari 498 hektare kan 300-an hektare reklamasi,” kata Evita.
Merespons kunjungan DPR RI, Presiden Komisaris PT BTID Tantowi Yahya menjelaskan bahwa seluruh pengembangan pariwisata di KEK Kura Kura Bali mematuhi regulasi sehingga tidak merusak ekosistem lingkungan.
“Semua proses yang kita lakukan itu mengikuti undang-undang dan peraturan dibawahnya, tantangan teknisnya lebih banyak ke soal persepsi yang berkembang di masyarakat, tapi itu tugas yang harus kita selesaikan,” ujarnya.
Terkait pembangunan marina, Tantowi menjelaskan bahwa infrastruktur tersebut mendesak, mengingat Indonesia belum memiliki marina di tengah negara tetangga seperti Singapura dan Thailand yang sudah banyak membangun.
Dengan kehadiran marina juga, dampak ekonomi tidak hanya akan dirasakan bagi kawasan, namun bagi masyarakat lokal yang akan terserap sebagai tenaga kerja.
“Mudah-mudahan dalam waktu 5 tahun bisa kita selesaikan setelah semua proses berjalan baik, lancar, mengikuti peraturan yang ada karena kebutuhan marina sudah mendesak bukan hanya bagi Bali tapi Indonesia,” kata dia.
