Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad mengatakan, pemerintah bersama parlemen sepakat bahwa pembentukan Undang-Undang Ketenagakerjaan yang baru ditargetkan selesai paling lambat akhir tahun 2026. Hal ini untuk mematuhi Putusan MK Nomor 168/PUU-XXI/2023.
“Tadi juga pemerintah dan DPR sudah sepakat bahwa paling lambat akhir tahun ini kita melaksanakan putusan Mahkamah Konstitusi untuk membentuk undang-undang tenaga kerja yang baru,* kata Dasco saat menerima audiensi buruh di Kompleks Parlemen, Jakarta, Jumat, 1 Mei 2026.
Menurut Dasco, cepat atau lambatnya penyelesaian UU tersebut tergantung pada serikat buruh. Karena sudah ada kesepakatan antara organisasi buruh dan APINDO dalam pertemuan saat halalbihalal untuk duduk bersama merumuskan materi yang akan dibahas dalam UU.
“Ini organisasi-organisasi buruh dan APINDO itu akan duduk untuk merumuskan apa-apa yang akan kemudian dibahas di undang-undang. Nah, nanti kalau di situ kemudian sudah matang, baru kemudian dibawa ke DPR. Nanti kita kemudian akan bahas bersama,” ujarnya.
Dasco menegaskan, DPR justru meminta bahan masukan dari serikat buruh karena UU ini bukan revisi, melainkan UU baru sesuai amanat MK. “Jadi ini kita balik nih. Bahan-bahannya justru kita minta dari kawan-kawan buruh, apa saja sih yang mesti kemudian, ini kan undang-undang baru soalnya. Kita bukan merevisi undang-undang yang lama,” katanya.
Ia menambahkan, pemerintah juga meminta agar UU Ketenagakerjaan rampung sampai akhir tahun ini. “Nah, jadi kita tunggu, tapi pada prinsipnya pemerintah juga sudah minta bahwa sampai dengan akhir tahun ini, itu Undang-Undang Tenaga Kerja harus selesai,” ucap Dasco.
Dasco berharap keterlibatan buruh sejak awal dapat mencegah UU digugat lagi ke MK. “Supaya kemudian undang-undang itu tidak mubazir, tidak digugat lagi ke MK, ya monggo ini teman-teman buruh yang masak, nanti kita bahas sama-sama dengan pemerintah dan DPR di sini. Dan itu timnya itu full akan banyak memang teman-teman dari teman-teman pekerja yang kemudian aktif di situ,” tutupnya.
